Surya Paloh Bertemu Jokowi, PKB Ingatkan Kesepakatan Koalisi Anies-Muhaimin

Partai politik pengusung Anies-Muhaimin menghormati langkah Nasdem sekaligus mengingatkan kembali kesepakatan bersama.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA (BAH)

Bakal calon presiden Anies Baswedan berjabat tangan dengan bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar seusai memberikan pidato saat Deklarasi Bakal Capres dan Cawapres 2024 oleh Koalisi Perubahan di Hotel Majapahit, Surabaya, Sabtu (2/9/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Pascapertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Partai Kebangkitan Bangsa mengingatkan kesepakatan yang telah dibuat oleh Koalisi Perubahan. Koalisi pengusung pasangan calon presiden-wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar itu membuat konsensus agar partai-partai politik mengawal perolehan suara tidak hanya pada pemilihan presiden, tetapi juga pemilihan anggota legislatif.

Enam hari setelah pemungutan suara Pemilu 2024, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Kepresidenan, Jakarta. Meski tak mengungkap detail mengenai isi pertemuan yang berlangsung selama satu jam itu, Presiden mengaku ingin berperan sebagai jembatan. Namun, urusan politik lebih lanjut ia serahkan kepada partai-partai politik (parpol).

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Baca juga: Setelah Bertemu Paloh, Presiden Jokowi: Saya Ingin Jadi ”Jembatan”

Menanggapi pertemuan tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai (DPP) Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan mengingatkan bahwa parpol-parpol anggota Koalisi Perubahan atau koalisi pengusung pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar telah membuat kesepakatan tentang langkah yang bakal dilakukan di tengah tahapan pemilu. Koalisi yang terdiri dari PKB, Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu membuat konsensus untuk sama-sama mengawal perolehan suara, baik yang terkait pemilihan presiden (Pilpres) maupun pemilihan anggota legislatif (Pileg) setiap partai.

ADRYAN YOGA PARAMADWYA

Ketua DPP PKB Daniel Johan berbicara dalam diskusi publik bertajuk Imlek dan Sejarah Kelam Diskriminasi di Indonesia di Kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat (20/1/2023).

”Kesepakatan itu yang seharusnya dipegang partai saat ini, termasuk Nasdem, ketika proses pemilu masih pada tahapan rekapitulasi suara,” kata Daniel saat dihubungi dari Jakarta, Senin (19/2/2024).

Sekalipun demikian, ia menghormati pertemuan antara Surya dan Jokowi. Daniel menegaskan, PKB menyerahkan sepenuhnya pada kebijakan Nasdem. ”Yang jelas PKB saat ini masih fokus mengawal suara dan mencatat semua dugaan kecurangan selama pemilu,” ujarnya.

Saat ditanyakan apakah Jokowi juga mengundang Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Daniel mengatakan, sepengetahuannya, komunikasi itu belum ada. PKB juga belum bersikap jika kemudian ada undangan pertemuan dengan Jokowi.

Ia kembali menegaskan, saat ini Muhaimin menginstruksikan agar seluruh jajaran fokus mengawal suara PKB ataupun suara capres-cawapres yang diusung PKB, Anies Baswedan-Muhaimin, dan mengumpulkan semua bukti dugaan kecurangan.

Baca juga: Jokowi-Paloh Bertemu Empat Mata, Diduga Bahas Dukungan Kabinet Prabowo-Gibran

KOMPAS/ANITA YOSSIHARA

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar berdiskusi tentang berbagai isu kebangsaan di beranda belakang Istana Merdeka, Kompleks Istana, Jakarta, Selasa (29/11/2016) siang.

Sama halnya dengan PKB, juru bicara PKS, Muhammad Kholid, mengatakan, partainya juga tengah fokus mengawal perolehan suara Pileg 2024. Saat ini, para saksi tengah mengawal tahapan rekapitulasi suara untuk memastikan proses tersebut berjalan secara jujur dan adil.

Mengenai pertemuan Surya dengan Jokowi, kata Kholid, PKS tidak ingin ikut campur lebih jauh karena itu merupakan hak parpol yang mesti dihargai. Ia belum tahu apakah Surya telah memberitahukan hasil pertemuan itu kepada beberapa ketua umum anggota Koalisi Perubahan.

Namun, Kholid memastikan PKS belum membahas soal posisi politiknya pada pemerintahan yang akan terbentuk pada periode 2024-2029. Langkah tersebut akan dibahas seusai Komisi Pemilihan Umum (KPU) menuntaskan proses penghitungan suara.

“Musyawarah Majelis Syuro yang akan menentukan PKS akan (menjadi bagian dari) koalisi atau oposisi. Itu semua akan diputuskan ketika semua proses penghitungan resmi oleh KPU (sudah selesai),” kata Kholid.

NINA SUSILO

Presiden Joko Widodo menjabat tangan Menteri Pertahanan Prabowo seusai meresmikan RS Pusat Pertahanan Nasional, Jakarta, Senin (19/2/2024).

Seusai meresmikan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN), Jakarta, Senin pagi, Jokowi mengatakan bahwa pertemuannya dengan Surya yang berlangsung pada Minggu (18/2/2024) malam itu merupakan pertemuan politik biasa. Ia tidak menjawab saat ditanyakan apakah dirinya mengundang Surya atau Surya yang meminta waktu untuk bertemu. Sebab, para elite Nasdem menegaskan, Presiden yang mengundang Surya untuk datang ke Istana.

Jokowi hanya menyebut, dirinya berperan sebagai penghubung. Walaupun ia juga tidak mendetailkan penghubung antara siapa dan siapa yang dimaksud. “Nanti kalau sudah final akan kami, nanti… Tapi, itu sebetulnya, saya itu, kan, hanya (jadi) jembatan. Yang penting nanti partai-partai. Partai-partai,” kata Jokowi.

Saat ditanya apakah jembatan yang dimaksud menghubungkan antara Nasdem dan Prabowo, Jokowi menjawab singkat. “Ya semuanya. Saya ingin menjadi jembatan untuk semuanya. Urusan politik itu urusan partai,” tutur Jokowi.

Baca juga: Safari Politik Prabowo Dinilai sebagai Upaya Konsolidasi Hadapi Oposisi

TIM MEDIA GERINDRA

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mengemudikan kendaraan taktis di gudang amunisi milik PT Pindad (Persero), di Malang, Jawa Timur, Senin (24/7/2023). Presiden Joko Widodo bersama Ny Iriana Jokowi, dan Menteri BUMN Erick Thohir menjadi penumpangnya.

Meski Presiden tak pernah mendeklarasikan preferensi resminya pada Pilpres 2024, sejumlah pihak melihat bahwa gerak-gerik Jokowi menunjukkan keberpihakan pada pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Gibran dapat menjadi cawapres setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas usia capres dan cawapres yang kontroversial. Saat itu, MK dipimpin oleh Anwar Usman yang tidak lain adalah adik ipar Jokowi atau paman Gibran.