Bukan Serangan Personal dalam Debat, JK: Anies Ingin Tunjukkan Integritas

Jusuf Kalla menekankan tak ada yang perlu dirahasiakan terkait pertahanan ataupun kepemilikan tanah Prabowo Subianto.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Tampak ekspresi capres Anies Baswedan saat digelar Debat Calon Presiden Pemilu 2024 Putaran Ketiga di Istora Senayan, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (7/1/2024).

JAKARTA, KOMPAS — Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla menilai debat calon presiden kedua, Minggu (7/1/2024), tidak ada serangan personal yang ditunjukkan terhadap kandidat lain. Pernyataan calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, bahwa setengah dari total jumlah prajurit TNI di Indonesia tidak memiliki rumah, tetapi di sisi lain Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memiliki lebih dari 340.000 hektar tanah, untuk menunjukkan integritas seorang pemimpin.

”Ya begini, memang tema debat yang kita tahu adalah pertahanan dan isu lainya. Tetapi, tentu saja sebagai debat capres itu di samping mengetahui gagasan serta wawasannya, juga orang ingin tahu integritasnya sehingga pertanyaan itu (muncul). Debat sejak dulu begitu. Saya dengan Pak Jokowi juga melawan Prabowo banyak pertanyaan untuk mengukur integritas. Saya kira tidak apa-apa. Ini agar masyarakat tahu integritas seorang pemimpin,” kata Jusuf Kalla di kediamannya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Rabu (10/1/2024) sore.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Adapun debat antarcapres saat itu bertemakan pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri. Saat debat berlangsung, Anies menyoroti sejumlah kebijakan pertahanan yang dilaksanakan pada masa kepemimpinan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga capres nomor urut 2.

Sorotan itu mulai dari soal anggaran pertahanan yang digunakan untuk membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) bekas, pembangunan food estate yang dinilai merusak lingkungan, serta kepemilikan tanah pribadi Prabowo seluas 340.000 hektar yang kontras dengan kondisi mayoritas prajurit TNI yang tak memiliki rumah.

Selain soal kebijakan Kementerian Pertahanan, Anies juga menyinggung soal etika kepemimpinan dan kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memungkinkan Gibran menjadi cawapres pendamping Prabowo.

Baca juga: Narasi ”Serangan Personal” dalam Debat Capres Dinilai Menyesatkan

Iklan

KOMPAS/HIDAYAT SALAM

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla menggelar konferensi pers di kediamannya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Rabu (10/1/2024).

Pria yang kerap dipanggil JK itu mengatakan, tak ada yang perlu dirahasiakan dalam pertahanan Indonesia. Apalagi, jika berkaitan dengan anggaran pembelian alutsista pertahanan. ”Jadi tidak ada yang perlu disembunyikan dalam keadaan sekarang. Apanya rahasia sebenarnya? Rakyat harus tahu berapa negeri beli (alutsista) ini, berapa pajak mereka yang diberikan dan dikemanakan, rakyat mesti tahu,” kata JK.

JK juga mengungkapkan terkait kepemilikan tanah Prabowo seluas 340.000 hektar. Tanah yang dikuasai Prabowo itu merupakan hasil pembelian pabrik kertas PT Kiani Lestari pada tahun 2004 kepada Bank Mandiri sebesar 150 juta dollar AS. Saat menjabat sebagai Wakil Presiden periode 2004-2009, dirinyalah yang menekan izin penggunaan lahan atas dasar hak guna usaha (HGU) kepada Prabowo.

Menurut JK, data kepemilikan lahan Prabowo yang disampaikan Anies dalam debat itu juga berasal dari pernyataan Presiden Joko Widodo saat debat capres 2019. Jokowi menyebut, Prabowo memiliki lahan di Kalimantan Timur dan Aceh seluas masing-masing 220.000 hektar dan 120.000 hektar.

”Prabowo yang memiliki lahan sebagai pengusaha tidak salah. Saya izinkan, kok. Untuk tanah tidak salah karena ada izinnya. Cuma artinya, ya, Anies berbicara tingkat keadilannya. Bukan berbicara tentang hukumnya,” tutur Jusuf Kalla.

Baca juga: Polemik soal Saling Serang Saat Debat Capres Berlanjut

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Bakal calon presiden Anies Baswedan bertemu Jusuf Kalla membahas isu kebangsaan, Sabtu (7/10/2023).

Sebelumnya, Ketua Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin Iskandar, Hamdan Zoelva, menegaskan, yang disampaikan Anies selama debat terkait masalah-masalah kehidupan kenegaraan, visi-misi, dan program sehingga harus dibicarakan secara terbuka terutama dalam debat pilpres.

”Untuk menguji integritas seseorang, kan, dari rekam jejak, termasuk banyak masalah yang kemarin diungkap dalam debat. Tak ada sedikit pun yang di luar konteks tema debat,” ucapnya.