Mahfud Mundur dari Menko Polhukam, Prabowo: Itu Hak Politik

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka disebut tidak akan mengundurkan diri dari jabatan masing-masing.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD (kiri) serta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berjabat tangan setelah pertemuan di kediaman Menko Polhukam Mahfud MD di Jalan Denpasar, Kuningan, Jakarta, Selasa (25/4/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Calon presiden nomor urut 2 yang juga masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, menilai mundurnya calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagai hak politik. Sementara Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memastikan bahwa langkah serupa tidak akan diambil oleh pasangan Menteri Pertahanan dan Wali Kota Surakarta itu. Keduanya akan tetap mengikuti Pemilihan Presiden 2024 tanpa meninggalkan jabatan mereka.

”Itu hak politik,” kata Prabowo Subianto seusai menjadi pembicara kunci di Trimegah Political and Economic Outlook 2024 bertajuk ”The Urgency to Ignite Growth” di Jakarta, Rabu (31/1/2024), saat menanggapi mundurnya Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Calon presiden (capres) nomor urut 2 yang masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan itu tidak memberikan komentar lebih jauh.

Dihubungi terpisah, anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajad H Wibowo, mengatakan, mengacu pada peraturan perundang-undangan para capres dan cawapres yang masih menduduki jabatan publik tidak diwajibkan untuk mengundurkan diri. Oleh karena itu, baik Mahfud, Prabowo, maupun Gibran yang masih menjadi Wali Kota Surakarta tetap bisa berkontestasi tanpa meninggalkan jabatan masing-masing.

KOMPAS/KURNIA YUNITA RAHAYU

Ketua Dewan Pakar PAN Dradjad H Wibowo

Meski ada kandidat Pilpres 2024 yang mengundurkan diri, baik Prabowo maupun Gibran akan tetap menyelesaikan tugas di institusi masing-masing. ”Tidak (akan mengundurkan diri),” kata Dradjad.

Baca juga: Jaga Marwah Demokrasi, Mahfud MD Nyatakan Mundur dari Kabinet Jokowi

Kendati demikian, menurut Dradjad, ada perbedaan antara pasangan Prabowo-Gibran dan Mahfud terkait dengan kepatutan sebagai bagian dari pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo. Kepatutan dimaksud terkait dengan sikap Mahfud yang menunjukkan posisi tidak sejalan dengan pemerintah dalam sejumlah kebijakan. Hal itu, misalnya, terkait dengan program lumbung pangan (food estate) yang sering kali disebut oleh Mahfud telah gagal.

Ia mengungkapkan, Kemenko Polhukam yang memimpin kelembagaan pembahasan program food estate. Tak hanya itu, Mahfud juga disebut pernah mengirim surat kepada Menteri Sekretaris Negara terkait hal tersebut. Karena itu, Mahfud semestinya memahami bahwa food estate tidak gagal, tetapi anggaran pelaksanaannya belum turun.

“Menteri, kan, pembantu Presiden. Jika dia mengambil sikap oposisi, pada saat itu seharusnya dia mundur. Dengan pemikiran ini, saya justru melihat Mahfud MD terlambat mundur,” kata Dradjad.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO (WAK)

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin memasuki Istana Merdeka, Jakarta, seusai berfoto bersama para menteri yang akan dilantik, Rabu (23/10/2019). Hari itu, Presiden Joko Widodo mengumumkan susunan kabinet pemerintahannya yang diberi nama Kabinet Indonesia Maju.

Iklan

Setelah tak lagi menjadi Menko Polhukam, lanjutnya, Mahfud memang bisa lebih bebas untuk berbicara. Akan tetapi, secara hukum ada informasi yang dibatasi oleh Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ada pula kerahasiaan jabatan. Untuk itu, ada koridor hukum dan kepatutan yang tetap harus dijaga.

Terkait dengan etika pemilu, kata Dradjad, undang-undang memberikan kesempatan kepada petahana atau pasangan calon yang didukung petahana untuk berkontestasi, baik untuk pilpres maupun pemilihan kepala daerah, ataupun jika pasangan calon masih memiliki hubungan keluarga. Dalam pemilihan anggota legislatif, anggota DPR petahana juga bisa mendukung keluarganya yang maju di daerah pemilihannya. ”Justru soal etikanya adalah kejelasan sikap, pembantu presiden atau oposisi,” ujarnya.

Menurut Dradjad, selama ini Prabowo dan Gibran juga memperlihatkan bahwa keduanya tetap profesional. Sekalipun tak mengundurkan diri, keduanya diklaim berkampanye hanya pada saat cuti dan menggunakan fasilitas pribadi. ”Contohnya ketika Pak Prabowo meresmikan sumur-sumur air proyek Kementerian Pertahanan, kan, tidak mengampanyekan dirinya dan Mas Gibran,” tuturnya.

Kalkulasi politik

Senada dengan Dradjad, anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko, melihat mundurnya Mahfud sebagai wujud dari kesulitan untuk mencari alasan bertahan di pemerintahan. Meski masih bagian dari Kabinet Indonesia Maju, Mahfud disebut selalu mengkritik kebijakan pemerintah.

KURNIA YUNITA RAHAYU

Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima kedatangan mantan politisi PDI-P sekaligus mantan aktivis 98 Budiman Sudjatmiko di kediamannya, Jalan Kertanegara IV, Jakarta, Selasa (18/7/2023) malam.

Lebih dari itu, Budiman juga melihat bahwa pengunduran diri Mahfud tidak terkait dengan etika atau upaya untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Menurut dia, ini merupakan kalkulasi politik elektoral di tengah konteks tingkat elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang tertinggal tidak hanya dari Prabowo-Gibran, tetapi juga dari Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

”Ini adalah kalkulasi politik elektoral saja, diharapkan pasangan (nomor urut) 03 bisa bergabung dengan (nomor urut) 01 jika ada putaran kedua,” kata Budiman.

Menurut dia, skenario yang disiapkan jika Pilpres 2024 berlangsung dua putaran itu sebenarnya juga belum tentu menguntungkan pasangan Ganjar-Mahfud. Sebab, pasangan nomor urut 3 itu tidak lolos ke putaran kedua kemudian bergabung dengan Anies-Muhaimin, belum tentu keputusan para elite itu diikuti akar rumput. Sebab, berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga saat ini, pemilih partai-partai politik pengusung Ganjar-Mahfud pun tidak seluruhnya solid memilih mereka.

”Jadi, hitungan elektoral ini yang coba untuk diselamatkan dengan mundurnya Prof Mahfud, tidak ada heroisme atau pengorbanan,” tutur Budiman.

Terkait dengan sikap Prabowo dan Gibran, Budiman menegaskan, tidak ada alasan bagi keduanya untuk mengundurkan diri dari jabatan masing-masing. Secara hukum, tidak ada yang dilanggar jika mereka tetap menjadi Menteri Pertahanan dan Wali Kota Surakarta.

”Kami juga punya moral politik yang sama dengan Pak Jokowi. Kami ingin melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi, kok, jadi untuk apa mundur? Kami ingin memastikan bahwa pemerintahan Pak Jokowi husnul khotimah(berakhir dengan baik),” kata Budiman.

Meski belum diajukan secara resmi, Menko Polhukam yang juga cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, mengumumkan pengunduran dirinya di hadapan publik di Lampung pada Rabu siang. Menurut rencana, Mahfud akan menyampaikan surat pengunduran diri secara langsung kepada Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat.