KSP Anggap Film ”Dirty Vote” sebagai Kritik, Ingatkan Pemilu Harus Damai

Pelaksana Tugas Deputi IV KSP Wandy Tuturoong menilai, film ”Dirty Vote” bagian dari kritik dalam demokrasi.

KOMPAS/ZULKARNAINI

Sebanyak 3.325 pemilih di Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar, akan memberikan hak suara pada 14 Februari 2024.

JAKARTA, KOMPAS — Film karya Dandhy Laksono berjudul Dirty Vote yang diluncurkan pada Minggu (11/2/2024) mendapat tanggapan beragam. Kantor Staf Presiden menilai bahwa film ini merupakan suatu kritik yang baik dalam demokrasi. Di tengah kehadiran film yang bertujuan mengedukasi pemilih seputar kecurangan pemilu ini, pemilu diharapkan tetap berlangsung dengan damai.

Film berdurasi hampir dua jam itu melibatkan tiga pakar hukum tata negara, yakni Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari. ”Kritik tentu baik dalam demokrasi. Yang penting kita sama-sama menjaga pemilunya damai,” ujar Pelaksana Tugas Deputi IV Kantor Staf Presiden Wandy Tuturoong ketika dimintai tanggapannya secara tertulis oleh wartawan, Senin (12/2/2024).

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Film Dirty Vote, di antaranya, menuturkan penggunaan kekuasaan untuk mempertahankan status quo. Berbagai instrumen negara dipaparkan dalam film dimanfaatkan untuk kepentingan calon tertentu dengan tujuan memenangi pemilu. Mulai dari pelaksanaan pemilu, praktik nepotisme, hingga ambisi kekuasaan. Hal itu dinilai diwujudkan lewat penentuan penjabat kepala daerah, politisasi bantuan sosial, program keluarga harapan, dan lainnya.

Kritik tentu baik dalam demokrasi. Yang penting kita sama-sama menjaga pemilunya damai.

Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menilai film "Dirty Vote" sebagai dinamika politik. Pemerintah akan memperhatikan dan merespons suara-suara yang disampaikan tersebut. “Saya kira itu dinamika dari politik kita. Saya pikir nanti, tentu, pemerintah – kalau itu sasarannya pemerintah – tentu pemerintah akan memperhatikan suara-suara itu, saya kira,” kata Wapres Amin seusai memberikan sambutan pada acara Rapat Koordinasi Nasional Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Istana Wakil Presiden, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta.

NINA SUSILO

Wakil Presiden Ma'ruf Amin

Wapres Amin menuturkan, keinginan-keinginan yang lebih baik tentu harus direspons dengan baik. “Kita harapkan bahwa keinginan-keinginan yang lebih baik itu tentu harus direspons dengan baik pula. Barangkali itu. (Hal) Yang penting, pemilu ini berjalan dengan baik dan juga tidak terjadi hal-hal yang kita khawatirkan. Terutama, jangan sampai terjadi perpecahan di masyarakat,” ujarnya.

Iklan

Penjabat kepala daerah

Dalam argumentasi Zainal Arifin Mochtar, misalnya, penunjukan 20 penjabat kepala daerah di 20 provinsi yang dikaitkan dengan wilayah yang mencakup lebih dari setengah total pemilih dinilai memiliki maksud politis dan orkestrasi pemenangan salah satu pasangan calon. Satu dari 20 provinsi tersebut adalah Jawa Barat. Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin menanggapi hal ini dan menegaskan bahwa ia netral dalam Pemilu 2024.

”Kami ASN, TNI-Polri tidak mungkin berkomentar karena kami netral. Dan terkait saya ada di situ (di film), memang betul saya dari Sekretariat Presiden, tapi saya itu netral sejak awal dan tidak pernah berpihak. Silakan teman-teman lihat kapan saya berpihak pada pihak tertentu, saya netral dari awal,” ujar Bey seusai memimpin Apel Pergeseran Pasukan dan Patroli Gabungan Terpadu dalam rangka Pengamanan Pemilu 2024 Wilayah Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate, Senin (12/2/2024).

Baca juga: TKN Prabowo-Gibran Sebut Film ”Dirty Vote” Fitnah

KOMPAS/ZULKARNAINI

Distribusi logistik Pemilu 2024 untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar didahulukan. Distribusi logistik tersebut dikawal ketat oleh aparat keamanan.

Bey juga menegaskan bahwa ia menentang keras kecurangan pada pemilu dan meminta Bawaslu dan pihak terkait untuk bekerja lebih masif agar jangan sampai terjadi kecurangan. Pemilu harus berjalan damai, jujur, dan adil. Bey juga menolak anggapan bahwa ia berupaya mengamankan suara dari pasangan calon tertentu. ”Saya netral dari awal, silakan tunjukkan kalau saya tidak netral,” ucapnya.

Di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan bahwa film Dirty Vote merupakan kampanye hitam. ”Itu, kan, namanya black movie, black campaign, ya kalau itu, kan, enggak perlu dikomentarin. Ya, artinya, kan, namanya juga black movie pas minggu tenang akhir-akhir ini,” kata Airlangga.

Menurut Airlangga, tahapan pemilu sudah berjalan dengan aman, tertib, dan lancar sehingga jangan sampai suasana menjelang pencoblosan justru diperkeruh. Apalagi, Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar sesudah Amerika Serikat dan India. ”Kita dorong saja pemilu sesuai dengan mekanisme yang ada dan kita optimistis jangan ada pemilu yang diganggu oleh hal-hal semacam itu,” katanya.

Sementara Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyebut belum mencermati kehadiran film Dirty Vote. Namun, ia menegaskan bahwa kecurangan sulit terjadi di era keterbukaan informasi. Di masa tenang menjelang pemilu, Zulhas, panggilan akrab Zulkifli Hasan, berharap tahapan pemilu bisa berjalan dengan baik.

”Mari, hari tenang ini kita jaga betul agar pemilu ini berproses dengan baik. Semua kandidat sudah bicara, partai-partai sudah kampanye, begitu lama. Saya kira seluruh rakyat Indonesia sudah punya pilihan dan putusan, ya, kan. Kita tunggu saja. Jangan menyebarkan isu macam-macam, ini curanglah, ini begitulah, kan, jadi membuat orang resah,” tuturnya.

MAWAR KUSUMA WULAN/KOMPAS

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/2/2024), seusai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo untuk membicarakan isu perberasan nasional.