Demokrat Tegaskan Berubah Sikap, Kini Dukung Jokowi-Amin

Setelah AHY jadi menteri, Partai Demokrat berubah tak lagi jadi oposisi dan kini dukung pemerintahan Jokowi.

KOMPAS/WILLY MEDI CHRISTIAN NABABAN

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, beserta istri, Annisa Pohan, berkeliling melihat kantor barunya di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (21/2/2024).

JAKARTA, KOMPAS — Partai Demokrat memperbarui sikapnya yang kini tak lagi menjadi oposisi, melainkan mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Sikap itu dinyatakan seusai Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dilantik sebagai menteri Kabinet Indonesia Maju. Perubahan sikap itu berlangsung secara cepat dan mendadak yang memicu rasa kaget bagi kader partai.

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) baru saja dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggantikan Hadi Tjahjanto yang kini menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Dengan begitu, sikap Demokrat sebagai oposisi pemerintah yang telah berlangsung hampir 10 tahun pun berakhir.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

”Iya, pastilah (mendukung pemerintah),” ujar AHY saat ditanya soal perubahan sikap dukungan tersebut seusai serah terima jabatan dan berkeliling di kantor barunya, Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Konsolidasi internal tak dilakukan

Secara terpisah, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, waktu pelantikan AHY sebagai menteri berlangsung secara cepat. Konsolidasi antarelite dan mekanisme pembahasan Majelis Tinggi Partai Demokrat pun tidak dilakukan. Hal itu pun membuat sebagian besar kader kaget.

KOMPAS/WILLY MEDI CHRISTIAN NABABAN

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (kanan), dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang juga mantan Menteri ATR, Hadi Tjahjanto, sebelum agenda serah terima jabatan di kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Ia turut menyinggung Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, putra Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang juga kaget setelah mendengar kabar AHY dilantik sebagai menteri. Kekagetan Ibas—sapaan akrab Edhie—dipicu oleh kondisi Partai Demokrat yang tengah menunggu hasil Pemilihan Umum 2024.

”Waktunya terlalu cepat, ini kejadiannya hari Senin (19/2/2024), sekarang Rabu. Cepat sekali, belum sempat konsolidasi. (Kader-kader) ini kaget-kaget dan senanglah, bahagia,” ujar Syarief.

Baca juga: Euforia Partai Demokrat Kembali ke Kekuasaan

Meskipun demikian, penerimaan jabatan menteri oleh kader memang berada di luar pembahasan majelis tinggi. SBY selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat juga disebut belum memberikan arahan spesifik kepada kader-kader partai.

Kader Partai Demokrat yang duduk di kursi parlemen bakal tetap melakukan fungsi kontrol dan penyeimbang (checks and balances) terhadap pemerintah. Budaya kritis ala oposisi yang telah berlangsung hampir 10 tahun tetap berjalan beriringan dengan dukungan kepada program pemerintah.

Waktunya terlalu cepat, ini kejadiannya hari Senin (19/2/2024), sekarang Rabu. Cepat sekali, belum sempat konsolidasi. (Kader-kader) ini kaget-kaget dan senanglah, bahagia.

KOMPAS/DHANANG DAVID

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Kogasma 2019 di Wisma Proklamasi 41, Jakarta, Sabtu (17/2)

Selain itu, Syarief juga membantah lobi-lobi jabatan menteri sudah berlangsung sejak pertemuan Presiden Joko Widodo dan AHY di Yogyakarta, Minggu (28/1/2024). Saat itu, Jokowi dan AHY bersepeda santai menyapa masyarakat serta sarapan bersama.

Restu SBY

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng menambahkan, jabatan menteri yang diemban AHY sudah melalui restu SBY. Pemilu yang dianggap sudah usai—kini proses penghitungan suara—menuntut Demokrat yang sudah berkomitmen untuk kembali bersatu dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berfoto bersama para kadernya setelah menyampaikan Pidato Awal Tahun 2023 di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (12/1/2023).

Sikap Demokrat pun berubah di parlemen, kini menjadi partai politik pendukung pemerintah. ”Partai Demokrat pun akan konsisten dengan sikap itu. Tidak seperti partai pendukung pemerintah lainnya, yang menterinya masih ada di pemerintahan, tetapi bersikap seperti oposisi,” ujarnya.

Baca juga: AHY, Moeldoko, PDI-P dan Demokrat di Istana

Meskipun begitu, kader awalnya berpikir bergabungnya Demokrat ke pemerintahan akan dimulai pada periode 2024-2029. Sebab, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang didukung Demokrat, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, tengah unggul dalam hitung cepat sejumlah lembaga survei.

Akan tetapi, pemerintahan kabinet Jokowi tengah mengalami sejumlah kekosongan kursi menteri. Saat ditawarkan, kata Andi, Demokrat menganggap hal itu bagus untuk modal partai. Sebab, AHY menggantikan posisi Hadi Tjahjanto yang berpangkat purnawirawan marsekal, setara dengan bintang empat militer.