Ari Dwipayana Tegaskan Presiden Jokowi Tak Berkampanye tetapi Kunjungan Kerja

Kendati menuai kritik dan petisi, Presiden Jokowi bergeming. Kegiatannya disebut kunjungan kerja, dan bukan kampanye.

KRIS - BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo bersilaturahmi dengan para peserta program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) binaan Permodalan Nasional Madani (PNM) pada Senin, 29 Januari 2024, di Stadion Gemilang, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Dalam sambutannya, Presiden mengungkapkan perasaan gembira karena dapat kembali bertemu dengan para peserta program Mekaar.

JAKARTA, KOMPAS — Kendati menghadapi kritik deras dari berbagai kalangan, di antaranya yang baru ini dari sejumlah sivitas akademika di Tanah Air, Presiden Joko Widodo bergeming. Kritik, keprihatinan, dan petisi itu dianggap sebagai perbedaan pendapat semata. Istana juga menyebut Presiden Jokowi tidak berkampanye, tetapi melakukan kunjungan kerja.

Presiden Jokowi dalam sesi tanya jawab seusai membuka Kongres XVI GP Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (2/2/2024), menyebut, setiap orang berhak berbicara dan berpendapat dalam demokrasi. ”Ya, itu hak demokrasi, setiap orang boleh berbicara, berpendapat, silakan,” ujarnya.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Koordinator Staf Khusus Presiden Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana menambahkan, petisi atau seruan adalah hal wajar dalam demokrasi, apalagi kritik disebutnya ”vitamin” dalam demokrasi. Presiden Jokowi sendiri, disebut Ari, memiliki komitmen untuk patuh dan setia pada nilai-nilai demokrasi, Pancasila, dan koridor konstitusi.

Baca juga: Tanggapi Kritikan dari Kampus, Presiden Jokowi: Itu Hak Demokrasi

Namun, menurut Ari, di tahun politik dan menjelang pemilu, selalu muncul pertarungan opini dan penggiringan opini. ”Pertarungan opini dalam kontestasi politik adalah sesuatu yang wajar saja, apalagi terkait dengan strategi politik partisan untuk politik elektoral,” tuturnya kepada wartawan di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (2/2/2024).

”Pertarungan opini dalam kontestasi politik adalah sesuatu yang wajar saja apalagi terkait dengan strategi politik partisan untuk politik elektoral. ”

Sementara itu, Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Jumat ini menyesalkan hilangnya etika bernegara dan bermasyarakat. Utamanya, menjelang Pemilu 2024 dalam praktik bernegara yang dijalankan Presiden Jokowi. Sebelumnya, Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Islam Indonesia (UII) serta sejumlah kampus di daerah menyatakan keprihatinan yang sama dengan penyelenggaraan negara saat Pemilu 2024 ini.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Rektor Universitas Indonesia (UI) periode 2014-2019 Muhammad Anis (kanan depan) menyampaikan orasinya saat deklarasi kebangsaan terkait kondisi terkini menjelang Pemilu 2024 di Kampus UI, Depok, Jawa Barat, Jumat (2/2/2024). Sivitas akademika UI prihatin atas hancurnya tatanan hukum dan demokrasi, hilangnya etika bernegara dan bermasyarakat, terutama korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Menggiring opini

Lebih jauh, Ari mengingatkan agar dalam membangun dan menggiring opini harus didasarkan pada perdebatan yang sehat dan dialog-dialog yang substantif. ”Itu poin-poin penting yang harus menjadikan proses demokrasi ini berkualitas,” ujarnya. Ari juga membantah apabila Presiden Jokowi disebut berkampanye. ”Presiden kan tidak kampanye tapi kunjungan kerja ke daerah. Dan esensi dari kunjungan kerja dan kampanye berbeda,” katanya.

NINA SUSILO

Koordinator Staf Khusus Presiden Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (2/2/2024).

Dalam kunjungan kerja, Ari menjelaskan, Presiden menjalankan tugas sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara untuk menyerap aspirasi rakyat dan memastikan program-program yang sudah didesain pemerintah berjalan.

Adapun kampanye adalah upaya untuk mendapatkan dukungan dengan menggambarkan visi misi dan mengajak memilih paslon tertentu.

”Ini dua hal berbeda dan kampanye tidak dilakukan presiden. Yang dilakukan presiden adalah kunjungan kerja. Harus dibedakan. ”

Iklan

”Ini dua hal berbeda dan kampanye tidak dilakukan presiden. Yang dilakukan presiden adalah kunjungan kerja. Harus dibedakan,” kata Ari.

Pernyataan Presiden Jokowi di Lapangan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, lanjut Ari, adalah menjawab pertanyaan media terkait apakah presiden dan menteri boleh kampanye. ”Presiden sendiri tidak merencanakan kampanye. Beliau bekerja,” tambahnya.

Presiden Joko Widodo ketika menjawab pertanyaan awak media di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Kontestasi tercederai

Sejauh ini, kontestasi pemilu presiden 2024 dinilai sudah tercederai karena putra Jokowi, Gibran Rakabumingraka, maju sebagai calon wakil presiden melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang diambil dengan campur tangan paman Gibran, Anwar Usman yang juga Ketua MK. Selain itu, Presiden Jokowi juga tampak semakin gencar membagikan bantuan sosial langsung dan menampilkan simbol-simbol kedekatan dengan para calon tertentu.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Para aktivis dan masyarakat peduli pelanggaran hak asasi manusia serta Koalisi Masyarakat Sipil berkumpul dalam Aksi Kamisan ke-804 di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/2/2024). Mereka membacakan petisi terkait Keputusan Mahkamah Konstitusi No 90 Tahun 2023 yang dinilai merupakan puncak gunung es dari kemunduran demokrasi di Indonesia.

”UI menyesalkan hilangnya etika bernegara dan bermasyarakat. Utamanya, menjelang pemilu 2024. ”

Penilaian itu disampaikan Dewan Guru Besar Universitas Indonesia. UI menyesalkan hilangnya etika bernegara dan bermasyarakat. Utamanya, menjelang Pemilu 2024. Hal itu disampaikan melalui Suara Kebangsaan Kampus Perjuangan, yang dibacakan Ketua Dewan Guru Besar UI Harkristuti Harkisnowo. Ia menyatakan kecemasan sivitas akademika dan warga atas kegentingan yang terjadi saat ini bisa menghancurkan bangsa dan keindonesiaan.

Menurut Harkristuti, Mr Soepomo salah satu perumus konstitusi UUD 1945 dan Rektor UI 1951-1954, menyatakan, UI harus bisa kembali merebut zaman keemasan Sriwijaya yang menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kesejahteraan. ”Berdasarkan ruh kebebasan akademik yang kami punya, kami berdiri di sini mengajak alumni UI dan warga Indonesia untuk merapatkan barisan,” kata Harkiritusi, di halaman Gedung Rektorat UI, Depok, Jawa Barat, Jumat ini.

Sebelumnya, sivitas akademika Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, menyampaikan petisi yang meminta Presiden Jokowi dan jajarannya kembali kepada koridor demokrasi. Presiden, aparat penegak hukum, dan semua pejabat negara diminta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial.

”Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian keluarga besar UGM. ”

Dalam petisi yang dibacakan Guru Besar Fakultas Psikologi UGM Prof Koentjoro di Balairung UGM, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, disampaikan keprihatinan mendalam terhadap sejumlah penyelenggara negara yang dinilai menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial. Penyimpangan itu, menurut Koentjoro, antara lain pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, serta pernyataan Presiden Jokowi tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Prof Koentjoro (tengah) membacakan Petisi Bulaksumur di Balairung UGM, Yogyakarta, Rabu (31/1/2024). Petisi yang disusun oleh sivitas akademika Universitas Gadjah Mada yang tergabung dalam Mimbar Akademik itu berisi keprihatinan yang mendalam terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial.

”Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian keluarga besar UGM,” katanya.

Baca juga: Ajakan Mengawasi Pemilu Jujur dan Adil Makin Bergaung dari Kampus

Seruan keprihatinan serupa juga disampaikan Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Fathul Wahid didampingi kalangan sivitas akademika UII, Yogyakarta, Kamis (1/2/2024). Pernyataan sikap ini bertajuk ”Indonesia Darurat Kenegarawanan”. Disampaikan dalam pernyataan itu bahwa setiap pejabat yang memiliki akses terhadap sumber dana negara dan terlibat sebagai tim sukses atau ikut dalam kampanye salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden diminta mundur dari jabatannya.

Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor, berpendapat, antara lain, hal yang disampaikan sivitas akademika lahir atas kajian akademis yang obyektif, bukan atas kepentingan sesaat ataupun kepentingan politik praktis. ”Namun, sayangnya kita sulit mengharapkan ada pernyataan Presiden untuk menjawab dengan baik semua tuntutan yang disampaikan oleh kalangan sivitas akademika itu. Bahkan, saya melihat Presiden hanya memberikan tanggapan yang saya sebut ciri khasnya, seperti memberi pernyataan ’itu hak demokrasi’, seperti tidak terjadi apa-apa dan tidak sensitif,” ujar Firman. (INA)