Ganjar Pranowo, Demokrasi Inklusif dan Hukum Berlandaskan Pancasila

Ganjar Pranowo ingin demokrasi terjaga melalui pemberantasan korupsi dan pemerintahan berlandaskan supremasi hukum.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO (TOK)

Calon presiden Ganjar Pranowo menyapa pedagang saat mengunjungi Pasar Kranggan di Bekasi, Jawa Barat, untuk berkampanye, Sabtu (16/12/2023). Dalam kunjungannya, calon presiden nomor urut 3 ini menyerap aspirasi dan keluhan pedagang sekaligus mengecek harga bahan pangan.

Meyakini bahwa Pancasila merupakan fondasi utama kehidupan bernegara di Indonesia, calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, ingin supaya demokrasi terjaga melalui pemberantasan korupsi dan pemerintahan inklusif berlandaskan supremasi hukum.

Dalam tulisan ”Membumikan Pancasila”, pada salah satu bagian dari buku Hitam Putih Ganjar (2023), dicuplik pemikiran Ganjar yang menuturkan bahwa iklim demokrasi yang inklusif, terbuka untuk seluruh rakyat, menjadi hal yang perlu diperjuangkan. Praktik demokrasi ini harus tetap berlandaskan pada Pancasila yang menjadi pedoman hidup demokrasi bangsa.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Salah satu upaya mewujudkan demokrasi Pancasila dirumuskan oleh Ganjar dalam poin ketujuh misinya sebagai capres. Di sana tertulis, ”Demokrasi terjaga melalui pemberantasan korupsi dan pemerintahan inklusif berlandaskan supremasi hukum”.

Ganjar menargetkan skor indeks demokrasi Indonesia dapat meningkat menjadi 7,4 hingga 7,6.

Dalam bidang politik dan hukum, gerak cepat ditawarkan setidaknya melalui dua hal, yakni demokrasi substantif dan hukum adil untuk semua. Demokrasi yang substantif, sebagaimana dijelaskan di pendalaman visi dan misinya, ditawarkan melalui empat langkah, yakni menjamin kebebasan sipil, menggalang supremasi sipil, memantapkan lembaga politik, serta memberikan kemerdekaan pers dan media.

Ganjar menargetkan skor indeks demokrasi Indonesia dapat meningkat menjadi 7,4 hingga 7,6. Menurut Democracy Indeks yang dikeluarkan oleh Economist Intelligent Unit, Indonesia berada pada kategori demokrasi terbatas dengan skor 6,71 dan menempati urutan ke-52 pada 2022. Sementara untuk indeks kebebasan pers yang saat ini berada di angka 71,57 ditargetkan menjadi 74.

Berikutnya dalam poin hukum yang adil untuk semua, terdapat sejumlah penekanan dalam poin-poin penjabarannya, terutama soal hak asasi manusia (HAM). Dalam hal ini, Ganjar menawarkan langkah supremasi hukum progresif dan menjamin HAM serta pelanggaran HAM diselesaikan. Hal ini diusahakan sembari terus membasmi korupsi. Tak ketinggalan, aparat penegak hukum juga akan dijamin kesejahteraannya demi profesionalisme dalam menegakkan hukum.

Rekam jejak

Apabila melihat rekam jejaknya selama menjadi Gubernur Jawa Tengah, inklusivitas menjadi hal positif yang muncul ketika berbicara tentang iklim demokrasi substantif yang ingin diusahakan. Jateng sering dipandang sebagai provinsi yang homogen. Namun, jika merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng tahun 2022, dari total 8.562 desa/kelurahan, sekitar 66 persennya merupakan wilayah yang multiagama.

Selain multiagama, 59 persen dari seluruh penduduk di wilayah desa/kelurahan Jateng merupakan multietnik dan 61 persennya multibahasa. Artinya, secara agama, etnisitas, dan bahasa, wilayah Jateng dapat dipandang sebagai wilayah yang heterogen.

Akan tetapi, ketika melihat indeks toleransi Jawa Tengah yang dirilis oleh Pemerintah Provinsi Jateng, dalam lima tahun terakhir angkanya cenderung memuaskan. Pada 2017 indeks tersebut berada di angka 73,90. Sementara pada 2022, angkanya stabil di skor 73,68.

Iklan

Baca juga: Ganjar Targetkan Indonesia Menjadi Negara yang Berdaulat Maritim

Data ini menunjukkan bahwa sebagai Gubernur Jateng, Ganjar mampu menjaga inklusivitas kehidupan di tengah keberagaman sosial. Selain membuka kesempatan yang sama bagi seluruh warga, demokrasi substantif juga bertujuan memberikan keberpihakan kepada mereka yang terpinggirkan.

Iklim demokrasi yang kondusif, kembali merujuk misi Ganjar sebagai capres, harus diupayakan dengan memberantas korupsi. Kembali dengan sikap tegas hitam putihnya, capres nomor urut 3 ini berkomitmen untuk menumpas korupsi dengan keseriusan. Dalam debat pertama capres, 12 Desember 2023, Ganjar mengungkapkan, ”Kita sikat korupsi tidak dengan kata-kata, dengan keseriusan”.

Ganjar juga menambahkan bahwa calon wakil presiden yang mendampinginya, Mahfud MD, memiliki track record mumpuni dalam mengeksekusi kasus-kasus korupsi selama menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD naik kendaraan bak terbuka saat mendaftar di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Kamis (19/10/2023).

Masih dari ungkapan saat debat, Ganjar Pranowo juga berkomitmen menimbulkan efek jera sekaligus menyelamatkan aset negara yang dikorupsi. Baginya, penting untuk melakukan pemiskinan dan perampasan aset bagi para koruptor. Akan tetapi, selain mengatasi masalah di ujung, korupsi juga perlu diatasi di awal dengan membangun integritas.

Kesederhanaan hidup, bagi Ganjar, bisa menjadi langkah praktis para pemimpin untuk membangun integritas tersebut. ”Yang perlu diberikan adalah contoh dari seorang pemimpin bahwa dia hidup sederhana, dia tidak bermewah-mewah, dia mengajarkan bagaimana integritas itu dibangun,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa tidak adanya jual beli jabatan dan menghapus ”upeti” yang disetor terhadap pimpinan, menjadi dua hal praktis yang akan menghapus sistem korup dengan sendirinya.

Dalam periode pertama sebagai Gubernur Jateng pun, Ganjar menggarisbawahi langkah politiknya dengan slogan ”Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” yang dalam bahasa Indonesia berarti tidak korupsi, tidak membohongi. Dalam periode keduanya, slogan tersebut dipertegas menjadi, ”Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”.

Kesederhanaan hidup, bagi Ganjar, bisa menjadi langkah praktis para pemimpin untuk membangun integritas.

Gotong royong

Kesederhanaan dalam laku politik Ganjar juga dapat ditemukan dalam usahanya menghidupkan budaya gotong royong. Dalam kultur masyarakat yang makin transaksional, gotong royong menjadi kearifan lokal yang mulai redup. Jika merujuk Pancasila, gotong royong bisa dipandang sebagai sintesis dari sila ketiga ”Persatuan Indonesia” dan sila kelima ”Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Bagi Ganjar, inti gotong royong tidak sebatas semangat kerja bersama. Masih dari buku Hitam Putih Ganjar, ia menjelaskan gotong royong menekankan pula semangat kerelaan untuk berbagai demi memperjuangkan kepentingan lebih banyak orang. Misalnya, dalam situasi pandemi Covid-19, ia mencetuskan program Jogo Tonggo atau menjaga tetangga untuk saling memantau keadaan orang-orang di lingkungan terdekat dan saling berbagi apa yang dimiliki dalam situasi sulit.

Kesederhanaan dalam berpolitik sekaligus ketegasan dalam simbolisasi hitam putih, serta slogan

sat-set

untuk menunjukkan niat bergerak cepat membangun negeri, menjadi sintesis langkah politik Ganjar dengan semangat marhaenisme. Hasil manivestasi laku politiknya ini akan dibawa Ganjar untuk menantang panggung politik nasional yang lebih besar dalam statusnya sekarang sebagai calon presiden.