Gus Mus: Urusan NU Bukan Memenangkan Calon Presiden

Nahdlatul Ulama kembali menegaskan sikapnya di Pemilu 2024, yakni tidak mendukung satu pun capres-cawapres.

ADITYA PUTRA PERDANA

Pemimpin Pondok Pesantren Raudhatut Thalibin Leteh, Rembang, KH Ahmad Mustofa Bisri membacakan puisi di Kampung Budaya Universitas Negeri Semarang (Unnes), Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (16/10/2019) malam.

JAKARTA, KOMPAS — Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus mengingatkan bahwa tugas Nahdlatul Ulama adalah memperbaiki kinerja guna memenangkan Indonesia, bukan untuk memenangkan calon presiden. Gus Mus kembali menekankan bahwa posisi NU secara lembaga tak terlibat dukung-mendukung di Pemilu 2024, terutama pemilihan presiden.

”Urusannya NU itu memperbaiki kinerja, memenangkan Indonesia, bukan memenangkan capres,” kata Gus Mus saat memberikan tausiah pada Konferensi Besar dan Halaqah Nasional Strategi Peradaban Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Al-Munawwir, Krapyak, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, Senin (29/1/2024).

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Sebelum menyampaikan hal itu, Gus Mus sempat menyampaikan kekhawatiran dan berseloroh akan meninggalkan lokasi acara jika Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menyinggung soal Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dalam pidatonya saat membuka acara. Namun, kekhawatiran itu tak terjadi.

”Saya tadi sudah ketar-ketir ketika ketua umum pidato, Rais Aam pidato, ketar-ketir, jangan-jangan menyinggung pilpres. Aku wis (sudah) niat, begitu menyinggung pilpres, saya terus keluar (ruangan) begitu. Soalnya itu (pilpres) bukan urusannya NU itu,” ucapnya disambut tepuk tangan dan tawa dari undangan yang hadir.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Bendera NU dan bendera Merah Putih dibawa anggota Fatayat NU saat mengikuti Karnaval Nusantara dalam rangka Satu abad Nahdlatul Ulama (NU) di Alun-alun Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (7/2/2023).

Sebelumnya, sejumlah petinggi PBNU telah berulang kali menekankan NU tidak terlibat dalam dukung-mendukung di Pilpres 2024. Sebagai bagian dari menjaga komitmen itu, pekan lalu, PBNU menonaktifkan 63 jajaran pengurus harian dan pleno karena terlibat menjadi tim sukses calon presiden dan calon wakil presiden atau mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Penonaktifan atau cuti sementara berlaku hingga selesainya Pemilu 2024.

Baca juga: PBNU Nonaktifkan 63 Jajaran Pengurus yang Terlibat Pemilu 2024

Konferensi Besar dan Halaqah Nasional Strategi Peradaban Nahdlatul Ulama merupakan rangkaian dari peringatan Hari Lahir Ke-101 NU berdasarkan penanggalan Hijriah.

Dalam pidatonya saat membuka acara, KH Yahya Cholil Staquf mengingatkan bahwa NU didirikan dengan visi membangun suatu hukuman diniyyah. Hal ini berarti NU bukan sekadar menyediakan bimbingan keagamaan bagi jemaah, melainkan juga fungsi hakim yang bisa mempersatukan perbedaan di kalangan umat.

Iklan

”Dalam menghadapi sejarah yang dinamis, sejarah yang mendatangkan momentum- momentum, yang akan sangat menentukan masa depan seluruh umat manusia, pasti dibutuhkan koherensi di antara para pemangku agama tentang bimbingan yang harus disediakan kepada umat,” ujarnya.

KOMPAS/MOHAMAD FINAL DAENG

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf berpidato dalam pembukaan Konferensi Besar dan Halaqah Nasional Strategi Peradaban Nahdlatul Ulama (NU), di Pondok Pesantren Al-Munawwir, Krapyak, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, Senin (29/1/2024).

Perbedaan pandangan, menurut Yahya, menjadi hal wajar, termasuk di kalangan ulama. Dalam konteks itulah NU mengambil peran mempersatukan perbedaan-perbedaan pandangan. Hal ini menjadi penting karena dinamika domestik ataupun global saat ini dipenuhi tantangan sekaligus kerawanan. Tantangan itu bahkan dapat mengancam kedaulatan bangsa. ”Dalam keadaan seperti ini, tidak ada jalan bagi kita selain memperkuat bangsa dan negara sebagai kubu dalam menjaga kedaulatan kita bersama,” ucapnya.

Makan bakso

Di Pasar Desa Bandongan, Magelang, Jawa Tengah, Senin, Presiden Joko Widodo makan bakso dengan Menteri Pertahanan yang juga capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, seusai bersama-sama meresmikan Graha Utama Akademi Militer (Akmil) Magelang. ”Ngobrolin bakso, kelapa muda, tahu goreng, enak enggak gitu,” kata Presiden saat ditanya terkait makan siang bersama itu.

Ketika ditanya alasan santap siang dengan Prabowo dan sehari sebelumnya santap siang dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Presiden hanya menjawab singkat. ”Ya, makan-makan, kan, enak,” kata Presiden.

Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor, melihat momen kebersamaan Jokowi dan Prabowo tidak bisa dilepaskan dari manuver politik Jokowi yang sudah tertata. Meski terjadi dalam agenda yang mempertemukan Jokowi sebagai Presiden dan Prabowo sebagai Menhan, indikasi adanya upaya untuk memperluas dukungan dari sejumlah pihak tetap terlihat.

Baca juga: Momen Kebersamaan Jokowi dan Prabowo Dianggap Manuver Politik

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Gambar wajah dua calon presiden, Ganjar Pranowo (kanan) dan Anies Baswedan, terpasang berdampingan di kompleks pertokoan di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (29/7/2023).

Sementara itu, pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, melanjutkan kampanyenya dengan menggelar acara Desak Anies dan Slepet Imin di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Dalam acara itu, keduanya berjanji mencari jalan keluar bagi sejumlah problem yang dihadapi para pengemudi ojek daring. Tidak hanya membuat payung hukum untuk melindungi pekerja ojek daring, mereka juga berkomitmen memberikan jaminan kesehatan dan hak berserikat.

Adapun capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, saat kampanye di Lapangan Merdeka, Ambon, Maluku, menyebut, harga bahan pangan pokok di Maluku masih mahal. Lapangan kerja dan pendidikan berkualitas pun minim. Hal ini membuat program penanggulangan kemiskinan sulit dilakukan.

Ganjar menyebut, saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, dirinya membuat pendidikan gratis untuk pelajar sekolah menengah kejuruan. Dengan ini, semakin banyak warga yang bisa mengakses pendidikan yang bisa diserap lapangan kerja.

Selain itu, kebijakan publik dan program pembangunan pun dijanjikan Ganjar akan banyak menyentuh kelompok disabilitas dan perempuan. (ENG/NIA/WIL/RAP)