Tak Hadiri Harlah PPP, Arah Dukungan Presiden Jokowi Dinilai Semakin Jelas
Meskipun mendapat undangan, Presiden Jokowi dipastikan tidak hadir dalam puncak perayaan hari lahir PPP di Makassar.
JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo dipastikan tidak akan hadir dalam puncak peringatan Hari Lahir Ke-51 Partai Persatuan Pembangunan yang digelar di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (27/1/2024). Ketidakhadiran dalam acara yang digelar salah satu partai politik pendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin itu semakin mempertegas posisi politik Presiden pada Pemilu 2024 ini.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (PPP) Achmad Baidowi saat dihubungi, Sabtu (27/1/2024), mengungkapkan, partainya mengundang sejumlah tokoh untuk hadir dalam puncak perayaan Harlah PPP tahun 2024. Salah satunya Presiden Jokowi. Namun, Presiden tidak hadir dalam acara tersebut karena kemungkinan ada agenda kenegaraan yang lainnya.
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
PPP juga mengundang calon presiden dan wakil presiden yang mereka usung, yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Selain itu, PPP juga mengundang Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid.
Baca juga: Kursi Panas Pucuk Pimpinan ”Partai Kabah”
”Karena harlah kali ini bertepatan dengan kampanye rapat umum, kami mengundang capres dan juga tim pemenangan,” kata Baidowi menjelaskan.
Tokoh lain yang diundang adalah Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Puan Maharani. ”Kami undang semua ketua umum partai politik. Informasinya, yang akan hadir dalam acara itu adalah Mbak Puan Maharani,” ujar Baidowi.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Sulawesi Selatan Imam Fauzan A Uskara menambahkan, tak hanya pimpinan partai politik, sejumlah kepala daerah, kader PPP tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia juga diundang untuk ikut memeriahkan acara tersebut.
”Pokoknya kita undang semua kader, baik itu dari seluruh DPW, DPC, hingga caleg dari tingkat provinsi hingga daerah,” katanya.
Ketidakhadiran Presiden Jokowi semakin menunjukkan secara jelas arah dukungannya dalam Pilpres 2024.
Sementara itu, Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Hurriyah berpandangan, ketidakhadiran Presiden Jokowi semakin menunjukkan secara jelas arah dukungannya dalam Pilpres 2024. Apalagi, sebelumnya, Presiden juga tidak menghadiri peringatan hari ulang tahun PDI-P pada 10 Januari lalu karena tengah melawat ke luar negeri. Selain itu, belakangan ini juga Presiden menyampaikan bahwa Presiden boleh berkampanye dan memihak dalam kontestasi pemilu.
”Saya kira memang arah dukungan Presiden dalam Pilpres 2024 sudah jelas,” kata Hurriyah.
Terkait dengan acara puncak Harlah Ke-51 PPP, menurut Hurriyah, hal itu bisa dijadikan ajang konsolidasi kekuatan pemenangan pasangan calon yang mereka usung. Meskipun demikian, saat ini mayoritas parpol memang ada dalam posisi yang dilematis. Sebab, koalisi terbangun karena keterpaksaan. Adapun dukungan dalam pilpres sebagian juga mencerminkan keterpaksaan itu. Ini terbukti dengan pecahnya beberapa DPW PPP yang menyatakan dukungan kepada pasangan calon lainnnya.
Artinya, mengharapkan dukungan partai koalisi yang solid terhadap calon presiden yang mereka usung saat ini pun juga akan sulit. Alasannya, karena ada pertimbangan mengamankan suara calon anggota legislatif dan partai politik di daerah pemilihan. Faktanya, di hari pemungutan suara, masyarakat tidak selalu memiliki pilihan yang sama antara pemilu legislatif dan pemilu presiden.