Target Kemiskinan Ekstrem Bakal Tercapai Nol Persen, Wapres Semangat Pimpin Rakor

Dengan semangat, Wakil Presiden Ma’ruf Amin memimpin rakor menteri bahas percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem.

MAWAR KUSUMA WULAN/KOMPAS

Wakil Presiden Maruf Amin memimpin dimulainya rakor percepatan penanggulangan kemiskinan di Istana Wapres, Jakarta, Kamis (22/2/2024). Hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziya, dan Menteri Sosial Tri Rimasharini serta pejabat lainnya.

JAKARTA, KOMPAS — Memimpin rapat koordinasi tingkat menteri terkait pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan, Wakil Presiden Ma’ruf Amin tampak semangat. Pasalnya, target capaian penurunan kemiskinan ekstrem yang menjadi salah satu tugas pokoknya diperkirakan bakal terwujud. Target penurunan kemiskinan nol persen pada akhir pemerintahannya bersama Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober mendatang diperkirakan tercapai.

Didampingi Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika dan Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres Suprayoga Hadi, Wapres Amin memasuki ruang rapat di aula Istana Wapres di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (22/2/2024) sekitar pukul 13.30 WIB.

Saat memimpin rapat, Wapres juga didampingi Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi yang juga Juru Bicara Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah M Imam Aziz serta Staf Khusus Wapres Bidang Ekonomi dan Keuangan Lukmanul Hakim.

Dalam pengantarnya, Wapres Amin optimistis target terwujud. ”Berdasarkan hasil penghitungan BPS pada tahun lalu, angka kemiskinan nasional mencapai 9,36 persen, sementara target RPJMN 2024 itu,” ujarnya.

Baca juga: Kemiskinan Ekstrem di Jakarta Naik, Penanganan Mesti Efektif dan Tepat Sasaran

Targetnya sebesar 6,5 sampai 7,5 persen. ”Hal ini artinya masih kurang 2 persen lebih, ya. Targetnya 7,5 persen, ini masih 2 persen. Untuk itu, saya mohon nanti dapat gambaran rencana kita dan kemungkinan capaiannya, ya, karena waktu kita hanya tinggal 7-8 bulan lagi. Perlu ada kebijakan-kebijakan khusus di kementerian/lembaga dan juga pemda serta dukungan pemerintah untuk mencapai 7,5 persen lagi pada 2024,” tutur Wapres Amin.

Berdasarkan hasil penghitungan BPS pada tahun lalu, angka kemiskinan nasional mencapai 9,36 persen.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Pemulung beristirahat di samping gerobaknya di Jalan Jatinegara Barat, Jakarta Timur, Minggu (9/8/2020). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terakhir kali ekonomi Indonesia tumbuh negatif pada triwulan I-1999, yakni minus 6,13 persen, sedangkan pada triwulan II-2020, perekonomian Indonesia tumbuh minus 5,32 persen secara tahunan. Pada Maret 2020, ada 26,42 juta orang miskin di Indonesia.

Menurut Wapres, untuk kemiskinan ekstrem, harus diupayakan mencapai nol persen, nol persen bulat. ”Ini, apakah kita bisa nol bulat. Saya minta laporan Pak Menteri Koperasi dan UKM dan dalam lima tahun terakhir kita telah melakukan banyak langkah. Mulai dari penanggulangan kemiskinan, perluasan bansos, peningkatan pendapatan melalui kebijakan pasar tenaga kerja, mobilisasi perlindungan sosial pada masa Covid-19 hingga mampu mempertahankan angka kemiskinan di bawah 10 persen,” paparnya.

Ini apakah kita bisa nol bulat. Saya minta laporan Pak Menteri Koperasi dan UKM dan dalam lima tahun terakhir kita telah melakukan banyak langkah.

Meski demikian, lanjut Wapres Amin, masih ada tantangan, seperti ketetapan jumlah serta waktu penyalurannya dan varitas program bagi keluarga 25 persen terbawah dari tingkat kesejahteraan. ”Saya kira, itu yang masih banyak hal yang harus dilakukan untuk mencapai target kemiskinan pada tahun ini,” kata Wapres lagi.

Rapat dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziya, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

MAWAR KUSUMA WULAN/KOMPAS

Suasana rakor percepatan penanggulangan kemiskinan yang dipimpin Wakil Presiden Maruf Amin di Istana Wapres, Jakarta, Kamis (22/2/2024). Hadir Menkeu Sri Mulyani, Menkop dan UKM Teten Masduki, Menaker Ida Fauziya, dan Mensos Tri Rismaharini serta pejabat lainnya.

Program prioritas

Dalam catatan Kompas, program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem (PKE) merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Indonesia. Angka kemiskinan ekstrem (dengan standar 1,9 dollar AS (purchasing power parity/PPP) pada Maret 2023 sebesar 1,12 persen atau turun sebesar 0,92 persen jika dibandingkan dengan angka kemiskinan ekstrem pada Maret 2022, yaitu sebesar 2,04 persen. Angka ini semakin mendekati target kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024.

”Kita optimistis target kemiskinan ekstrem nol persen dapat tercapai pada 2024. Prediksi kita, walaupun mungkin tidak 0,0 persen, angkanya sekitar 0,5-0,7 persen,” ujar Suprayoga Hadi dalam pemaparannya di hadapan media, di Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta, pertengahan Desember 2023.

Kendati demikian, Yoga menyatakan bahwa target nol persen kemiskinan ekstrem di Indonesia pada 2024 itu merupakan target yang luar biasa karena lebih cepat 6 tahun dari target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yaitu nol persen kemiskinan ekstrem pada 2030.

Kita optimis target kemiskinan ekstrem nol persen dapat tercapai pada 2024. Prediksi kita, walaupun mungkin tidak 0,0 persen, angkanya sekitar 0,5-0,7 persen.

Lebih jauh Yoga juga menuturkan, dalam pencapaian target penurunan kemiskinan ekstrem ini, Pemerintah Indonesia sepakat menggunakan standar yang ditetapkan Bank Dunia pada 2020, yaitu 1,9 dollar AS PPP, meski pada tahun ini Bank Dunia telah memperkenalkan standar baru, yaitu 2,15 dollar AS PPP.

Dalam elaborasi lebih lanjut, Yoga juga menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia menyiapkan dua instrumen utama kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Pertama, perbaikan akurasi penyasaran, melalui integrasi data registrasi sosial ekonomi (regsosek) yang mencakup hampir seluruh penduduk Indonesia. Kedua, konvergensi dengan memastikan program lintas sektor dan lintas lapis pemerintahan dapat menjangkau wilayah/kantong kemiskinan dan kelompok miskin ekstrem.

MAWAR KUSUMA WULAN/KOMPAS

Sejumlah menteri tampak berbincang sebelum rakor percepatan penanggulangan kemiskinan dimulai di Istana Wapres, Jakarta, Kamis (22/2/2024). Tampak terlihat Menkeu Sri Mulyani, Menkop dan UKM Teten Masduki, Menaker Ida Fauziya, dan pejabat lainnya.

Selaku Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemikisnan (TNP2K), Yoga lantas menjelaskan kepada awak media yang hadir bahwa dalam rangka pencapaian sasaran penghapusan kemiskinan ekstrem dan sekaligus penurunan angka kemiskinan yang lebih signifikan di tahun 2024, pemerintah menyiapkan dan melaksanakan tiga strategi. Selain pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui pemberian akses perlindungan sosial, juga penurunan jumlah kantong kemiskinan, salah satunya dengan pemberian bantuan sosial. Upaya ketiga adalah peningkatan pendapatan dengan pemberdayaan ekonomi.

Kita melangkah kepada pemberdayaan (ekonomi). Memang dari porsinya masih 20 persen. Dari total Rp 493 triliun dana perlindungan sosial, baru sekitar Rp 50 triliun yang dipergunakan untuk pemberdayaan ekonomi.

”Kita melangkah kepada pemberdayaan (ekonomi). Memang dari porsinya masih 20 persen. Dari total Rp 493 triliun dana perlindungan sosial, baru sekitar Rp 50 triliun yang dipergunakan untuk pemberdayaan ekonomi, selebihnya untuk bantuan sosial dan perlindungan sosial, tapi paling tidak kita sudah mulai berpikir untuk peningkatan pendapatan dengan pemberdayaan ekonomi,” tutur Yoga.

Baca juga: Penanganan Gelandangan Belum Sentuh Akar Persoalan

”Nilainya bukan menggunakan market purchasing, melainkan menggunakan PPP yang sudah menyesuaikan biaya hidup di tiap negara. Di Indonesia, jumlah tersebut setara dengan sekitar Rp 10.900,” kata Elan Satriawan, Kepala TNP2K.

Sementara Ketua Tim Kebijakan Peningkatan Kapasitas Ekonomi TNP2K Raden Muhamad Purnagunawan menjelaskan bahwa masih rendahnya angka pemberdayaan ekonomi ini disebabkan oleh tingkat minat warga miskin ekstrem yang masih rendah. ”Berbeda dengan bantuan sosial yang semua orang mau menerima, tidak semua orang mau untuk diberi pelatihan atau diberdayakan untuk memiliki usaha sendiri,” ujar Purnagunawan.