Sudah 99 Persen Terdistribusi, KPU Janjikan Logistik Tiba Tepat Waktu

KPU menegaskan, sejak 10-12 Februari 2024, distribusi logistik Pemilu 2024 bergerak secara simultan.

DIAN DEWI PURNAMASARI

Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari (tengah) didampingi oleh jajaran komisioner KPU Betty Epsilon Idroos (kanan), M Afifuddin (dua dari kanan), August Mellaz (tiga dari kiri), Yulianto Sudrajat (dua dari kiri), dan Parsadaan Harahap (kiri) menggelar konferensi pers tentang persiapan "Indonesia Election Visit Program (IEVP)" Pemilu 2024 di kantor KPU RI Jakarta, Senin (12/2/2024).

JAKARTA, KOMPAS - Dua hari menjelang hari pemungutan suara 14 Februari 2024, Komisi Pemilihan Umum mengklaim distribusi logistik mencapai 99 persen. Seluruh logistik posisinya sudah disortir, dilipat, dibungkus dan dimasukkan ke dalam kotak suara sehingga diharapkan bisa tiba tepat waktu pada satu hari sebelum pencoblosan.

”Sekarang ini sedang dalam proses distribusi dari gudang-gudang KPU menuju kecamatan, desa, dan kelurahan menuju tempat pemungutan suara (TPS),” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari saat konferensi pers di Gedung KPU RI Jakarta, Senin (12/2/2024).

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Menurut dia, logistik pemilu atau peralatan yang diperlukan untuk pemungutan dan penghitungan suara mulai dari surat suara dan formulir penghitungan suara yang akan digunakan untuk menghitung suara posisinya semua sudah disortir, dilipat, dibungkus, dan dimasukkan dalam kotak suara.

Sejumlah TPS yang lokasinya berdekatan dengan gudang penyimpanan juga didistribusikan langsung tanpa harus melalui kecamatan, desa, atau kelurahan. Hal itu dilakukan dengan pertimbangan KPU tidak memiliki gudang di tingkat kecamatan. Dengan didistribusikan langsung ke TPS, KPU tidak harus mencari gudang di tingkat kecamatan, desa, atau kelurahan.

”Laporan dari teman-teman kabupaten/kota, atau provinsi itu mereka sudah mendistribusikan logistik ke TPS dengan beragam cara. Mulai dari jalan kaki, naik sepeda motor, mobil, maupun diantar melalui perahu-perahu speed boat melalui wilayah kepulauan,” jelasnya.

DIAN DEWI PURNAMASARI

Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari (tengah) didampingi oleh jajaran komisioner KPU menggelar konferensi pers tentang persiapan "Indonesia Election Visit Program (IEVP)" Pemilu 2024 di kantor KPU RI Jakarta, Senin (12/2/2024).

Laporan dari KPU provinsi, kabupaten, dan kota, logistik pemilu sudah mulai tiba. Beberapa yang belum sampai di lokasi TPS dipastikan juga akan tiba tepat waktu H-1 pemungutan suara. KPU berkomitmen logistik sudah tersedia di TPS di hari pemungutan suara.

Anggota KPU Yulianto Sudrajat menuturkan, sejak tanggal 10-12 Februari ini, distribusi logistik bergerak secara simultan. Hampir 99 persen logistik pemilu sudah bergerak dari KPU kabupaten/kota ke wilayah kecamatan. Sebagian besar sudah sampai ke tingkat desa.

”Khusus untuk 262 daerah terdalam, terluar, dan terpencil, kami sudah instruksikan kepada KPU kabupaten atau kota untuk didahulukan distribusinya. Terbukti, dari kemarin tanggal 11 Februari, distribusi di Kepulauan Talaud, Sangihe, dan Miangas sudah bergerak sampai tingkat kecamatan,” kata Yulianto.

Ia menjelaskan distribusi logistik di daerah terluar, terdalam, terluar, dan terpencil itu dibantu oleh TNI, kepolisian, Kementerian Perhubungan, dan pemerintah daerah karena KPU ada keterbatasan armada. Sejak awal KPU sudah memetakan area itu sehingga KPU Kabupaten, Kota, dan Provinsi menjalin kerja sama supaya distribusi berjalan dengan baik.

Distribusi logistik dikerahkan dengan segala daya dan upaya. Ada yang dikirim dengan helikopter, gerobak sapi, bahkan karena daerah sulit dijangkau logistik juga harus dipanggul dengan dikawal aparat TNI dan Polri.

”Tentu targetnya pada H-1 besok itu distribusi seluruh logistik harus sudah sampai di TPS. Kami meminta doa agar bisa melayani hak politik warga negara Indonesia tepat waktu sehingga semua warga bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik,” katanya.

Baca juga: Pemilu di Luar Negeri Diwarnai Antrean Membeludak hingga Surat Suara Salah Alamat

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Anggota Ketua KPU Yulianto Sudrajat

Khusus untuk lokasi yang sedang dilanda bencana banjir di Jawa Tengah, Hasyim menuturkan daerah terdampak seperti di Grobogan, Demak, Kudus, dan Demak, akan terus dipantau perkembangannya dari hari ke hari. Laporan dari KPU Demak, masih ada beberapa desa yang tergenang air dan belum dipastikan kapan surutnya. Oleh karena itu, KPU akan menggelar rapat pada H-1 untuk memastikan pemilu di wilayah banjir tersebut.

Tentu targetnya pada H1 besok itu distribusi seluruh logistik harus sudah sampai di TPS. Kami meminta doa agar bisa melayani hak politik warga negara Indonesia tepat waktu sehingga semua warga bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik

Iklan

Mitigasi risiko

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Ihsan Maulana mengatakan, mengacu pada hasil jajak pendapat Litbang Kompas pada 29 Januari-2 Februari 2024, sebanyak 96,4 persen responden menyatakan akan menggunakan hak pilihnya pada Rabu 14 Februari. Hal itu menjadi kabar baik karena ada peningkatan partisipasi pemilu. Namun, tantangan yang harus diperhatikan adalah terkait logistik pemilu.

”Secara jumlah seharusnya logistik pemilu tidak akan kurang apalagi di setiap TPS juga disediakan surat suara cadangan khususnya untuk pemilih yang masuk dalam kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK),” kata Ihsan.

Walakin, menurut dia, KPU harus tetap mengantisipasi terjadinya kekurangan surat suara karena permasalahan-permasalahan seperti distribusi logistik bermasalah saat pengiriman, surat suara rusak, hingga surat suara tertukar di hari pemungutan suara. Hal itu sangat potensial terjadi. Jika hal itu terjadi yang dirugikan adalah pemilih karena tidak dapat menyalurkan hak pilihnya.

Menurut dia, KPU perlu membuat mitigasi risiko jika terjadi masalah-masalah di atas. Mitigasi itu penting agar suara pemilih tetap bisa disalurkan.

Selain ketersediaan surat suara, Ihsan juga menyebut yang juga perlu diantisipasi KPU adalah TPS yang menampung pemilih yang berpotensi akan banyak. KPU perlu memitigasi penanganan TPS-TPS yang diproyeksikan terdapat penumpukan pemilih.

”KPU juga perlu menginformasikan pemilih bahwa pemilih harus hadir ke TPS pada waktu yang tepat agar tidak terjadi penumpukan, khususnya sesaat TPS akan ditutup,” ujar Ihsan.

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Warga memasukkan surat suara ke kotak suara di Tempat Pemungutan Suara 30 Kelurahan Cibodasari, Cibodas, Tangerang, Banten dalam Pemilu 2019, Rabu (17/4/2019).

Sebelumnya, Bawaslu merilis ada 18.656 TPS masuk kategori rawan karena potensi Daftar Pemilih Khusus (DPK). Tingginya DPK ini membuat Bawaslu mengingatkan kepada KPU tentang ketersediaan surat suara. Sebab, sesuai aturan cadangan surat suara hanya 2 persen dari DPT di TPS.

Menanggapi tingginya animo pemilih itu, Hasyim menuturkan, KPU menyambut baik dan bergembira tentang partisipasi pemilih yang tinggi. Di setiap TPS, jumlah surat suara yang diproduksi adalah sesuai data DPT ditambah cadangan 2 persen dari DPT. Penggunaan surat suara diprioritaskan bagi DPT karena surat suara diproduksi berdasarkan DPT.

”Kalau ada pemilih yang statusnya pemilih pindahan dari TPS satu ke TPS tujuan maka akan dilayani sepanjang surat suara masih tersedia di TPS itu," tegasnya.

Khusus untuk kategori pemilih DPK, memang jumlahnya sulit diprediksi karena belum terdaftar di DPT. KPU sudah membuat bimbingan teknis kepada KPU provinsi, kabupaten/kota, agar pemilih DPK menggunakan hak pilihnya sesuai dengan alamat yang tertera di KTP. Mereka hanya bisa dilayani satu jam menjelang TPS ditutup, yaitu pukul 12.00-13.00, dan dengan catatan surat suara masih tersedia.

”Untuk DPK, jika dia datang ke TPS 1 surat suara tidak tersedia, dia masih bisa dipindahkan ke TPS lain sepanjang masih dalam wilayah desa atau kelurahan sebagaimana tertera di alamat KTP yang bersangkutan,” tegasnya.

Kecukupan surat suara

Wapres Amin mengharapkan cadangan surat suara cukup di TPS. KPU diminta mengantisipasi hal ini, terutama di daerah-daerah yang diperkirakan akan terjadi lonjakan pemilih. ”Oleh karena itu, perlu disiapkan, selain dari 2 persen yang sudah ada, untuk daerah-daerah tertentu mungkin disiapkan lebih besar lagi supaya jangan sampai nanti terjadi kekurangan surat suara,” kata Wapres Amin.

Untuk DPK, jika dia datang ke TPS 1 surat suara tidak tersedia, dia masih bisa dipindahkan ke TPS lain sepanjang masih dalam wilayah desa atau kelurahan sebagaimana tertera di alamat KTP yang bersangkutan.

Selain itu, Wapres Amin, juga mengimbau agar jangan sampai karena ada pemilu kemudian terjadi permusuhan. ”Justru kita ingin pemilu itu akan menambah kebaikan, memperbaiki keadaan. Jangan sampai pemilu justru menimbulkan masalah yang membawa kemunduran kita karena adanya permusuhan antara satu dengan yang lain,” katanya.

Menurut Wapres Amin semua pihak harus menjaga supaya pemilu berjalan dengan baik, jujur, dan adil. ”Dan di TPS-TPS, kan, sudah ada pelaksana, ada juga saksi-saksi. Dan semua ikut mengawasi, saya kira. Mudah-mudahan tidak terjadi ketidakjujuran. Harapan kita semua begitu supaya pemilu ini berjalan dengan lancar,” ujarnya.

Wapres Amin menuturkan, dirinya pada hari pencoblosan, Rabu (14/2/2024) nanti akan mencoblos di TPS sekitar tempat tinggalnya, yakni di Cimanggis, Depok, Provinsi Jawa Barat.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Wakil Presiden Ma'ruf Amin di sesi keterangan pers seusai memberikan sambutan pada acara Rapat Koordinasi Nasional Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Istana Wakil Presiden, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (12/2/2024).