PGI Minta Pemerintah Jamin Keamanan Perayaan Natal-Tahun Baru
Menko Polhukam Mahfud MD memastikan aparat keamanan akan menjaga perayaan Natal dan Tahun Baru.
Oleh
DIAN DEWI PURNAMASARI
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia atau PGI Gomar Gultom meminta pemerintah menjamin keamanan selama perayaan Natal dan Tahun Baru. Kekhawatiran adanya gangguan keamanan muncul setelah aparat keamanan menangkap sejumlah terduga teroris, beberapa waktu lalu.
Permintaan itu disampaikan saat Gomar dan jajaran PGI bertemu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, di kantor PGI Grha Oikoumene, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat. Pertemuan berlangsung selama sekitar dua jam.
Gomar menuturkan, dalam pertemuan, PGI menyampaikan beberapa temuan dari sejumlah pemimpin gereja terkait dengan situasi keamanan politik, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru. Secara umum, jemaat PGI di daerah merasa nyaman. Hanya saja, karena beberapa waktu terakhir ada penangkapan terduga teroris, kekhawatiran muncul.
”Ada kekhawatiran, apakah masih ada lagi anasir-anasir teroris, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru 2024 nanti,” kata Gomar.
Pada Kamis (14/12/2023), Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri menangkap sembilan terduga teroris di sejumlah tempat di Jawa Tengah. Berdasarkan identifikasi Polri, mereka diduga bagian dari kelompok Jamaah Islamiyah (JI).
Dari penangkapan itu, aparat juga menyita senjata api serta amunisi untuk senjata laras pendek dan panjang. Penangkapan jaringan teror Jamaah Islamiyah di beberapa wilayah Jawa Tengah itu di antaranya di Sukoharjo, Sragen, Klaten, dan Boyolali, (Kompas, 15/12/203).
Mendengar kekhawatiran dari PGI, Mahfud memastikan aparat keamanan akan menjaga perayaan Natal dan Tahun Baru. Dalam rapat kabinet pekan lalu, sudah dibahas pula soal kesiapan pengamanan Natal dan Tahun Baru bersama dengan TNI-Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN).
Natal bukan panggung kampanye
Terkait perayaan Natal yang bersamaan dengan pemilu, utamanya masa kampanye, PGI menyerukan supaya gereja tidak melibatkan diri dalam politik praktis. PGI menolak perayaan Natal dipakai sebagai panggung untuk berkampanye.
Ia berharap Gereja konsisten dalam tataran politik moral yaitu menyampaikan suara kenabian tanpa harus melibatkan diri dengan kekuatan-kekuatan politik yang ada.
”Kalau sampai gereja dijadikan ajang kampanye, tentu PGI akan menegur mereka. Tetapi, yang utama undang-undang tidak memungkinkan. Artinya, itu jadi pelanggaran UU karena rumah ibadah tidak boleh dipakai sebagai sarana kampanye. Itu sudah cukup jelas,” tegas Gomar.