AHY Masuk Kabinet, PDI-P Ingatkan Potensi Konflik Kepentingan

PDI-P berharap, dalam menunjuk anggota kabinet, Presiden Jokowi mempertimbangkan pula kapasitas dan ”track record”.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Presiden Joko Widodo, didampingi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto (kiri) dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono (kanan), memberikan keterangan pers seusai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024).

JAKARTA, KOMPAS — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menilai penunjukan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Namun, partai pengusung Jokowi pada dua pemilu tersebut mengingatkan AHY agar tidak terseret konflik kepentingan dalam menjalankan tugasnya, serta mampu memperbaiki internal kinerja kementeriannya.

AHY resmi dilantik Presiden Jokowi sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2023), pukul 11.00 WIB. AHY menggantikan posisi Hadi Tjahjanto yang dilantik menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sekaligus Ketua Komisi II DPR, Junimart Girsang, saat dihubungi dari Jakarta, Rabu ini, mengatakan, penunjukan seseorang menjadi anggota kabinet merupakan hak prerogratif presiden. Tidak ada satu pun orang yang bisa mengintervensinya.

DOK. AGUS DERMAWAN T

Lukisan Presiden Megawati Soekarnoputri karya Robby Lulianto dan lukisan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karya Melodia.

”Hal yang utama bagi kami ialah pemerintah untuk rakyat. Kami hanya berharap Presiden dalam menunjuk pembantunya sudah mencermati track record dan kemampuan seseorang,” ujar Junimart.

PDI-P, lanjut Junimart, tidak pernah mempersoalkan siapa pun yang dipilih Presiden untuk menjadi pembantunya. Begitu pula masuknya Partai Demokrat ke barisan partai-partai politik pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Sebab, bagi PDI-P, hal yang terpenting saat ini ialah mengawal pemerintahan Presiden Jokowi sampai akhir.

Baca juga: Presiden Jokowi Lantik AHY sebagai Menteri ATR/Kepala BPN

”Kalau kami di PDI-P, silakan saja. Kami hanya mengawal pemerintahan. Kami tidak pernah bicara hubungan segala macam. Ibu Mega (Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri) itu seorang politikus nasionalis yang hanya berjuang untuk anak bangsa ini, sepanjang itu baik, mengapa tidak? Maka, kami dari PDI-P mengawal pemerintahan tanpa mengintervensi pemerintahan. Ya kalau benar, kami bilang benar. Kalau enggak, ya, kami bilang enggak,” kata Junimart.

Hal yang utama bagi kami ialah pemerintah untuk rakyat. Kami hanya berharap Presiden dalam menunjuk pembantunya sudah mencermati track record dan kemampuan seseorang.

Sikap ini, lanjutnya, sama ketika muncul wacana mengenai perpanjangan masa jabatan presiden atau penambahan periode jabatan presiden. PDI-P dengan tegas menolak wacana tersebut. Kala itu, Megawati memerintahkan agar seluruh pihak mematuhi UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, yang mengatakan masa jabatan presiden hanya dua periode.

”Enggak ada cawe-cawe kalau di ibu ketua umum, dan itu memang diajarkan kepada kami semua, begitu. Tidak ada intervensi,” tutur Junimart.

Kartu tersembunyi Jokowi

Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad H Wibowo mengatakan, partainya menyambut dengan sangat baik bergabungnya Demokrat dalam Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Jokowi. Apalagi, sosok yang dipilih menjadi anggota kabinet adalah AHY.

”AHY, anak muda yang saya tahu betul secara akademis sangat brilian. Master of public administration dari Harvard University, melalui Mason Fellowship, sama seperti Perdana Menteri Lee Hsien Loong. Mas AHY mirip PM Lee, sama-sama berlatar belakang militer meski pangkatnya berbeda, dan sama-sama lulusan Harvard. Jadi, tidak ada keraguan terhadap kapabilitas Mas AHY,” kata Dradjad.

Secara politik, lanjut Dradjad, bergabungnya Demokrat semakin memperkokoh kabinet dan juga Koalisi Indonesia Maju. Hal itu diyakini pula bakal memperkuat stabilitas politik nasional.

KOMPAS/YUNIADHI AGUNG

Calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) bersalaman dengan calon presiden Megawati Soekarnoputri saat hadir dalam acara pengundian nomor urut pasangan capres-cawapres pada pemilihan umum presiden di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Sabtu (30/5/2004).

”Dengan terjaganya stabilitas politik nasional, kita bisa lebih fokus bekerja mencapai target-target pembangunan dan menghadapi berbagai tantangan, seperti perubahan iklim, tensi geopolitik yang semakin tinggi, dan masuknya beberapa negara ke resesi teknikal,” ujar Dradjad.

Namun, Dradjad enggan mengomentari sejauh mana penerimaan PDI-P terhadap masuknya Demokrat di barisan koalisi pemerintahan. Hal yang pasti, menurut dia, Jokowi sangat piawai dalam mengatur strategi dan langkah politik, termasuk pemilihan waktu Demokrat masuk kabinet.

”Saya rasa menteri-menteri PDI-P akan oke-oke saja bekerja sama dengan Mas AHY. Saya juga meyakini, ada kartu tersembunyi Pak Jokowi di balik masuknya Partai Demokrat ke kabinet. Apa itu? Nanti saja, he-he...,” katanya.

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menambahkan, kehadiran Demokrat akan semakin memperkuat barisan pemerintahan dalam melaksanakan tugas-tugas negara. ”Dan semakin komplet dan sempurna, bahwa Partai Demokrat menjadi bagian dari partai koalisi pemerintahan,” katanya.

KOMPAS/A PONCO ANGGORO

Viva Yoga Mauladi

Ia tidak sependapat jika ada pihak yang menyebut koalisi pemerintahan Jokowi sekarang sebagai koalisi gemuk. Diksi yang tepat, menurut dia, adalah koalisi besar. ”Hal itu diperlukan dalam rangka merajut kebersamaan, persatuan, dan integrasi nasional,” ujarnya.

Sebab, menurut Viva, dengan koalisi besar ini, kritik dan koreksi terhadap pemerintah tetap berjalan. Semua anggota DPR, baik yang berada di fraksi pemerintah maupun di luar pemerintah, sama-sama menjalankan fungsi konstitusional, yakni mengawasi lembaga eksekutif.

Selain itu, kekuatan kritik dari masyarakat sipil (civil society) juga menjadi bagian kekuatan nonnegara untuk mengawasi pemerintah. Di luar itu, ada pula kekuatan masyarakat, yang tidak pernah tidur melakukan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap setiap kebijakan negara.

”Jadi, tidak usah khawatir bahwa check and balancesdalam kehidupan demokrasi akan hilang atau mati suri. Kritik, pengawasan, dan kontrol akan selalu tumbuh dan hidup dalam tubuh demokrasi di bawah pemerintahan Presiden Jokowi,” tutur Viva.

Paham tata kelola pertanahan

Terkait posisi Menteri ATR/BPN, Junimart menilai, dibutuhkan sosok yang berintegritas dan berpengalaman untuk menduduki jabatan tersebut. Tanpa mengukur pemahaman menteri-menteri sebelumnya, selama berada di Komisi II DPR, ia melihat mestinya Menteri ATR/BPN harus memahami tata kelola pertanahan di Indonesia, mulai dari pengurusan sertifikat tanah hingga penyelesaian sengketa tanah.

Junimart Girsang

”Hal yang paling urgen saat ini adalah bagaimana caranya Menteri ATR/BPN itu bisa membasmi mafia pertanahan di Indonesia. Karena, menurut saya, akan banyak konflik kepentingan ketika menduduki jabatan itu. Kita, kan, sudah tahu, siapa-siapa saja ’mafia-mafia pertanahan’ itu. Itu, kan, yang suka nempel dalam lingkaran kekuasaan, dan yang punya hubungan emosional dengan pejabatnya,” kata Junimart.

Karena itu, ia mengingatkan AHY agar berhati-hati dan mencermati hal tersebut. ”Jadi, bagaimana mungkin seorang menteri secara obyektif bisa menyelesaikan masalah pertanahan, sementara dia punya kepentingan, minimal hubungan emosional dengan ’si mafia itu sendiri’. Itu, kan, konflik kepentingan. Jadi artinya, seorang menteri itu harus punya integritas dan harus merah-putih,” katanya.

Baca juga: Agus Harimurti Yudhoyono Masuk Kabinet, Presiden Minta Tunggu Besok

Oleh karena itu, menurut Junimart, ada dua poin pokok. Pertama, menteri harus mengerti tata kelola pertanahan di Indonesia. Kedua, perbaiki internal kinerja pemerintahannya. Sebab, ia berpandangan, mafia pertanahan bisa muncul jika ada kerja sama dengan internal kementerian.

”Terakhir, saya harap supaya berdayakanlah sumber daya manusia yang betul-betul siap dan paham tentang pertanahan dan terlepas dariconflict of interest dalam penempatan para pejabat di kementerian. Nah, itu yang paling pokok. Jadi, tidak ada unsur korupsi, kolusi, nepotisme. Kita sambut menteri yang baru dengan harapan betul-betul semakin memperbaiki karut-marut pertanahan di Indonesia,” kata Junimart.