Pertemuan ketua umum partai pengusung Anies-Muhaimin tingkatkan soliditas kawal Pemilu 2024 yang diduga ada kecurangan.
Oleh
HIDAYAT SALAM
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Para ketua umum partai pengusung pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, bertemu di Wisma Nusantara, Jakarta, Jumat (23/2/2024) siang. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum Partai NasdemSurya Paloh membantah telah bergabung dengan koalisi pendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Sementara, Anies Baswedan menyatakan partai koalisi pendukungnya masih tetap solid.
Pertemuan tertutup koalisi pendukung pasangan capres-cawapres Anies-Muhaimin Iskandar tersebut merupakan langkah untuk meningkatkan soliditas bersama dalam mengawal pelaksanaan Pemilu 2024 yang dinilai tidak berjalan sesuai prinsip demokrasi yang jujur dan adil.
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Dalam pertemuan tertutup itu, hadir Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu, Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera Salim Segaf Al-Jufri serta, Anies Baswedan, serta Muhaimin Iskandar yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Menurut Surya Paloh, Pemilu 2024 bukanlah pemilu yang berjalan mulus dan biasa saja. Untuk itu, pihaknya akan terus mengawal bersama-sama hingga pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
”Para tim yang ada dari partai pengusung dari PKB, PKS, ataupun Nasdem semua mengikuti progres yang berjalan sekaligus mengevaluasi. Kita akan mengikuti terus progres perjalanan pemilu yang telah kita lalui sampai tahapan kali ini. Dan kami menegaskan kembali bahwasanya, kita akan ikuti sampai secara resmi pengumuman dari KPU itu,” ujar Surya Paloh.
Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh (kanan) bersama calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan calon wakil presiden nomor urut 1 yang juga Ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, menjawab pertanyaan wartawan seusai melakukan pertemuan di Wisma Nusantara Jakarta, Jumat (23/2/2024). Pertemuan itu membahas soal hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Surya Paloh juga membantah jika ada tawaran untuk masuk dalam koalisi kubu calon presiden-wakil presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, setelah pertemuan dirinya dengan Presiden Joko Widodo pada Minggu (18/2/2024). Ia menegaskan, Nasdem masih tetap berada di jalur perubahan. Menurut dia, jika ada tawaran datang untuk masuk ke koalisi kubu Prabowo-Gibran, maka akan berkoordinasi dengan semua partai di dalam Koalisi Perubahan.
”Saya akan tanya dulu Mas Imin (Muhaimin), saya tanya PKS, terakhir saya baru tanya calon presiden kita mas Anies. Mungkin di antara kita semuanya ada satu kesamaan, tekad, kami ingin berikan yang terbaik untuk perjalanan proses kebangsaan kita dengan demokrasi sebagaimana mestinya. Insya Allah saya konsisten di jalur perubahan. ”
”Saya akan tanya dulu Mas Imin (Muhaimin), saya tanya PKS, terakhir saya baru tanya calon presiden kita mas Anies. Mungkin di antara kita semuanya ada satu kesamaan, tekad, kami ingin berikan yang terbaik untuk perjalanan proses kebangsaan kita dengan demokrasi sebagaimana mestinya. InsyaAllah saya konsisten di jalur perubahan,” ujar Surya Paloh.
Surya Paloh kembali menegaskan bahwa sikap Nasdem juga akan siap untuk menjadi partai oposisi di pemerintahan berikutnya. Bahkan, ia mengatakan partainya siap berada di segala kondisi. ”Siap, kita ini siap di all weather aja,” ucapnya.
Muhaimin Iskandar yang juga Ketum PKB menegaskan, bahwa PKB masih berada di jalan perubahan. Menurut Muhaimin, belum ada komunikasi dirinya dengan kubu Prabowo-Gibran termasuk berkomunikasi langsung dengan Prabowo Subianto ataupun undangan pertemuan dirinya dengan Presiden Jokowi. ”Belum ada, enggak ada,” kata Muhaimin.
Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh (kanan) bersama Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri (dua kanan), calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan calon wakil presiden nomor urut 1 yang juga Ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (kiri), seusai melakukan pertemuan di Wisma Nusantara Jakarta, Jumat (23/2/2024).
”Kita solid membahas setiap langkah bersama dan kita sekarang sedang menunggu proses sambil tim hukum nasional yang masih mengumpulkan semua terkait kekurangan dalam pelaksanaan Pilpres untuk kemudian jadi bahan laporan kecurangan pemilu.”
Anies Baswedan memastikan pertemuan dirinya dengan partai pengusung sebagai tanda bahwa partai politik di Koalisi Perubahan tetap solid. Dalam pertemuan itu, lanjut Anies, membahas banyak hal terutama Pemilu 2024 yang diduga terjadi kecurangan.
Pertemuan itu juga untuk membahas perkembangan hasil temuan dari Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin yang terus bekerja, baik di tingkat nasional maupun di daerah, untuk mengumpulkan bukti-bukti kecurangan.
”Kita solid membahas setiap langkah bersama dan kita sekarang sedang menunggu proses sambil tim hukum nasional yang masih mengumpulkan semua terkait kekurangan dalam pelaksanaan Pilpres untuk kemudian jadi bahan laporan kecurangan pemilu,” ujar Anies.
Hak angket wajib didukung
Lebih jauh, Surya Paloh mengatakan, pihaknya mendukung wacana hak angket di DPR yang diajukan oleh calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo untuk mengusut indikasi kecurangan dalam Pemilu 2024. Menurut Surya Paloh, langkah tersebut adalah langkah konstitusional, wajib dihormati. Ia menyayangkan jika hak angket bagi anggota DPR tidak dimanfaatkan dengan baik.
” Kalau menyangkut angket seluruhnya ada di dalam supaya wilayah partai. Jadi, secara khusus biar pimpinan partai, sekjen, dan ketua yang bicara.”
”Sikap kita dalam hal ini pendukung Anies-Muhaimin dalam Koalisi Perubahan jelas memberikan dukungan. Biarkan dia mengalir secara natural saja,” katanya.
Sementara itu, Anies Baswedan mengatakan, usulan hak angket merupakan pembahasan partai pengusungnya. Sebab, hak angket merupakan kepentingan partai politik yang ada di DPR. ”Kalau menyangkut angket seluruhnya ada di dalam supaya wilayah partai. Jadi, secara khusus biar pimpinan partai, sekjen dan ketua yang bicara,” kata Anies.