Megawati: Kekuasaan Itu Tidak Langgeng

Dalam HUT Ke-51 PDI-P, Megawati Soekarnoputri mengingatkan bahwa tidak ada kekuasaan yang langgeng.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan pidato politik saat peringatan Hari Ulang Tahun Ke-51 PDI-P di Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (10/1/2024). Untuk pertama kalinya, perayaan ulang tahun PDI-P tidak dihadiri Presiden Joko Widodo yang melakukan lawatan ke Filipina. Namun, Wakil Presiden Ma’ruf Amin hadir dalam peringatan yang diadakan di Sekolah Partai DPP PDI-P tersebut.

JAKARTA, KOMPAS — Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengingatkan bahwa tidak ada kekuasaan yang tidak akan berakhir. Para elite semestinya tidak menggunakan segala cara untuk melanggengkan kekuasaan, termasuk memolitisasi pemilu dan mengintimidasi masyarakat. Sebab, pada dasarnya kekuasaan tertinggi dalam politik ada di tangan rakyat.

Pesan itu disampaikan Megawati Soekarnoputri dalam pidato perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-51 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang diselenggarakan di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (10/1/2024).

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Acara dilaksanakan dengan undangan terbatas, yakni hanya untuk 51 orang di lokasi, sedangkan kader PDI-P lainnya mengikuti secara daring. Agenda di Sekolah Partai merupakan pembukaan perayaan HUT, sedangkan acara inti dilaksanakan oleh para kader di tengah masyarakat di tingkat rukun tetangga dan rukun warga.

Di Sekolah Partai, selain Megawati, acara juga dihadiri Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Hadir pula sejumlah elite partai politik (parpol) pengusung pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, yakni Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono, Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, dan Sekretaris Jenderal Partai Hanura Benny Ramdhani.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Suasana peringatan Hari Ulang Tahun Ke-51 PDI Perjuangan di Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (10/1/2024). Untuk pertama kalinya, perayaan ulang tahun PDI-P tidak dihadiri Presiden Joko Widodo yang melakukan lawatan ke Filipina. Dalam kesempatan ini Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri memberikan pidato politik.

Dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P, hadir di antaranya Ketua DPP PDI-P yang juga putra dan putri Megawati, yakni Prananda Prabowo dan Puan Maharani, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto, serta Bendahara Umum PDI-P Olly Dondokambey.

Para kader PDI-P yang juga menjabat sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju, antara lain Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas juga hadir dalam agenda tersebut. Begitu pula capres yang diusung PDI-P, Ganjar Pranowo.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo yang juga kader PDI-P tidak menghadiri agenda tersebut. Presiden tengah melawat ke Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam sejak Selasa (9/1/2024) hingga 14 Januari 2024. Sepanjang pidatonya yang berlangsung sekitar satu jam, Megawati tidak membahas ketidakhadiran Jokowi. Akan tetapi, saat membuka pidato, ia menyapa Wapres dan berterima kasih atas kesediaannya menghadiri perayaan HUT Ke-51 PDI-P.

Sepanjang acara, Megawati duduk diapit oleh Ma’ruf Amin dan Ganjar. Ma’ruf Amin juga diundang untuk memotong tumpeng dengan Megawati dan para elite PDI-P lainnya. Saat berfoto bersama, Ma’ruf Amin yang mengenakan batik bernuansa hitam coklat pun sempat menunjukkan gestur tiga jari khas PDI-P, yakni mengacungkan jempol, telunjuk, dan kelingking secara bersamaan.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri (ketiga dari kanan) memotong tumpeng saat peringatan Hari Ulang Tahun Ke-51 PDI-P di Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (10/1/2024).

Dalam pidatonya, Megawati menjelaskan bahwa dirinya secara sadar memilih tema ”Satyam Eva Jayate”, pepatah berbahasa Sanskerta yang berarti ’Kebenaran Pasti Menang’. Hal itu tidak terlepas dari kontemplasi atas dinamika politik yang berkembang menjelang penyelenggaraan Pemilu 2024. Ia mencermati, ada pergeseran dalam penyelenggaraan pemilu, yakni untuk melanggengkan kekuasaan.

Upaya itu, lanjut Megawati, terlihat dari penggunaan hukum untuk kepentingan pihak tertentu terkait pemilu. Belakangan juga tersiar kabar intimidasi yang dilakukan aparat keamanan terhadap masyarakat terkait dengan pilihan politik mereka. Hal itu memprihatinkan karena pemilu bukanlah alat bagi elite untuk melanggengkan kekuasaan. Selain itu, ada moral dan etika yang harus dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan pemilu.

”Kekuasaan itu tidak langgeng, lho. Yang langgeng itu Yang di Atas. Kekuasaan akan berhenti, apa pun jabatannya,” katanya.

Baca juga: Jokowi Absen di HUT PDI-P, Ganjar: Kalau Masih Kader, Biasanya Ingin Datang

Berkaca pada sejarah, berbagai upaya untuk melanggengkan kekuasaan telah diperlihatkan oleh bangsa penjajah di era kolonialisme. Saat itu pihak kolonial menerapkan politik pecah belah sebagai salah satu strategi untuk tetap berkuasa. Kini, sebagai negara merdeka, masih ada pula upaya serupa yang dilakukan oleh pihak tertentu karena mabuk kekuasaan.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri memberikan pidato politik saat peringatan Hari Ulang Tahun Ke-51 PDI-P di Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (10/1/2024).

Iklan

”(Indonesia) Ini adalah negara merdeka dan berdaulat. Tidak ada sebagian (pihak) yang (boleh) merasa paling berkuasa karena kekuasaan itu berada di tangan rakyat,” tutur Megawati.

Kekuasaan rakyat

Kekuasaan rakyat dalam negara demokrasi setidaknya terlihat dari perjalanan PDI-P selama 51 tahun terakhir. Dalam setiap era, PDI-P menghadapi banyak ujian eksistensi partai, salah satunya ketika menghadapi rezim Orde Baru. Kendati mengalami situasi sulit, PDI-P terbukti masih eksis karena mendapatkan dukungan dari rakyat, bukan kelompok elite atau pejabat tertentu. ”Lima puluh satu tahun kita bisa menjadi seperti ini bukan karena elite, bukan karena presiden, bukan karena menteri. Tetapi, karena rakyat yang mendukung kita,” kata Megawati.

Oleh karena itu, ia meminta seluruh kader PDI-P memperkuat ikatan dengan rakyat. Rakyat diibaratkan sebagai akar rumput yang bisa hidup di mana pun dan memiliki daya tahan tinggi. Rumput juga selalu berhimpun, jalin-menjalin satu sama lain sehingga meski dipotong, dibakar, dicabut, tetapi tidak pernah mati.

”Sama seperti akar rumput, PDI Perjuangan harus mengakar dan solid bergerak. Karena itulah, betapa pentingnya turun ke bawah, ke akar rumput,” tutur Megawati.

Tak hanya berperan penting, rakyat disebut sebagai pemegang kekuasaan politik yang sesungguhnya. Untuk itu, politik praktis harus bertujuan untuk memenuhi kepentingan rakyat sebagaimana yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Suara Megawati pun meninggi ketika membahas kecenderungan elite yang kerap melupakan wong cilik yang masih hidup dalam kesengsaraan dan ketidakadilan.

ANTONIUS PONCO ANGGORO

Olly Dondokambey

Ditemui seusai acara, Olly Dondokambey mengatakan, pidato Megawati sejalan dengan pesan yang kerap ia sampaikan kepada para kader PDI-P. Pesan dimaksud terkait dengan pepatah ”semua orang ada masanya, setiap masa ada orangnya”. ”Artinya, itu memberikan kesadaran kepada generasi muda yang sedang berkuasa atau siapa pun bahwa selama berkuasa mari kita jalankan kebijakan-kebijakan untuk kepentingan masyarakat,” ungkapnya.

Olly tidak memungkiri, pesan itu juga terkait dengan ketidakhadiran Presiden Jokowi. Hal itu diakui sebagai bagian dari situasi yang ingin disampaikan Megawati. ”Intinya, kita mendapatkan kekuasaan dari rakyat, maka kita harus mementingkan rakyat,” ujarnya.

Hasto Kristiyanto mengatakan, tak hanya pada pidatonya, Megawati juga pernah menyampaikan pesan serupa kepadanya secara pribadi bahwa kekuasaan eksekutif berdasarkan konstitusi dibatasi selama dua periode. Tidak perlu ada upaya secara langsung ataupun tidak langsung untuk memperpanjangnya. Sebagai negara demokrasi, Indonesia memiliki mekanisme lima tahunan, yakni pemilu, yang semestinya bisa meningkatkan kualitas demokrasi.

Ia tidak menjawab saat ditanya apakah pesan Megawati ditujukan kepada Jokowi. Namun, Hasto meyakini bahwa Jokowi sangat memahami bahwa konstitusi mengamanatkan jabatan presiden hanya dua periode. Untuk demokrasi yang sehat, hal itu harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. ”Tugas seorang pemimpin itu juga untuk mempersiapkan calon pemimpin. Dan, itu muncul seharusnya dari bawah, bukan dari keluarga,” katanya.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto saat tiba di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, untuk menghadiri debat calon presiden Pemilihan Presiden 2024, Selasa (12/12/2023).

Untuk Jokowi

Pengajar Departemen Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, Airlangga Pribadi Kusman, melihat bahwa pidato Megawati merupakan pesan politik yang disampaikan baik untuk kader PDI-P maupun kekuasaan yang diwakili oleh Presiden Jokowi bahwa tidak ada kekuasaan yang tidak berbatas. Pesan serupa juga pernah disampaikan Megawati pada sejumlah agenda PDI-P saat ia menyinggung soal kontroversi wacana masa jabatan presiden tiga periode.

”Pesan yang disampaikan itu sama, kepada Presiden Jokowi, beliau menekankan pentingnya tidak menggunakan segala cara untuk melanggengkan kekuasaan. Jika tetap melakukan tindakan yang tidak etis untuk kepentingan diri, keluarga, atau kelompok ekonomi politik pendukungnya, itu akan berujung tidak baik,” tutur Airlangga.

Di sisi lain, menurut Airlangga, penekanan untuk kembali ke akar rumput juga menunjukkan bahwa Megawati ingin menekankan pentingnya membangun hubungan erat antara partai dan konstituen. Sebab, dukungan rakyat merupakan kekuatan utama dari parpol. Dengan dukungan rakyat, partai juga tidak perlu risau jika dalam Pemilu 2024 pasangan capres-cawapres yang diusung tidak mendapatkan dukungan dari penguasa.

HTTP://NEWS.UNAIR.AC.ID/

Airlangga Pribadi Kusman

Selain memperkuat ikatan dengan rakyat secara langsung, kata Airlangga, PDI-P juga berupaya untuk menciptakan simbol kebersatuan rakyat dengan calon pemimpinnya dalam sosok Ganjar-Mahfud. Hal itu dinilai penting karena berhasil dilakukan terhadap Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019 melalui semboyan ”Jokowi adalah Kita”.

Oleh karena itu, ke depan diperlukan pesan yang lebih kuat. Tidak hanya mengasosiasikan Ganjar-Mahfud dan PDI-P dengan rakyat, tetapi juga kembali mengingatkan bahwa Jokowi bisa ditinggalkan rakyat jika bertindak di luar kehendak rakyat.