Surya Paloh Bertemu Jokowi, Anies-Muhaimin Pastikan Koalisi Tetap Solid

Koalisi Perubahan pengusung Anies-Muhaimin tetap solid meski Ketua Umum Nasdem Surya Paloh bertemu Presiden Jokowi.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh (kiri) setelah menyerahkan potongan tumpeng kepada bakal calon presiden Anies Baswedan (tengah) dan bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar (kanan) pada puncak perayaan HUT Ke-12 Partai Nasional Demokrat di Ballroom Nasdem Tower, Jakarta, Sabtu (11/11/2023).

JAKARTA, KOMPAS – Pertemuan empat mata Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dipastikan tidak mempengaruhi Koalisi Perubahan yang mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar. Koalisi yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera disebut tetap solid dan masih menanti hasil akhir rekapitulasi suara Pilpres 2024.

Seusai memimpin rapat Tim Hukum Nasional (THN) Anies-Muhaimin di Jakarta, Selasa (20/2/2024), Anies mengaku tidak khawatir dengan pertemuan Presiden Jokowi dan Surya Paloh. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menganggap pertemuan itu sebagai pertemuan biasa. Sebab, pertemuan tidak dilangsungkan secara sembunyi-sembunyi. Selain itu, Anies juga sudah diberitahukan sebelum pertemuan.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

“Kalau pertemuan itu kedengaran media dua-tiga hari sesudahnya, nah, itu baru serius. Tapi kalau belum kejadian sudah ramai, nah, itu berarti tontonan saja,” tuturnya. Anies juga menegaskan, pertemuan itu tidak mengakibatkan Nasdem berubah sikap.

Baca juga: Politik Akomodatif ala Jokowi

KEDEPUTIAN MEDIA DAN KOMUNIKASI TIMNAS AMIN

Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan; calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar; Kapten Timnas Amin Muhammad Syaugi Alaydrus, Ketua Umum THN Amin Ari Yusuf Amir seusai memimpin rapat Tim Hukum Nasional (THN) Amin di Posko THN Amin, Jakarta, Selasa (20/2/2024).

Muhaimin juga memastikan, tidak ada yang berubah setelah pertemuan Jokowi-Surya Paloh. Tiga partai politik yang tergabung dalam Koalisi Perubahan tetap solid. Saat ini, Nasdem, PKB, dan PKS masih memantau dan menunggu hasil penghitungan suara resmi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

”Partai koalisi solid, sesolid-solidnya. Jadi saya terus di jalan perubahan,” ujar Muhaimin di Gedung Yusuf Building Lawfirm, Mampang, Jakarta Selatan.

Saat ditanya apakah sudah diundang Presiden Jokowi untuk bertemu, Muhaimin mengaku belum mendapatkan undangan dari Presiden Jokowi. ”Belum, belum. Ya, mana undangannya, (tidak ada),” kata Ketua Umum PKB tersebut.

Partai koalisi solid, sesolid-solidnya. Jadi saya terus di jalan perubahan.

Terkait posisi PKB pada pemerintahan selanjutnya, Muhaimin malah meminta semua pihak menunggu hasil rekapitulasi suara dari KPU. Muhaimin optimistis memenangi pilpres. ”Kalau kita ya memang, kita yang ada di jalur pemerintahan,” tutur Muhaimin.

Dukung hak angket

Sementara itu, Anies juga mendukung seruan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, yang mendorong DPR menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024. Ia meyakini partai-partai di Koalisi Perubahan akan siap mendukung penggunaan hak angket tersebut.

”Ketika inisiatif hak angket itu dilakukan, maka tiga partai ini, Nasdem, PKB, dan PKS, siap ikut dan PDI-P sebagai fraksi terbesar menginisiasi ini, saya yakin tiga-tiganya akan dukung,” kata Anies.

Sebelumnya, Ganjar mengatakan, dugaan kecurangan pada Pilpres 2024 mesti disikapi secara serius. Bahkan, partai politik pengusungnya pun dapat menggulirkan atau mengusulkan hak angket di DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024. Partai pengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang berada di DPR saat ini adalah PDI-P dan PPP.

Baca juga: Ganjar Dorong DPR Gunakan Hak Angket Dugaan Kecurangan Pilpres

NINA SUSILO

Anies Baswedan (kiri) dan Ganjar Pranowo (kanan) bersalaman sembari berpamitan seusai bertemu dan makan siang bersama Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/10/2023).

Hak angket yang merupakan hak DPR untuk menyelidiki sebuah persoalan. ”Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” ujar Ganjar (Kompas.id, 19/2/2024).