Tuding Ada Campur Tangan Penguasa, Anies-Muhaimin Siapkan Langkah Hukum

Tim Anies-Muhaimin menuding kecurangan pemilu yang terjadi sejak pencoblosan melibatkan penguasa.

KEDEPUTIAN MEDIA DAN KOMUNIKASI TIMNAS AMIN

Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan; calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar; Kapten Timnas Amin, Muhammad Syaugi Alaydrus; dan Ketua Umum Tim Hukum Nasional (THN) Amin, Ari Yusuf Amir, seusai memimpin rapat THN Amin di Posko THN Amin, Jakarta, Selasa (20/2/2024).

JAKARTA, KOMPAS — Tim Hukum Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar akan menempuh jalur hukum setelah menemukan adanya indikasi kecurangan pemilu yang terjadi di berbagai daerah sejak sebelum pencoblosan. Saat ini, tim terus mengumpulkan fakta dan bukti-bukti kecurangan yang diindikasikan melibatkan pimpinan negara, penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum, serta kepala desa.

Untuk mematangkan langkah tersebut, Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin (THN Amin) menggelar rapat khusus membahas perihal kecurangan pada Selasa (20/2/2024). Rapat yang digelar di Posko THN Amin di Jakarta itu dipimpin langsung oleh calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan. Rapat juga dihadiri calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar; Kapten Timnas Amin Muhammad Syaugi Alaydrus; Ketua Umum THN Amin Ari Yusuf Amir, serta jajaran anggota THN Amin.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Seusai rapat, Anies mengungkapkan bahwa problem terbesar bukan terjadi saat pencoblosan di tempat pemungutan suara (TPS). ”Problem terbesar justru ditemukan dalam kegiatan-kegiatan pra-TPS. Kegiatan yang membuat aktivitas di TPS itu dipengaruhi dan tidak mencerminkan aspirasi rakyat yang semula ada. Ini temuan yang paling mendasar,” tuturnya.

Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil Temukan Indikasi Awal Kecurangan Pemilu

Tim hukum di seluruh provinsi, kata Anies, menemukan banyak aktivitas yang bertujuan untuk memengaruhi pemilih sebelum memberikan suara pada hari pencoblosan. Akibatnya, para pemilih memberikan suara tidak sesuai dengan keinginan mereka.

Calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan (kiri) dan Muhaimin Iskandar (kanan), menegaskan tetap akan membawa gerakan perubahan, Rabu (14/2/2024) malam di Markas Pemenangan Tim Nasional Amin (Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar) Jakarta.

Tindakan tersebut dikhawatirkan akan berdampak menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia. ”Dalam temuan kami justru sebagian bukan aspirasi rakyat di TPS, sebagian adalah aspirasi yang dipaksakan kepada rakyat. Praktik ketidakjujuran ini mengganggu demokrasi kita,” ujar Anies.

Anies berharap penyelenggara pemilu dapat menjaga integritasnya. Sebab, syarat penting demokrasi adalah kepercayaan. Selain itu, KPU ataupun Bawaslu juga diharapkan menghormati semua laporan dugaan kecurangan karena demokrasi yang baik tecermin dari penyelenggaraan pemilu yang bersih dan jujur.

”Kami berkumpul di sini kami mendengarkan, nanti sesudah lengkap pada waktunya akan ada langkah berikutnya. Kami tidak gegabah, kami tidak akan menyampaikan informasi sekadar memberikan kontroversi. Jadi kami ingin menghadirkan pemilu, pilpres yang berkualitas yang penuh dengan nilai kejujuran,” tutur Anies.

Problem terbesar justru ditemukan dalam kegiatan-kegiatan pra-TPS. Kegiatan yang membuat aktivitas di TPS itu dipengaruhi dan tidak mencerminkan aspirasi rakyat yang semula ada. Ini temuan yang paling mendasar.

Ari Yusuf Amir menambahkan, sejauh ini tim masih mengumpulkan bukti di seluruh Indonesia. Dari bukti sementara yang terkumpul menunjukkan bahwa kecurangan tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Selain menyiapkan laporan ke Bawaslu, THN Amin juga mempersiapkan materi untuk menggugat hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pengerahan kepala desa

Ari mengungkapkan, dugaan kecurangan yang paling banyak dilaporkan kepada THN Amin adalah pengerahan kepala desa. THN menduga mobilisasi kepala desa itu dilakukan di masa tenang untuk memenangkan salah satu kandidat.

Dugaan mobilisasi kepala desa salah satunya ditemukan Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Menurut Ari, ada ada kepala desa yang ditekan, ada pula yang diberi imbalan untuk memenangkan pasangan calon tertentu.

“Kepala desa bergerak dan kita sudah menemukan fakta-fakta dan saksi yang siap untuk bersaksi di persidangan. Memang kami mengalami kendala, saat ini banyak saksi kami diintimidasi, saksi-saksi kami ditekan dilaporkan ke polisi, ada juga yang ditawarkan imbalan dan macam-macam,” kata Ari.

KOMPAS/VINA OKTAVIA

Suasana pemungutan suara ulang di TPS 19 Kelurahan Way Kandis, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, pada Minggu (18/2/2024). PSU digelar setelah ditemukan adanya ratusan surat suara yang tercoblos di TPS tersebut.

Menurut Ari, untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu, pihaknya juga bekerja sama dengan tim hukum pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Baik Anies-Muhaimin maupun Ganjar-Mahfud disebut sama-sama memiliki komitmen untuk mengungkap fakta dugaan kecurangan karena ingin mewujudkan pemilu yang berintegritas dan jujur.

Baca juga: Timnas Anies-Muhaimin Minta Pendukung Inventarisasi Temuan Kecurangan

“Mereka (tim Ganjar-Mahfud) banyak dapat bukti ada intimidasi kepala desa di Jawa Tengah. Pencoblosan ke kertas suara 02 karena paksaan, dan mereka juga banyak dapatkan buktinya. Jadi, semua pihak dilibatkan. Karena dilakukan secara terstruktur dari atas sampai ke bawah yang bekerja,” ucap Ari.

Tim Anies-Muhaimin menilai Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi yang terburuk pascareformasi 1998 . Sebab, kecurangan diindikasikan terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif.