Nahdliyin Nusantara Mengingatkan Amanah “Khittah NU"

Garis perjuangan Nahdlatul Ulama sebagai gerakan sosial-keagamaan digaungkan kembali dalam situasi politik Pemilu 2024.

KOMPAS/MOHAMAD FINAL DAENG

Suasana jumpa pers yang digelar Nahdliyin Nusantara terkait hasil Musyawarah Besar Nahdliyin Nusantara di Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, Minggu (28/1/2024). Salah satu hasilnya, yakni mengingatkan kembali kepada seluruh Nahdliyin dan pengurus Nahdlatul Ulama (NU) perihal Khittah NU yang tidak berpolitik praktis.

BANTUL, KOMPAS — Warga Nahdlatul Ulama yang tergabung dalam forum Nahdliyin Nusantara menggelar musyawarah besar di Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, Minggu (28/1/2024). Salah satu hasilnya, yakni mengingatkan kembali kepada seluruh Nahdliyin dan pengurus organisasi perihal Khittah Nahdlatul Ulama yang tidak berpolitik praktis.

Koordinator Pelaksana Musyawarah Besar (Mubes) Nahdliyin Nusantara Hasan Basri Marwah mengungkapkan, acara ini merupakan salah satu ikhtiar dari warga Nahdlatul Ulama (NU) untuk berefleksi tentang Khittah NU di tengah situasi Pemilihan Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2024. Khittah NU mengusung garis perjuangan NU sebagai gerakan sosial-keagamaan.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

”Ini termasuk melakukan upaya yang dianjurkan oleh Khittah, yakni saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran, untuk menegur para pengurus karena ada beberapa fakta telah melakukan pelanggaran Khittah dengan mendukung salah satu pasangan calon,” ujar Hasan saat jumpa pers pemaparan hasil musyawarah.

Poin selanjutnya, menyerukan kepada seluruh warga NU untuk menyalurkan aspirasi politiknya berdasarkan kebijakan hati nurani masing-masing.

Karena itulah, dia menyatakan, hasil Mubes Nahdliyin Nusantara memohon kepada semua unsur di dalam jamiyah NU, baik Nahdliyin, pengurus NU, maupun politisi di lingkungan NU, agar menaati Khittah NU. Hal itu menjadi poin pertama dari 9 poin pernyataan sikap Nahdliyin Nusantara yang dibacakan Hasan.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Sejumlah karya ukiran lambang Nahdlatul Ulama terpampang di acara Rapat Pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Minggu (24/7/2016), di Pondok Pesantren Khas Kempek, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Poin lainnya, memohon kepada pengurus NU di semua tingkatan untuk memberi kesempatan kepada semua capres-cawapres agar dapat menyampaikan visi-misinya dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon (paslon) sebagai amanah dari Khittah NU. ”Pemihakan kepada salah satu paslon merupakan bentuk pelanggaran atas Khittah NU,” kata Hasan.

Iklan

Nahdliyin Nusantara juga memohon kepada pengurus NU untuk mengembalikan kewibawaan para ulama dan kiai agar tidak jatuh kepada politik praktis. Para ulama seyogianya berkhidmah untuk kepentingan bangsa, umat, dan jamiah untuk jangka panjang.

Baca Juga: Kembali ke Khittah 1926, NU Diharap Fokus dalam Politik Kebangsaan

Selain itu, Nahdliyin Nusantara juga memohon kepada pengurus NU untuk mengembalikan marwah jamiah NU di tengah berbagai benturan dan turbulensi politik saat ini. Pengurus NU juga diminta agar tidak terjebak pada politik transaksional, tetapi mengedepankan keumatan, kebangsaan, dan kerakyatan.

”Poin selanjutnya, menyerukan kepada seluruh warga NU untuk menyalurkan aspirasi politiknya berdasarkan kebijakan hati nurani masing-masing,” kata Hasan.

Sebelumnya, seperti diberitakan Kompas.id (18/1/2024), Ketua Umum Pengurus Besar NU (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf telah menegaskan, PBNU secara organisasi tidak akan terlibat dalam dukung-mendukung para kontestan Pilpres 2024.

Yahya juga membantah terkait ada dugaan dukungan PBNU terhadap salah satu pasangan capres-cawapres pada Pemilu 2024. Ia menyampaikan, parameter NU jelas secara lembaga dan keorganisasian, yakni tidak terlibat di dalam kampanye atau dukung-mendukung capres dan cawapres.

Baca juga: PBNU: NU Tidak Dukung-mendukung Capres

Terkait sikap itu, PBNU juga telah menonaktifkan 63 jajaran pengurus harian dan pleno karena terlibat dalam kegiatan kontestasi politik Pemilu 2024. Penonaktifan jajaran pengurus itu menegaskan PBNU tetap netral dan tidak terlibat dalam dukung-mendukung kontestasi Pemilu 2024 (Kompas.id, 23/1/2024).

Ketua PBNU KH Ahmad Fahrur Rozi saat dihubungi, Selasa (23/1/2024), membenarkan PBNU telah mengeluarkan surat keputusan penonaktifan jajaran pengurus yang terlibat, baik menjadi tim sukses calon presiden dan wakil presiden maupun yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada Pemilu 2024. Penonaktifan atau cuti sementara tersebut berlaku hingga selesainya tahapan Pemilu 2024.