10 Tahun Terakhir Ruang Berpendapat Menyusut akibat Kekuatan Kekuasaan

Deklarasi keprihatinan dari tokoh-tokoh dan akademik ini dapat menjadi panduan agar penyelenggara pemilu kembali jurdil.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Para aktivis dan masyarakat peduli pelanggaran hak asasi manusia serta Koalisi Masyarakat Sipil berkumpul dalam Aksi Kamisan ke-804 di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/2/2024). Mereka membacakan petisi terkait Keputusan Mahkamah Konstitusi No 90 Tahun 2023 yang dinilai merupakan puncak gunung es dari kemunduran demokrasi di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS — Hampir 10 tahun pemerintahan Joko Widodo dianggap telah menyusutkan ruang kebebasan berpendapat. Karena itu, deklarasi keprihatinan penyelenggaraan pemilu yang disampaikan oleh sejumlah guru besar, dosen, mahasiswa, dan komunitas akademia merupakan dorongan bagi masyarakat sipil untuk lebih menyuarakan kekhawatiran dan kegelisahan yang sama. Deklarasi ini penting agar penyelenggara Pemilu 2024 dapat dijalankan sesuai prinsip jujur dan adil.

Menurut peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Nicky Fahrizal, dalam 10 tahun terakhir ruang publik untuk menyuarakan pendapat secara bebas telah menyusut karena pengaruh kekuasaan negara yang semakin kuat. ”Pemerintah Indonesia, di bawah Presiden Joko Widodo, mendominasi dalam semua bidang, termasuk ruang akademik,” katanya, dihubungi dari Jakarta, Selasa (6/2/2024).

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Dampaknya adalah kebebasan masyarakat sipil untuk bersuara semakin terbatas. ”Kalau ada yang mengkritik Jokowi, langsung dikecam dan di-bully habis-habisan. Bahkan, ada yang sampai dilaporkan kepada aparat. Pihak yang melaporkan bukan presiden langsung, melainkan bisa pihak lain yang mendukung presiden,” kata Nicky.

Baca juga: Diminta Buat Video Apresiasi Kinerja Presiden, Rektor Unika Soegijapranata Menolak

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Deklarasi Pemilu Bermartabat dan Sejuk Tanpa Provokasi di Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur, Senin (5/2/2024). Sejumlah gerakan pernyataan sikap terkait situasi politik jelang Pemilu 2024 yang dianggap keluar dari jalur demokrasi dan reformasi dilakukan di sejumlah kampus di Surabaya.

Dengan adanya deklarasi keprihatinan penyelenggaraan pemilu yang disampaikan oleh sejumlah guru besar, dosen, mahasiswa, dan komunitas akademia, menurut Nicky, hal ini menunjukkan ada upaya untuk merawat kebebasan berbicara di ruang publik sehingga hubungan negara dan masyarakat menjadi seimbang lagi.

Deklarasi keprihatinan itu dapat merawat demokrasi dan kebebasan. ”Ini menjadi angin segar agar masyarakat biasa, dan organisasi sipil dapat menyuarakan hal sama, kekhawatiran yang sama, kepada penyelenggara pemilu,” kata Nicky.

Ini menjadi angin segar agar masyarakat biasa dan organisasi sipil dapat menyuarakan hal sama, kekhawatiran yang sama, kepada penyelenggara pemilu.

Nicky menilai, gelombang deklarasi keprihatinan muncul seiring adanya keputusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi karpet merah majunya putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai salah satu calon wakil presiden. Deklarasi ini semakin banyak setelah Ketua MK Anwar Usman dinyatakan melanggar kode etik. Lalu, Senin (5/2/2024) lalu, Ketua KPU Hasyim Asy’ari juga divonis melanggar etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Menurut dia, deklarasi keprihatinan dari tokoh-tokoh di bidang akademik ini dapat menjadi panduan agar penyelenggara pemilu kembali dalam jalur yang benar. ”Ini jadi mercusuar agar penyelenggaraan pemilu dapat dilakukan secara jujur dan adil. Kalau penyelenggaraan pemilu dilakukan secara gegabah, ini membuat ada krisis politik dan konstitusional di kemudian hari,” katanya.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Harkristuti Harkrisnowo membacakan pernyataan sikap terkait kondisi terkini menjelang Pemilu 2024 di Kampus UI, Depok, Jawa Barat, Jumat (2/2/2024).

Kembalikan kemurnian demokrasi

Koordinator BEM SI Hilmi Ash Shidiqi mengatakan, langkah yang dilakukan oleh para guru besar dan dosen di berbagai kampus telah menandakan adanya dugaan penyalahgunaan kekuasaan hingga pelanggaran etika dalam kontestasi politik di Pemilu 2024. Hal ini semakin menunjukkan menurunnya kualitas demokrasi. Para guru besar itu ingin mengembalikan kemurnian demokrasi yang telah dinodai pemerintahan Jokowi.

”Selamatkan demokrasi agar Pemilu 2024 adil itu disampaikan oleh guru besar di kampus-kampus. Sayangnya, masih ada yang menganggap hal itu gerakan politis. Bahkan, Presiden menganggap santai kritik dari kampus itu,” kata Hilmi.

Selamatkan demokrasi agar Pemilu 2024 adil itu disampaikan oleh guru besar di kampus-kampus. Sayangnya, masih ada yang menganggap hal itu gerakan politis. Bahkan, Presiden menganggap santai kritik dari kampus itu.

Hilmi meminta Presiden Jokowi menghentikan permainannya yang turut campur dalam Pemilu 2024. Hilmi juga menyayangkan Jokowi yang bertemu sejumlah pengurus hingga kader muda Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Bandung pada Sabtu (3/2/2024). Pertemuan itu dinilai semakin memperkeruh kondisi demokrasi dan semakin menunjukkan dukungan Jokowi kepada putranya yang juga Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.

”Pertemuan itu bukan waktunya saat banyak kritik dari berbagai kalangan. Jangan memperkeruh (demokrasi). Sangat disayangkan, Jokowi harus exit the game dari Pemilu 2024,” ujar Ketua BEM Universitas Sebelas Maret Surakarta Periode 2023.

Iklan

KOMPAS/MACHRADIN WAHYUDI RITONGA

Presiden Joko Widodo berolahraga di Lapangan Gasibu, Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (4/2/2024). Jokowi melakukan sejumlah kegiatan di Bandung di akhir pekan ini, seperti peresmian Terminal Leuwipanjang pada sehari sebelumnya.

Presiden yang seharusnya berada di atas semua golongan malah memilih untuk mempromosikan anaknya yang ikut dalam kontestasi Pemilu 2024. Presiden Jokowi harus kembali menjalankan kewajiban konstitusionalnya sebagai penyelenggara negara untuk mewujudkan Pemilu 2024 yang jujur dan adil.

Kami inginkan Jokowi keluar dari permainan dan terlibat dalam pemilu ini.

”Saya mengutip pidato Ketua KPU saat debat terakhir Pilpres 2024. Ini perlu diingat oleh Jokowi karena kekuasaan bisa direbut secara bijaksana, yakni pemilu. Seorang pemimpin terpilih harus memiliki hati yang bersih dan tidak melupakan rakyatnya,” ujar Hilmi.

Saat ini, lanjut Hilmi, BEM SI masih melakukan konsolidasi bersama anggota lain untuk langkah-langkah selanjutnya, termasuk unjuk rasa. ”Kami inginkan Jokowi keluar dari permainan dan terlibat dalam pemilu ini,” katanya.

Seruan keprihatinan akademisi dan masyarakat sipil di Malang Raya disampaikan pada Senin (5/2/2024) di Bundaran Alun-alun Tugu Kota Malang, Jawa Timur.

Bisa tumbang

Ketua PB Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bidang Hubungan Organisasi Kemahasiswaan, Kepemudaan, LSM, dan Ormas Yogi Apendi mengajak mahasiswa, pemuda, aktivis, dan rakyat Indonesia untuk bergerak menyelamatkan demokrasi. Sebab, banyak sekali penyimpangan yang dilakukan pemerintah saat ini sebagai penerima mandat dari rakyat dalam pengelolaan negara.

”Semakin hari, semakin marak praktik kekuasaan yang mengangkangi dan terus mengakali hukum dan norma bernegara,” ujarnya.

Semakin hari, semakin marak praktik kekuasaan yang mengangkangi dan terus mengakali hukum dan norma bernegara.

PMII menemukan praktik nepotisme dan kolusi di pemerintahan Jokowi. Terutama dalam kasus Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, yang diduga terlibat dalam konsolidasi untuk mendukung pencalonan putra sulung Presiden Joko Widodo. Jokowi turut melahirkan kebijakan yang memberikan ruang untuk calon presiden tidak mundur dari jabatan menteri atau kepala daerah yang dinilai berpotensi penyalahgunaan kekuasaan.

Selain itu, terdapat dugaan penyalahgunaan kekuasaan, seperti mobilisasi aparat desa, politisasi bantuan sosial, dan pemanfaatan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye. Penyelewengan kekuasaan dianggap sebagai ancaman terhadap demokrasi secara halus, gradual, dan sistematis.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Suasana seusai sejumlah tokoh pemuka agama yang bergabung dalam Forum Peduli Indonesia Damai menggelar konferensi pers seruan Indonesia Damai pada Pemilu 2024 di Grha Oikoumene Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Jakarta, Senin (5/2/2024).

Semoga seruan seperti itu didengarkan, harapannya itu. Nanti kalau tidak di dengarkan dalam sejarah juga jelas ketika kekuasaan tidak mendengarkan kritik-kritik bahayanya adalah tumbang.

Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo seusai pertemuan Forum Peduli Indonesia Damai di Grha Oikoumene, Jakarta, Senin (5/2/2024) lalu, mengingatkan, agar seruan keprihatinan dan kritik dari kalangan akademisi di kampus didengarkan oleh pemerintah. Sebab, setiap kritik yang tidak didengarkan oleh pemerintah bisa menumbangkan kekuasaan.

Baca juga: Dengarkan Suara dari Kampus

”Semoga seruan seperti itu didengarkan, harapannya itu. Nanti kalau tidak di dengarkan dalam sejarah juga jelas ketika kekuasaan tidak mendengarkan kritik-kritik bahayanya adalah tumbang,” katanya.

Menurut Ignatius, dalam sejarah umat Kristiani, kerajaan disamakan dengan kekuasaan. Saat sang raja dinilai menjalankan kekuasaan dengan cara tidak baik, maka muncul nabi-nabi yang menyerukan keadilan. Hal itu sama dengan tindakan yang dilakukan akademisi Indonesia yang kini prihatin atas kondisi demokrasi Indonesia saat ini. Para akademisi di kampus itu punya tanggung jawab moral untuk menyuarakannya demi publik.

”Saya kira setiap zaman pasti seperti itu. Jadi, kalau akademisi itu menyerukan seruan moral, itu tanggung jawab mereka dan jelas ditujukan pada institusi yang memegang kekuasaan,” ujarnya.