Komitmen Capres Wujudkan Transparansi dalam Modernisasi Alutsista Dinanti

Para panelis diharapkan mendalami komitmen tiga capres untuk mewujudkan transparansi dalam modernisasi alutsista pada debat ketiga Pilpres 2024, Minggu (7/1/2024).

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Ketiga calon presiden mengangkat tangan bersama seusai mengikuti debat yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Debat kedua calon presiden diharapkan mampu mengungkap visi dan misi kandidat mengenai postur pertahanan, termasuk modernisasi alat utama sistem senjata, yang akan dibangun dalam jangka lima tahun ke depan. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses modernisasi alutsista yang merupakan pekerjaan rumah dalam reformasi pertahanan menjadi salah satu isu yang penting untuk didalami.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menjadwalkan debat ketiga Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 pada Minggu (7/1/2024). Adapun tema debat ketiga ini adalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Terdapat 11 panelis yang akan menyusun pertanyaan untuk debat tersebut.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf, Kamis (4/1/2024), mengatakan, panelis perlu mendalami strategi dan komitmen para capres tentang transparansi dan akuntabilitas proses modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista). Sebab, pengadaan alutsista memerlukan anggaran yang sangat besar dengan menggunakan skema kredit ekspor.

KOMPAS/LASTI KURNIA

Al Araf

”Selama ini ada persoalan, seperti pembelian alutsista bekas, misal pesawat Mirage. Kemudian, apa yang terjadi dengan kecelakaan pesawat, termasuk Super Tucano? Apakah itu karena pembelian di bawah spesifikasi standar?” kata Al Araf.

Masih terkait transparansi dan akuntabilitas, para capres perlu ditanya persetujuannya tentang wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menginvestigasi dugaan korupsi dalam pengadaan alutsista. Sebab, dari berbagai kasus selama ini, publik menganggap proyek pengadaan alutsista sama sekali tidak bisa disentuh hukum.

Para capres, lanjut Al Araf, juga perlu ditanya tentang strategi untuk memperkuat pertahanan di tengah anggaran yang terbatas. Pertanyaan itu perlu diajukan karena selama ini anggaran pertahanan dikatakan terbatas, tetapi anggaran dinilai tidak dimanfaatkan berdasarkan skala prioritas. Contohnya adalah penggunaan anggaran kementerian pertahanan untuk food estate untuk pemasangan pompa air dan anggaran untuk pembentukan komponen cadangan (komcad).

Para capres juga perlu ditanya tentang strategi untuk memperkuat pertahanan di tengah anggaran yang terbatas.

Di sisi lain, kesejahteraan prajurit sebagai komponen utama pertahanan masih belum terpenuhi, alutsista yang sudah tua, dan dana untuk latihan bagi prajurit yang terbatas. ”Yang terjadi saat ini adalah alokasi anggaran yang bersayap. Tampak tidak ada perencanaan yang baik. Padahal, membangun pertahanan itu tidak bisa hanya semalam,” ujar Al Araf.

Sementara itu, Direktur Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi sepakat visi misi capres mengenai postur pertahanan, yang turunannya adalah modernisasi alutsista, menjadi isu yang penting untuk dibahas. Ia juga mengingatkan, pada debat capres sebelumnya, isu semacam ini ramai diperbincangkan publik.

Pada debat capres tahun 2014, isu yang menjadi sorotan adalah pembelian leopard. Ketika itu, Prabowo sepakat/pro dengan pembelian leopard, sementara Jokowi mengganggapnya leopard terlalu berat. Pada Pemilu 2019, isu yang menarik perhatian publik adalah prioritas penggunaan alutsista yang konvensional ataupun nonkonvensional.

ARSIP PRIBADI

Direktur Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi

Berdasarkan dokumen visi misi yang disampaikan, modernisasi alutsista sudah disebutkan, termasuk juga materi lain, seperti profesionalisme dan kompetensi sumber daya manusia, pengembangan teknologi dan industri pertahanan dalam negeri, serta masalah kesejahteraan prajurit.

“Sayangnya, dari paparan itu, hampir semua paslon belum menjawab satu pertanyaan mendasar, yaitu kita mau membangun ini dan itu, belanja ini dan itu, dari mana duitnya. Kebetulan dalam dokumen visi misi, hanya paslon 02 yang mencantumkan komitmen peningkatan anggaran,” kata Khairul. Baginya, Prabowo sudah belajar dari pengalaman ketika anggaran pertahanan tersebut banyak tersendat atau tertunda padahal ada hal mendesak untuk dilakukan, yaitu peremajaan alutsista laut.

Hal lain yang belum disinggung oleh para kandidat adalah mengenai reformasi pertahanan, misalnya mengenai reformasi peradilan militer, evaluasi kelembagaan TNI, serta peningkatan akuntabilitas dan sektor pertahanan.

Iklan

“Yang lebih ironis lagi, tak ada satu pun paslon yang membahas keberlanjutan Poros Maritim Dunia yang diusung Jokowi. Ini memang sebuah visi, tapi visi ini didasarkan pada geopolitik Indonesia. Saya berharap ada pertanyaan pemantik dari panelis yang mengarah ke sana. Karena ini juga perlu dievaluasi. Apa pandangan para capres tentang Poros Maritim Dunia, layak dilanjutkan ataukah tidak. Atau dilanjutkan dengan catatan, atau malah dihentikan sama sekali karena tidak realistis,” ungkapnya.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Deretan kapal kayu bersandar di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, beberapa waktu lalu. Rencana pemerintah merevitalisasi pelabuhan ini diharapkan tidak mengubah ciri sebagai pelabuhan rakyat.

Khairul mengingatkan, pembangunan sektor pertahanan itu ibarat lari maraton sekaligus lari estafet. Pembangunan di sektor ini butuh rencana jangka panjang, penahapan, perencanaan yang komprehensif, dan berkelanjutan serta dengan skala prioritas yang jelas dan terukur.

Para capres perlu ditanya juga tentang komitmennya untuk menjalankan reformasi peradilan militer sebagai amanat dari reformasi, khususnya dalam merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Sepanjang UU belum direvisi, akan terus terjadi impunitas karena anggota militer yang melakukan pidana umum tidak akan diadili di peradilan umum dengan dalih adanya UU tersebut.

Masih terkait dengan regulasi, lanjut Al Araf, para capres juga perlu didalami pandangannya mengenai UU No 20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang memberi jalan bagi militer aktif untuk menduduki jabatan sipil. Hal itu dinilai berkebalikan dengan semangat untuk menjadikan TNI sebagai prajurit yang profesional.

”Apakah mau merevisi UU ASN? Demikian juga apakah kandidat berani untuk merevisi UU tentang Peradilan Militer karena itu mandat Tap MPR dan reformasi di bidang militer, ujarnya.

Masalah pengungsi

Ketua Jurusan Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Agus Haryanto mengungkapkan, pandangan para capres terkait isu ASEAN, pengungsi Rohingya, dan krisis Myanmar juga dinantikan khalayak.

DOK PANGLIMA LAOT ACEH

Pengungsi etnis Rohingya saat berada di Desa Padang Kawa, Kecamatan Tangan-tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh, Senin (13/3/2023). Mereka terdampar ke kabupaten itu setelah berlayar dari Bangladesh.

”Bagaimana Indonesia menyikapi hal ini, terutama terkait dampak langsungnya ke Indonesia, yaitu para pengungsi,” kata Agus.

Isu-isu aktual, seperti kasus pengungsi Rohingya dan serangan Israel ke Palestina beserta konfliknya yang potensial meluas di kawasan, juga menjadi isu yang bisa mendulang suara. Capres, menurut Agus, harus jeli menyikapi hal ini dan bagaimana posisi mereka dikaitkan dengan persoalan hak asasi manusia. Di sisi lain, ada penolakan masyarakat terhadap pengungsi dan Indonesia juga belum meratifikasi protokol.

“Saya melihat jawaban capres di isu ini akan menentukan sekali dukungan dari masyarakat Aceh dan juga dukungan kelas menengah yang concern pada isu HAM,” tegas Agus. Selain itu, perlu pula diungkap tentang permasalahan Laut China Selatan dan bagaimana Indonesia menjaga stabilitas di kawasan tersebut.

Kepolisian

Pada sektor keamanan, Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso mengungkapkan, Pasal 30 UUD 1945 mengatur bahwa Kepolisian Negara RI merupakan komponen utama keamanan negara. Artinya, persoalan keamanan menjadi tugas pokok dan fungsi kepolisian. Namun, dalam beberapa hal, seperti penanganan terorisme dan penanganan kelompok bersenjata di Papua, tak hanya kepolisian yang terlibat, tetapi juga aparat TNI.

ALIF ICHWAN

Petugas kepolisian memeriksa pemakaian masker dan identitas pengendara sepeda motor berpenumpang yang melintas di perbatasan Jakarta-Depok, Depok, Jawa Barat, Rabu (15/4/2020), saat PSBB mulai diberlakukannya hari ini.

Menurut Sugeng, kewenangan penanganan terorisme dan keamanan di dalam negeri harus dikembalikan ke Polri secara penuh. TNI merupakan alat pertahanan dan keamanan dari luar.

“Jadi Indonesia mau melibatkan Polri seperti apa. Ini kembali pada political will presiden. Oleh karena itu penting mengetahui visi presiden terkait bagaimana menempatkan tupoksi Polri,” katanya.

Hal lain yang penting adalah membawa misi penghormatan HAM dalam melakukan tugas penegakan hukum serta menggunakan pendekatan yang humanis dalam penyelenggaraan tugas utama pelayanannya.

Sementara itu, Al Araf mengungkapkan, para capres mesti ditanya tentang komitmen pengawasan terhadap kepolisian, termasuk pandangannya untuk memperkuat Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Hal itu dilakukan dengan menempatkan Kompolnas sebagai lembaga independen, bukan pejabat eksekutif, serta menambah kewenangan bagi Kompolnas untuk melakukan investigasi. Para capres juga perlu ditanya tentang rencana untuk mengubah kultur polisi yang militeristik menjadi polisi yang humanis