Bertolak ke Jepang, Presiden Hadiri KTT Perayaan 50 Tahun ASEAN-Jepang
KTT ASEAN-Jepang akan membahas penguatan kemitraan ASEAN-Jepang melalui ekonomi hijau, dan juga implementasi dari ASEAN Outlook on Indo Pasifik. Dalam kesempatan itu, Presiden juga akan membahas pengungsi Rohingnya.
Oleh
MAWAR KUSUMA WULAN
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo bertolak ke Jepang untuk menghadiri pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Di Jepang, Presiden Jokowi juga akan memimpin KTT ASEAN dan Jepang serta menghadiri KTT AZEC (Asia Zero Emission Community). Presiden menegaskan bahwa Jepang merupakan mitra penting dan mitra strategis bagi Indonesia dan juga ASEAN.
”Tiga acara utama di Tokyo, yaitu melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Kishida, kemudian bersama dengan PM Kishida, kita juga akan memimpin KTT ASEAN dan Jepang serta menghadiri KTT AZEC,” ujar Presiden Jokowi dalam keterangannya di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma Jakarta, Sabtu (16/12/2023).
Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 yang membawa Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas lepas landas dari Halim sekitar pukul 06.00 WIB. Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Kishida, Presiden Jokowi akan membahas kerja sama sejumlah bidang antara Pemerintah Indonesia dan Jepang.
Pembahasan tersebut mencakup kerja sama di bidang ekonomi, infrastruktur, transisi energi, mineral kritis, dan maritim. ”Saya dan Perdana Menteri Kishida juga akan memimpin KTT Perayaan 50 Tahun ASEAN-Jepang dengan tema Golden Friendship, Golden Opportunity,” ungkap Presiden.
KTT ASEAN-Jepang tersebut akan membahas penguatan kemitraan ASEAN-Jepang yang berorientasi pada masa depan. ”Antara lain melalui ekonomi hijau, percepatan transformasi digital, dan juga implementasi dari ASEAN Outlook on Indo-Pacific,” ucap Presiden.
Selain itu, Presiden Jokowi juga akan menghadiri KTT AZEC yang pertama setelah diluncurkan di sela-sela KTT G20 Bali pada tahun 2022 yang lalu. Dalam KTT yang akan dihadiri Jepang, Australia, dan negara-negara anggota ASEAN tersebut, Indonesia akan mengedepankan semangat kolaborasi yang inklusif dalam rangka mewujudkan kawasan bebas emisi.
Dalam setiap pertemuan bilateral yang digelar Pemerintah Indonesia, Presiden menegaskan akan selalu membicarakan tentang pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Kali ini, Presiden akan kembali mendorong kerja sama dengan investor Jepang ataupun Pemerintah Jepang dalam proyek pembangunan IKN.
Selama di Jepang, Presiden Jokowi menyampaikan, pihaknya juga akan membicarakan isu pengungsi etnis Rohingya dari Myanmar. ”Saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, melainkan juga masalah negara-negara yang didatangi,” katanya.
Selama di Jepang, Presiden Jokowi menyampaikan, pihaknya juga akan membicarakan isu pengungsi etnis Rohingya dari Myanmar.
Selain ke Indonesia, Presiden menyebutkan bahwa pengungsi Rohingya pun banyak berdatangan ke Malaysia. Malaysia memiliki problem yang sama. Jumlah pengungsi Rohingya yang datang ke Malaysia bahkan lebih banyak. ”Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak,” kata Presiden.
Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Tokyo adalah Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri/Kepala Protokol Negara Andy Rachmianto, Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Rudy Saladin, dan Komandan Paspampres Mayjen TNI Rafael Granada Baay.
Tampak melepas keberangkatan Presiden di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo. ”Pada 19 Desember 2023, insya Allah saya dan rombongan terbatas akan tiba kembali di Tanah Air,” ucap Presiden.
Terkait dengan isu pengungsi Rohingnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat menghadiri Global Refugee Forum (GRF) atau Forum Pengungsi Global di Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Geneva, Swiss, Rabu (13/12/2023), menyerukan pentingnya penyelesaian akar masalah penyebab pengungsian tersebut. Untuk itu perlu ada penyelesaian pada kekerasan yang terus terjadi di Myanmar akibat pertentangan antara junta militer dan warga sipil.
Kondisi itu telah memaksa etnis Rohingya meninggalkan negaranya. Banyak di antara mereka akhirnya masuk ke Indonesia. “Karena itu, saya mengajak masyarakat internasional bekerja sama menghentikan konflik dan memulihkan demokrasi di Myanmar sehingga pengungsi Rohingya dapat kembali ke rumah mereka, yaitu di Myanmar,” ujar Retno.
Selain itu, di dalam Forum GRF, Retno mengingatkan adanya indikasi kuat bahwa para pengungsi telah menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), termasuk ribuan pengungsi yang datang ke Indonesia. Praktik TPPO semakin menambah kompleksitas dan sulitnya penanganan isu pengungsi.
Indonesia tidak akan ragu-ragu memerangi TPPO yang merupakan kejahatan transnasional. Namun, Indonesia tidak dapat menjalankannya sendiri. Diperlukan kerja sama yang erat, baik di kawasan maupun internasional, untuk memerangi TPPO.
Retno menekankan pentingnya penguatan kerja sama dengan beberapa badan PBB, yaitu Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) serta Organisasi Migrasi Internasional (IOM) dalam penanganan masalah Rohingya. Retno juga menegaskan kewajiban negara-negara pihak Konvensi Pengungsi untuk menerima pemukiman kembali para pengungsi tersebut.
Indonesia bukanlah negara yang masuk dalam pihak Konvensi Pengungsi. ”Saya katakan bahwa proses resettlement akhir-akhir ini berjalan dengan sangat lamban. Banyak negara yang bahkan menutup pintu mereka untuk para pengungsi,” tutur Retno.
Indonesia bukanlah negara yang masuk dalam pihak Konvensi Pengungsi.
Retno juga menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat kerja sama dalam kerangka Bali Process. Forum ini berperan untuk penanganan TPPO serta tindak pidana terkait lainnya yang terjadi antara negara asal, negara transit, dan negara tujuan.
Seusai mengikuti Forum Pengungsi Global di Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Geneva, Retno kemudian melanjutkan kunjungan kerjanya ke Jepang untuk mendampingi Presiden. Di laman media sosialnya, Retno membagikan momentum peresmian pembangunan kembali Gedung KBRI Tokyo, Jumat (16/12/2023).
Hadir dalam acara peresmian itu adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia Arifin Tasrif yang pernah menjabat Dubes RI di Tokyo pada 2017-2019, serta Dubes RI di Tokyo Heri Akhmadi. Gedung KBRI Tokyo didesain modern tetapi tetap bernuansa Indonesia.
Selain itu, Gedung KBRI juga dibangun dengan teknologi yang kuat menahan gempa 1,25 kali dari standar yang ditetapkan Pemerintah Kota Tokyo. ”Setelah peresmian, saya pimpin rapat persiapan kunjungan kerja Presiden Jokowi dalam rangka KTT ASEAN-Jepang di gedung baru KBRI Tokyo,” ucap Retno.