Ganjar Targetkan Indonesia Menjadi Negara yang Berdaulat Maritim

Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menyebutkan tiga hal pokok untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat maritim, yaitu ekonomi pesisir, nelayan produktif, dan ”blue economy” (ekonomi biru).

Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, saat berpidato di hadapan para akademisi dan mahasiswa Institut Pertanian Bogor, Selasa (19/12/2023).

BOGOR, KOMPAS — Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengatakan, sektor kemaritiman Indonesia menyimpan potensi ekonomi yang besar, tetapi selama ini belum dikelola secara maksimal. Akibatnya penduduk miskin di wilayah pesisir masih tinggi. Jika terpilih sebagai presiden, Ganjar akan memberikan perhatian besar pada sektor kemaritiman dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdaulat maritim.

Hal itu disampaikan Ganjar dalam pidatonya di hadapan para akademisi dan mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB), Jawa Barat, Selasa (19/12/2023). Dalam kesempatan itu Ganjar juga mengajak akademisi IPB untuk terlibat penuh dalam mewujudkan rencana tersebut.

”Luas laut Indonesia 77 persen, tetapi kontribusi untuk produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2021 hanya 7,6 persen. Seharusnya kita bisa meningkatkan,” kata Ganjar.

Baca juga: Ekonomi Maritim Berkelanjutan Perlu Dioptimalkan

Ganjar diundang oleh Institut Pertanian Bogor untuk menyampaikan visi dan misi di sektor kemaritiman dalam acara Food & Agriculture Summit II dan Dialog Calon Presiden RI 2024-2029. Acara tersebut mengangkat tema ”Mewujudkan Kedaulatan Agromaritim sebagai Fondasi Utama untuk Indonesia Emas 2045”.

KOMPAS/VINA OKTAVIA

Calon presiden Ganjar Pranowo menyambangi nelayan di kawasan Tempat Pelelangan Ikan Lempasing, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, Rabu (25/10/2023).

Ganjar memaparkan program Indonesia unggul berbasis daulat maritim dengan turunan aksi gerak cepat mewujudkan negara maritim yang adil dan lestari. Ganjar mengatakan, ada tiga hal pokok yang harus dilakukan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat maritim, yaitu ekonomi pesisir, nelayan produktif, dan blue economy (ekonomi biru).

”Apalagi sekarang 12,5 persen dari angka kemiskinan nasional berada di wilayah pesisir. Tentu untuk mengatasi persoalan ini, kita bisa meningkatkan wisata konservasi dan kearifan lokal, vokasi keterampilan, teknik lingkungan, dan menjalankan manajemen ekonomi yang lebih terukur,” kata Ganjar.

Di hadapan para profesor dari IPB, Ganjar mengatakan, jika dia terpilih sebagai presiden, perikanan dan kelautan menjadi salah satu sektor yang akan diprioritaskan. Menurut Ganjar, pertanian dan kelautan memiliki potensi besar, tetapi belum dikelola dengan baik sehingga kemiskinan di wilayah pesisir masih tinggi.

Baca juga: Ganjar Janji Majukan Desa Wisata, Mahfud Perjuangkan Hak Adat

Menurut Ganjar, pengelolaan ekonomi pesisir harus dioptimalkan. Misalnya dengan meningkatkan jumlah tangkapan ikan dari 12 juta ton per tahun harus menjadi 15 juta ton per tahun. Selain itu, potensi lain, seperti rumput laut dan wisata konservasi, juga perlu dimaksimalkan.

KOMPAS/DEFRI WERDIONO

Dua nelayan tengah mencari ikan dengan cara menebar jala di perairan tidak jauh dari Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Morotai di Desa Daeo Majiko, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, Rabu (27/7/2022)

Ganjar mengatakan, nelayan Indonesia belum memanfaatkan secara maksimal Zona Ekonomi Eksklusif, dan yang terjadi justru pencurian ikan oleh kapal asing.

Sementara itu, dalam upaya meningkatkan produktivitas nelayan, perlu ditingkatkan alokasi subsidi usaha produktif solar nelayan dan alat tangkap ikan, pengampunan dan keringanan kredit produktif nelayan, serta penyediaan asuransi pertanian untuk gagal panen.

Kita bisa meningkatkan wisata konservasi dan kearifan lokal, vokasi keterampilan, teknik lingkungan, dan menjalankan manajemen ekonomi yang lebih terukur.

Pelaksanaan program tersebut akan tepat sasaran jika didukung oleh ketersediaan data yang terintegrasi. Oleh karena itu, Ganjar membuat program KTP Sakti dengan tujuan integrasi satu data Indonesia.

KTP Sakti menjadi program unggulan Ganjar-Mahfud dalam pertarungan Pilpres 2024-2029. KTP Sakti terobosan untuk membenahi pendataan penduduk agar distribusi manfaat dari setiap program pemerintah dapat diawasi dan memperkecil potensi tidak tepat sasaran.

Ganjar mengatakan, pada era modern, program pemerintah termasuk pertanian dan kelautan harus menerapkan teknologi agar ada peningkatan produktivitas dan kualitas.

Baca juga: Nelayan Miskin Bersandar pada Tengkulak

Indeks kemandirian pangan Indonesia disebutnya masih rendah, yakni hanya 60,2 atau lebih rendah dibandingkan Singapura yang nilainya 73,1. Menurut Ganjar, kemandirian pangan dapat dilakukan dengan menerapkan teknologi.

Rektor IPB Arif Satria menuturkan, pihaknya sengaja mengundang calon presiden Ganjar untuk menguji bagaimana visi dan misi terhadap rencana pembangunan sektor maritim.

KOMPAS/ZULKARNAINI

Calon Presiden Ganjar Pranowo menerima buku kumpulan pemikiran akademisi dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Selasa (19/12/2023), di Bogor, Jawa Barat.

Arif mengatakan, IPB telah banyak melakukan riset pertanian dan kemaritiman. Dia berharap riset yang lahir dari kampus dapat mendukung program pemerintah dalam membangun Indonesia maju.

”Sebanyak 4.527 desa di Indonesia atau 6,1 persen telah disentuh oleh IPB. Ada riset peningkatan produktivitas pertanian bawang dan udang. Produk riset IPB telah kami ekspor,” kata Arif.

Arif mengatakan, inovasi yang dilakukan oleh kampus bisa membantu Indonesia untuk meningkatkan produksi pangan.

Baca juga: Pinjam Perahu demi Bisa Melaut