logo Kompas.id
Politik & HukumSoal Rencana Pertemuan...
Iklan

Soal Rencana Pertemuan Megawati-Sultan HB X, Mahfud: Baik untuk Keberlangsungan Bangsa

Mahfud MD mengapresiasi rencana pertemuan antara Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Sultan HB X.

Oleh
DIAN DEWI PURNAMASARI
· 2 menit baca
Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, didampingi istri Zaizatun Nihayati memberikan keterangan kepada wartawan seusai shalat Subuh berjamaah di Masjid Darul Ikrom, Sambilegi Baru Lor, Sleman, Yogyakarta, Rabu (14/2/2024).
DIAN DEWI PURNAMASARI

Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, didampingi istri Zaizatun Nihayati memberikan keterangan kepada wartawan seusai shalat Subuh berjamaah di Masjid Darul Ikrom, Sambilegi Baru Lor, Sleman, Yogyakarta, Rabu (14/2/2024).

YOGYAKARTA, KOMPAS — Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, menilai rencana pertemuan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dengan Sultan Hamengku Buwono X seusai pemilu 14 Februari 2024 sebagai langkah yang bagus. Ia menilai pertemuan yang menjadi ajang konsolidasi kekuatan politik tokoh reformasi 1998 itu sebagai niat baik untuk memikirkan kelangsungan bangsa.

”Bagus kalau itu diadakan. Sebab, siapa pun kalau berniat baik untuk memikirkan bagaimana kelangsungan dan penyelenggaraan negara ini dengan sebaik-baiknya. Saya kira orang seperti Sultan, Bu Mega, Pak Jokowi itu punya kapasitas untuk melakukan (pertemuan) itu agar negara itu baik,” ujar Mahfud seusai shalat subuh berjamaah di Masjid Darul Ikrom, Yogyakarta, Rabu (14/2/2024).

Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Kunjungi Halaman Pemilu

Menurut Mahfud, inisiatif pertemuan dua tokoh Reformasi 1998 yang dulu menandatangani Deklarasi Ciganjur itu lebih bagus lagi jika dilanjutkan oleh tokoh nasional lainnya. Contohnya, pimpinan partai politik dan organisasi massa. Pertemuan tokoh nasional itu bisa ikut mendorong agar situasi politik pada Pemilu 2024 ini lebih baik dan berkeadilan.

”(Sudah) 78 tahun kita merdeka, masa hadapi korupsi enggak bisa. Korupsinya itu bukan korupsi-korupsi. Kita ini korupsi besar-besaran, ya. Bahkan korupsi orang nyolong diam-diam. Nampaknya sudah terstruktur,” ujar Mahfud.

Baca juga: Megawati-Sultan HB X, Konsolidasi Kekuatan Menuju Pilpres Putaran Kedua

Iklan

Menurut Mahfud, situasi korupsi besar-besaran seperti itu tidak bisa dibiarkan. Korupsi harus terus diberantas karena dengan itu Indonesia bisa bersih. Dengan demikian, warga negara bisa hidup nyaman dan sejahtera karena Indonesia adalah negara yang kaya sumber daya alam dan memiliki sumber daya manusia yang mumpuni.

”Orang seperti kita ini bisa hidup nyaman di Indonesia karena negara kaya raya sumber daya alam yang bisa dikelola secara lebih baik sehingga bisa lebih makmur kita ini,” ujarnya.

Empat tokoh reformis nasional, (kiri ke kanan) Sultan Hamengku Buwono X, KH Abdurrahman Wahid (NU) yang akrab dipanggil Gus Dur, Megawati Soekarnoputri (PDI Perjuangan), dan Amien Rais (PAN) beserta dua orang perwakilan mahasiswa mengadakan pertemuan di kediaman Gus Dur di Ciganjur, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/1998).
KOMPAS/JOHNNY TG (JPE)

Empat tokoh reformis nasional, (kiri ke kanan) Sultan Hamengku Buwono X, KH Abdurrahman Wahid (NU) yang akrab dipanggil Gus Dur, Megawati Soekarnoputri (PDI Perjuangan), dan Amien Rais (PAN) beserta dua orang perwakilan mahasiswa mengadakan pertemuan di kediaman Gus Dur di Ciganjur, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/1998).

Saat ditanya apakah situasi saat ini sudah seperti saat Reformasi 1998, Mahfud berpendapat bahwa situasi di tengah-tengah masyarakat belum sepanas itu. Namun, jika dilihat dari sisi situasi korupsinya, menurutnya, situasinya sudah sama parahnya. ”Kalau tidak segera diatasi dengan cara pemilu yang baik, bisa buruk akibatnya,” ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyampaikan, PDI-P merancang pertemuan antara Megawati dan Sultan HB X. PDI-P bermaksud mempertemukan tokoh Reformasi 1998 yang sama-sama menandatangani Deklarasi Ciganjur itu untuk menegakkan tonggak sejarah reformasi dalam menghadapi sisi gelap kekuasaan yang muncul belakangan ini.

Pertemuan juga direncanakan membicarakan kecenderungan politik yang menghalalkan segala cara untuk melanggengkan kekuasaan, di luar pranata kehidupan politik yang seharusnya mengedepankan sikap kenegarawanan (Kompas, 13/2/2024).

Sebelumnya, Sultan HB X juga mengaku diminta Presiden Joko Widodo menjembatani pertemuan antara Presiden dan Megawati. Permintaan itu disampaikan Presiden Jokowi saat bertemu dengan Sultan pada Minggu (28/1/2024) di Kraton Kilen, Yogyakarta, (Kompas.id, 28/1/2024). Sementara itu, terkait dengan dua rencana pertemuan itu, Sultan HB X mengatakan bahwa dirinya dalam posisi yang pasif.

Adapun pihak Istana menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo siap bertemu dengan Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Namun, sampai saat ini pertemuan belum dijadwalkan.

”Presiden selalu terbuka untuk bertemu, bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa, apalagi untuk kebaikan dan kemajuan bangsa,” ujar Koordinator Staf Khusus Presiden Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana menanggapi pernyataan Sultan Hamengku Buwono X yang baru-baru ini diminta memfasilitasi pertemuan Jokowi-Megawati (Kompas.id, 13/2/2024).

Editor:
ANTONY LEE
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000