Menjaga Asa Hak Angket Bergulir hingga 5 Maret di DPR

Kalau di awal masa sidang DPR pada 5 Maret akan diusulkan hak angket, 25 anggota dan dua fraksi saja sudah terpenuhi.

KOMPAS/PRIYOMBODO (PRI)

Warga mencelupkan jari ke tinta seusai memberikan suara pada Pemilu 2024, di TPS 20, di Kelurahan Larangan Utara, Larangan, Kota Tangerang, Banten, 14 Februari 2024.

Dua pekan setelah pencoblosan Pemilu 2024, isu dugaan kecurangan terus dipersoalkan oleh berbagai kalangan. Tak hanya partai politik, tetapi juga sebagian masyarakat. Bahkan, para akademisi dan mahasiswa di sejumlah universitas sampai turun ke jalan untuk ikut mengkritik penyelenggaraan pemilu yang dinilai sarat kecurangan dan pelanggaran.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Seiring dengan itu, calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengusulkan pengguliran hak angket di DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pemilihan Presiden 2024. Usulan hak angket ini pun disambut baik oleh pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Namun, partai-partai koalisi pendukung Anies-Muhaimin, yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mengaku baru akan jalan jika partai pengusung Ganjar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), mau menginisiasi hak angket tersebut. Hingga saat ini, partai besutan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri itu tak kunjung menyatakan sikapnya.

KOMPAS/ADRYAN YOGA PARAMADWYA

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan keterangan pers di Nasdem Tower, Jakarta, 31 Agustus 2023.

Justru, di tengah upaya menggulirkan hak angket itu, muncul pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, 18 Februari 2024. Sejumlah pihak menduga pertemuan itu menjadi upaya Presiden Jokowi untuk meredam ancaman bergulirnya hak angket di DPR. Ada pula yang menduga, upaya itu untuk melobi Nasdem agar ikut bergabung dalam pemerintahan selanjutnya, yang menurut penghitungan sementara dipimipin oleh pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sekretaris Jenderal Nasdem Hermawi Taslim dalam acara Satu Meja The Forum bertajuk ”Maju Mundur Hak Angket” yang disiarkan Kompas TV, Rabu (28/2/2024) malam, tidak mengungkap secara gamblang ketika ditanya oleh pemandu acara, jurnalis senior Budiman Tanuredjo, mengapa pertemuan tersebut terjadi di tengah mencuatnya wacana pengguliran hak angket. Ia hanya menegaskan bahwa itu merupakan pertemuan biasa.

Ia membantah tudingan bahwa melalui pertemuan itu Paloh diajak Jokowi untuk bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran kelak. ”Lagian yang menjadi presiden (periode 2024-2029), kan, bukan Pak Jokowi. Kalau quick count-nya benar gitu lho,” ujar Hermawi.

KOMPAS/YUNIADHI AGUNG

Sejumlah warga berunjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Selasa 9 Februari 2010. Mereka antara lain meminta panitia khusus hak angket skandal Bank Century DPR yang akan berakhir masa kerjanya dapat mengusut tuntas aliran dana Bank Century.

Baca juga: Ganjar Dorong DPR Gunakan Hak Angket Dugaan Kecurangan Pilpres

Selain Hermawi, diskusi juga dihadiri politikus PDI-P, Masinton Pasaribu; Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy; Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Ace Hasan; Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto; Pengamat Politik Ikrar Nusa Bhakti; dosen Ilmu Politik dan International Studies Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam; serta pengamat politik M Qodari. Perwakilan PKS dan PKB sudah diundang untuk hadir dalam forum ini, tetapi belum hadir.

Hermawi melanjutkan, yang jelas, justru setelah Ganjar mencetuskan ide hak angket, Nasdem langsung membicarakan hal tersebut sampai pada tataran teknis. Tiga sekjen parpol pengusung Anies-Muhaimin bahkan telah berkumpul dan sepakat untuk mendukung hak angket. Namun, ketiga partai harus realistis bahwa suara mereka akan kalah jika PDI-P tidak jadi menggulirkan hak angket.

”Jadi, kami tidak bisa sendiri. Harus bersama-sama PDI-P karena nanti ujungnya voting di (rapat) paripurna. Kalau sekadar tanggal 5 Maret (awal masa sidang DPR) mau mengusulkan (hak angket), 25 anggota dan cukup dua fraksi yang mengusulkan, kami bisa. Namun, nanti di paripurna, kami pasti mentok. Maka, kami terus mendorong, mudah-mudahan sebelum tanggal 5 Maret akan ada rapat bersama dan di situ kami akan wujudkan semua,” ujar Hermawi.

Dengan hak angket ini, ia berharap semua dugaan kecurangan dalam pilpres nanti bisa terbuka secara terang benderang. Kemudian, ini juga bisa menjadi bagian dari pembelajaran kepada kaum muda ke depan. Toh, menurut dia, jika kecurangan ini tidak terbukti, ini juga bisa menjadi pembuktian ke dunia internasional bahwa pemilu Indonesia terselenggarakan secara jujur, bersih, dan adil.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Massa dari Gerakan Keadilan Rakyat saat menggelar aksi di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Jakarta, 19 Februari 2024.

Solid menggulirkan hak angket

Romahurmuziy menegaskan, sebagai salah satu partai pengusung pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, PPP solid mendorong penggunaan hak angket di masa sidang DPR, 5 Maret mendatang. Ia mengungkapkan, kesepakatan itu juga telah disampaikan dalam pertemuan di antara para ketua umum parpol pengusung Ganjar-Mahfud pada 25 Februari 2024.

”Para ketua umum pasangan calon (nomor urut) 3, kumpul dan rapat. Hasilnya bahwa partai-partai pasangan calon (nomor urut) 3 solid untuk melanjutkan hak angket ini sampai pada 5 Maret nanti saat sidang DPR dimulai. Jadi, tidak ada maju mundur. Maju terus,” tegas Romahurmuziy.

Menurut Romahurmuziy, hak angket diperlukan untuk mengurai berbagai persoalan yang muncul di Pemilu 2024, yang ia sebut sebagai pemilu paling brutal. Ia menyebut pemilu paling brutal karena banyak calon anggota legislatif petahana yang maju di pemilu kali ini dan tumbang akibat adanya politisasi bantuan sosial menjelang pemilu.

DIAN DEWI PURNAMASARI

Ketua Dewan Pertimbangan PPP Romahurmuziy menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas), di Jakarta, 16 Juni 2023.

Ia pun tak sepakat jika ada pihak yang menyatakan bahwa narasi hak angket ini hanya disampaikan oleh pihak-pihak yang kalah. Justru, melalui hak angket ini, mereka ingin coba mewaraskan kembali demokrasi agar tidak direplikasi di pilkada yang bakal digelar pada 27 November 2024. Pilkada akan digelar secara serentak di 271 kabupaten/kota/provinsi dan 37 provinsi. ”Jangan sampai ini kemudian menguap begitu saja dugaan-dugaan kecurangan ini,” tuturnya.

Jika ada pihak yang mempermasalahkan waktu yang terbatas akibat Oktober 2024 sudah harus ada pelantikan presiden-wapres terpilih, menurut Romahurmuziy, itu alasan yang tak masuk akal. Ia kemudian menyinggung pembentukan panitia khusus hak angket Bank Century pada 2009. Sebagai anggota pansus tersebut, Romahurmuziy ingat bahwa kerja pansus itu bisa selesai hanya dalam waktu dua bulan. ”Justru kalau makin alergi dengan angket, makin menjadi pertanyaan, jangan-jangan memang kecurangan itu ada dan tidak ingin dibongkar,” ujarnya.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Ekspresi calon presiden Ganjar Pranowo saat meninggalkan Gedung High End, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, setelah mengikuti pertemuan Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, 15 Februari 2024.

Masinto Pasaribu menyampaikan, jika mengutip pernyataan Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud yang telah berkoordinasi dengan Megawati, ia meyakini hak angket bakal bergulir pada 5 Maret mendatang. Menurut dia, segala kecurangan sejak pencalonan lewat putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan putra sulung Jokowi, Gibran, untuk maju kontestasi, hingga tahap penghitungan suara, harus diungkap.

”Ini penting untuk meluruskan kembali jalan demokrasi kita. Demokrasi ini tidak boleh dinodai dengan cara-cara begini dan kita tidak pernah membiasakan hal yang benar, kita selalu membenarkan yang biasa, yang lazim. Kalau nanti dibuat begini, ya sudah kita transaksikan dalam konteks kepentingan elite politik, tidak boleh begitu. Jangan sampai ditransaksikan dalam bentuk politik dagang sapi. Yang kasihan ini rakyat,” tegas Masinton.

Yandri Susanto menilai, tidak perlu ada hak angket. Ia melihat, pelaksanaan pemilu telah berjalan dengan lancar dan rakyat sudah menentukan pilihannya. Bahkan, ia mengutip salah satu hasil lembaga survei terkemuka, yang menyebutkan bahwa lebih dari 80 persen responden puas dengan pelaksanaan pemilu kali ini.

”Oleh karena itu, kalaupun ada kecurangan, jangan juga kecurangan itu seolah-olah dituding ke kami. Ya, mungkin juga pasangan nomor urut 1 dan 2 atau pihak lain juga ada kecurangan. Karena itu, kalaupun ada kecurangan, saya kira kanal-kanal demokrasi kita sudah ada. Kalau dalam proses ada pelanggaran, ada Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu). Kalau nanti ada selisih persoalan hasil pemilu, ada MK,” ujar Yandri.

Jika pun nanti ditemukan ada ketidakpuasan, fraksi partai-partai bisa membahasnya lewat rapat kerja dengan pemerintah di DPR. ”Di raker komisi itu sebenarnya, kita bisa juga memperdalam apa pun yang menurut kita tidak benar. Kesimpulan rapat itu mengikat, baik ke DPR maupun pemerintah, atau KPU dan Bawaslu,” katanya.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani memberikan pidato penutupan masa sidang III tahun sidang 2023/2024 dalam sidang paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 6 Februari 2024.

Lagi pula, menurut dia, pengguliran hak angket tidaklah rasional. Dari sisi waktu dan teknis, sekarang DPR belum bersidang. Kemudian, hak angket juga harus diusulkan minimal 25 orang yang berasal lebih dari satu fraksi, kemudian akan diajukan ke bamus pimpinan. ”Di situ juga mungkin akan ada perdebatan. Kalau disetujui, mungkin akan dibawa ke paripurna. Di paripurna juga kita belum tahu petanya,” ujarnya.

Nah, dari sisi waktu, itu tidak mungkin. Karena, angket ini, pengalaman beberapa kali angket di DPR, minimal memakan waktu satu tahun lebih. Walaupun ujungnya juga tidak jelas, ribut saja itu. Maka, menurut saya, angket itu gimik saja.

Perdebatan itu mungkin memakan waktu hampir satu bulan. Sementara, DPR akan memasuki masa reses kembali pada April, dilanjutkan reses lagi pada Juli mendatang. Sementara, pada Oktober 2024, sudah akan ada pelantikan presiden-wapres terpilih. ”Nah, dari sisi waktu, itu tidak mungkin. Karena, angket ini, pengalaman beberapa kali angket di DPR, minimal memakan waktu satu tahun lebih. Walaupun ujungnya juga tidak jelas, ribut saja itu. Maka, menurut saya, angket itu gimik saja,” tegas Yandri.

Ace Hasan sepakat dengan Yandri. Jika ditemukan kecurangan, misalnya politisasi bansos, itu bisa dirapatkan oleh Komisi VIII DPR bersama menteri terkait. Dengan begitu, tidak perlu sampai muncul wacana hak angket. Golkar dipastikan menolak usulan tersebut.

”Bagi kami, yang namanya hak angket itu bukan tempat untuk kita melakukan evaluasi. Bukan kami anti terhadap evaluasi atau penyelidikan terhadap kasus yang terjadi pada pelaksana undang-undang, tetapi, kan, kita harus punya satu pemahaman yang sama bahwa secara kelembagaan, demokrasi juga menuntut adanya yang namanya penataan juga,” ujar Ace.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Seorang peserta aksi dari Gerakan Keadilan Rakyat membawa poster ketika menggelar aksi di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Jakarta, Selasa (27/2/2024). Massa meminta Bawaslu menindaklanjuti dugaan laporan kecurangan pelaksanaan Pemilu 2024.

Menjaga demokrasi

Ikrar Nusa Bhakti berpandangan, parpol pengusung paslon Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin tidak boleh mundur untuk mengusulkan hak angket. Hak angket ini penting digulirkan karena ia melihat saat ini Presiden Jokowi merasa bisa bertindak apa saja.

Hal tersebut sudah terlihat dari cawe-cawe politik yang dilakukan Jokowi, mulai dari akan menentukan siapa yang akan masuk kabinet pemerintahan selanjutnya hingga ingin menjadi jembatan bagi parpol lain. Bahkan, ironisnya, Jokowi justru sudah menyiapkan anggaran untuk program makan siang gratis milik Prabowo-Gibran, sementara proses rekapitulasi suara masih berlangsung.

”Jadi, saya masih punya keyakinan dan (hak angket) itu wajib untuk dilakukan. Karena, ini pertama kalinya dalam sejarah, ini yang menjadi peserta pemilu itu bukan hanya parpol, melainkan juga presiden. Yang sibuk dalam bermain-main politik itu bukan parpol, melainkan lagi-lagi presiden. Kenapa demikian? Anaknya menjadi wapres,” ujar Ikrar.

Ahmad Khoirul Umam melihat, hak angket ini diajukan sebagai sebuah bentuk mosi tidak percaya terhadap jalur konstitusional dalam konteks sengketa pemilu di MK. Karena itu, dipilihlah jalur politik. Sebab, bagaimanapun, misal merujuk ke Pasal 286 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menysaratkan dugaan pelanggaran harus terbukti secara terstruktur, sistematif, dan masif, memang sangat kompleks dan tidak mudah dibuktikan.

Dari sini, menurut dia, hak angket ini berpotensi menjadi sebuah alat politik yang cukup mematikan untuk mendelegitimasi kredibilitas dari pemerintahan Jokowi. Sebab, jika partai-partai dari kubu Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin bergabung, jumlahnya kursinya mendominasi dibandingkan koalisi parpol kubu Prabowo-Gibran. ”Meski di saat yang sama, apakah betul itu bisa mematikan atau tidak bergantung pada soliditas kubu pasangan calon nomor urut 1 dan 3,” katanya.

BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN - KRIS

Presiden Joko Widodo saat berbelanja dan membagikan sejumlah bantuan sosial, antara lain Bantuan Modal Kerja (BMK) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng, kepada masyarakat penerima manfaat dan pedagang di Pasar Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (7/7/2022).

Karena itu, ia menduga, baik Jokowi maupun kubu Prabowo-Gibran kini juga tengah gencar meredam upaya hak angket itu dengan mendekati parpol-parpol di kubu rival. Jika misal dinamikanya seperti itu, besar kemungkinan rasa-rasanya hak angket ini justru hanya akan menjadi alat untuk melakukan bargaining position oleh partai-partai politik, terutama di kubu pasangan calon nomor urut 1 dan 3 yang tidak siap berhadap-hadapan dengan kekuasaan, dan juga tidak dididik untuk puasa dari kekuasaan. Alhasil, mereka harus bernegosiasi dan berkompromi secara kepentingan dengan kekuasaan yang ada di sana.

Baca juga: Hak Angket DPR, Mungkinkah Menjadi Pintu Masuk Pemakzulan Presiden?

”Negosiasinya cukup panjang, bukan hanya sekadar logistik, bukan hanya sekadar jabatan menteri, melainkan juga menjaga soliditas internal. Karena praktis dalam kontkes dinamika politik di Indonesia, risiko berada di luar kekuasaan itu tidak mudah,” katanya.

Terlepas dari itu, kata Umam, hak angket ini tetap akan menjadi sebuah tanggung jawab moral untuk mempertanggungjawabkan tentang kredibilitas dari penyelenggaraan pemilu. Dalam konteks ini, hak angket menjadi sebuah pertarungan politk yang akan menentukan legitmasi pemerintahan selanjutnya, termasuk juga berpotensi menciptakan crash landing bagi pemerintahan Jokowi.

”Namun, tentu harapan kita, betul-betul kalau kekuatan politik di Senayan ingin melakukan (hak angket) itu, lakukan saja. Kita juga ingin melihat bagaimana perkembangannya. Karena bagaimanapun catatan tentang kemunduran demokrasi di Indonesia sudah terjadi sejak beberapa tahun yang lalu dan itu jamak diketahui. Hanya saja sering kali masyarakat sipil itu menjadi kena prank karena pergerakan aktor-aktor kekuatan di elite Senayan sering kali tidak linier dengan harapan dan kekuatan civil society itu sendiri,” ujar Umam.