Ganjar: Politikus Unggul Belajar dari Rakyat, Politikus Karbitan Lakukan Cara Tak Etis
Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menyatakan, politikus yang unggul mau belajar dari rakyat dan perkembangan dunia. Sebaliknya politikus karbitan tak bisa menelaah persoalan karena tak merasakan penderitaan rakyat.
Di hari ke-19 masa kampanye, calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, meresmikan Rumah Perjuangan Laskar Ganjar Pranowo di Kayuringin, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (16/12/2023).
JAKARTA, KOMPAS — Saat berkampanye di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (16/12/2023), calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menyampaikan bahwa politikus yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus-menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia. Sebaliknya, politikus karbitan tidak bisa menelaah persoalan secara obyektif dan tak berpihak pada kepentingan rakyat karena tidak pernah merasakan penderitaan rakyat.
Hal itu disampaikan Ganjar merespons komentar Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep atas debat perdana calon presiden (capres) di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Seperti diberitakan Kompas.com, Kaesang mengaku bingung dengan arah pernyataan yang disampaikan Ganjar. Kaesang menyebut capres nomor urut 1, Anies Baswedan, jelas menawarkan perubahan, sementara capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo.
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Menurut Ganjar, seorang politikus harus belajar dan berangkat dari pengalaman agar cerdas merespons persoalan sehingga mampu melayani masyarakat dengan optimal.
Politikus yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus-menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia.
”Memang, untuk memahami ini, perlu belajar dan perlu waktu sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung. Sebab, politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespons hal itu dengan baik,” kata Ganjar.
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan bahwa politikus yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus-menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia. Prinsip long life learner bisa membuat politikus memahami persoalan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat.
Ia menyebut politikus karbitan yang tidak menjalani proses pendidikan politik yang baik tentu akan menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mencapai tujuannya. Politikus karbitan juga tidak bisa menelaah persoalan secara obyektif dan tak berpihak kepada kepentingan rakyat karena tidak pernah merasakan penderitaan rakyat.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2023%2F10%2F29%2F26ab47fd-472b-4ad5-b9a3-4a7b432318ef_jpg.jpg){kind=logo}
Ilustrasi. Mahfud MD saat masih berstatus bakal calon wakil presiden menyampaikan pidato dalam acara konsolidasi sukarelawan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu (29/10/2023). Konsolidasi itu dihadiri perwakilan dari 42 kelompok sukarelawan Ganjar-Mahfud.
Ganjar mengatakan, ia bersama Mahfud MD, calon wakil presiden yang mendampinginya, sudah berpengalaman sebagai wakil rakyat selama bertahun-tahun dan ditempa dengan pendidikan politik yang mumpuni di partai politik. Adapun Mahfud pernah menjabat di cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu, keduanya juga dipercaya mengemban jabatan politik sebagai menteri dan gubernur.
”Kami cepat dan unggul,” ucap Ganjar.
Baca juga: Orientasi Pemilih Gen Z Sudah Kokoh, tetapi Mudah Rapuh
Mendengar suara rakyat
Saat meresmikan Rumah Perjuangan Laskar Ganjar Pranowo di Kayuringin, Kota Bekasi, Ganjar pun menekankan agar rumah tersebut dapat menjadi tempat bagi pendukungnya untuk mendengarkan suara dari masyarakat.
”Ini tempat Bapak Ibu membantu mendengarkan apa yang menjadi suara rakyat,” kata Ganjar saat meresmikan tempat itu dengan prosesi pemotongan tumpeng dan doa bersama.
Ganjar menegaskan kepada para pendukungnya agar keluhan dari masyarakat harus direspons dengan baik sehingga persoalan mereka bisa teratasi. Ia meminta apa pun laporan masyarakat harus dikumpulkan, diselesaikan, dan dikomunikasikan agar terlaksana dengan baik. ”Catat satu-satu, kerjakan dengan baik dan tetap jaga kesopanan, dan insya Allah kita akan bergerak bersama rakyat,” ujarnya.
Mahfud yang sampai saat ini aktif menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pun kerap mendengar dan merespons keluhan dan aduan masyarakat. Hal itu dilakukan Mahfud di antaranya lewat akunnya di Twitter.
Cuitan calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, menanggapi warganet yang mengadukan permasalahan tentang pelantikan sebagai aparatur sipil negara di X atau Twitter, Selasa (12/12/2023) lalu.
Di tengah kesibukannya sebagai menteri dan juga berkampanye sebagai kontestan Pilpres 2024, belum lama ini Mahfud dalam kapasitasnya sebagai Menko Polhukam merespons aduan terkait aparatur sipil negara (ASN) di Riau yang merasa dirugikan dalam pelantikan staf Kementerian Dalam Negeri di Jakarta karena digantikan oleh orang lain.
Aduan itu disampaikan oleh akun Twitter atau X @nyi_maheswari pada Selasa (12/12/2023), yang mencuit tentang adiknya seorang ASN di Riau yang merasa dirugikan atas pelantikan staf Kemendagri di Jakarta. Ia pun meminta tolong dengan menyebut akun @mohmahfudmd.
Mahfud yang sampai saat ini aktif menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pun kerap mendengar dan merespons keluhan dan aduan masyarakat. Hal itu dilakukan Mahfud di antaranya lewat akunnya di Twitter.
Sebagai Menko Polhukam, Mahfud kemudian menyampaikan aduan itu kepada sesama menteri di kabinet, yakni Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, untuk menuntaskan masalah tersebut. ”Itu ada PNS diundang ke Kemendagri mau dilantik sebagai pegawai karena lulusan IPDN. Sampai di Jakarta disuruh pulang katanya undangannya salah,” ujar Mahfud di sela-sela kunjungan kerjanya di Lebak, Banten, Rabu (13/12/2023) lalu.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menyatakan bahwa persoalan tersebut sudah terkonfirmasi sebagai kesalahpahaman. Sebab, ASN itu tetap dilantik di Kabupaten Rokan Hilir di Provinsi Riau. ASN tersebut dilantik sesuai dengan surat keputusan (SK) pengangkatan di daerah.
Undangan pelantikan yang salah itu pun tak membatalkan ketetapan pengangkatan statusnya sebagai ASN. Permasalahan itu pun disebut tak ada hubungannya dengan pemilu, hanya soal administrasi biasa.
”Saya minta selesaikan segera. Memang itu, menurut Kemendagri, undangannya salah. Yang bersangkutan ini diangkat sebagai PNS di Kabupaten Rokan Hilir atau Hulu, di Riau sana. Jadi nanti dilantiknya di sana sesuai SK,” ujarnya.
