Debat Capres soal Isu Korupsi: Tahan Koruptor di Nusakambangan hingga Penguatan KPK

Saat debat perdana capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo sama-sama berkomitmen memberantas korupsi, tetapi dengan pendekatan yang berbeda. Apa saja janji dari para capres?

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Ketiga calon presiden (kanan ke kiri), Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo, mengikuti debat yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Isu pemberantasan korupsi menjadi salah satu materi yang diangkat dalam debat calon presiden, di Jakarta, Selasa (12/12/2023). Penyelesaian Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, dan penguatan lembaga pengawas menjadi sejumlah program yang dijanjikan oleh ketiga calon presiden.

Calon Presiden Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo, yang memperoleh pertanyaan dari panelis soal cara untuk menciptakan efek jera koruptor dan sekaligus menyelamatkan aset negara, mengatakan, yang harus dilakukan adalah memiskinkan koruptor dan asetnya dirampas untuk negara. Untuk itu, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset harus segera disahkan.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Untuk diketahui, hingga kini, rancangan regulasi ini masih belum juga dibahas di DPR meski Presiden sudah meminta RUU itu segera dibahas dan dituntaskan.

Selain itu, ia mengungkapkan rencananya untuk memenjarakan koruptor di Nusakambangan. Hal lain yang ditekankannya untuk memberantas korupsi adalah pentingnya keteladanan dari pemimpin dan pejabat. Pemimpin dan pejabat harus menunjukkan hidup sederhana dan menunjukkan integritas. Meritokrasi di birokrasi juga harus dipastikan berlaku sehingga praktik jual beli jabatan yang selama ini masif terjadi di pemerintahan bisa dicegah.

Iklan

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Ketiga calon presiden (kanan ke kiri), Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo, mengikuti debat yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023).

Calon Presiden Nomor Urut 1, Anies Baswedan, sepakat koruptor harus dirampas asetnya sehingga RUU Perampasan Aset harus segera dibahas dan disahkan. Selain itu, ia berjanji akan merevisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar KPK kembali menjadi lembaga antirasuah yang kuat. Ia juga menjanjikan adanya penghargaan yang diberikan kepada mereka yang membantu pengungkapan korupsi sehingga pemberantasan korupsi melibatkan masyarakat. Hal lain yang ditekankannya, standar etika pimpinan KPK harus tinggi.

Calon Presiden Nomor Urut 2, Prabowo Subianto, pun sepakat KPK harus diperkuat. Tak hanya KPK, kepolisian, kejaksaan dan lembaga pengawas lain, seperti BPK, BPKP, dan inspektorat di semua instansi pemerintah, harus diperkuat untuk mencegah terjadinya korupsi.

Selain soal pemberantasan korupsi, isu terkait penguatan parpol sebagai salah satu pilar demokrasi juga diangkat dalam debat. Anies Baswedan yang menerima pertanyaan itu dari panelis menilai persoalan demokrasi saat ini lebih dari persoalan partai politik. Saat ini, menurut dia, rakyat tidak percaya pada proses demokrasi karena kebebasan berbicara yang tergerus, kriminalisasi terhadap pengkritik, dan ketiadaan oposisi yang bebas mengkritik dan menjadi penyeimbang pemerintah.

Namun, Prabowo yang diberi kesempatan memberi tanggapan menilai penilaian Anies terlalu berlebihan. ”Mas Anies mengeluh soal demokrasi. Mas Anies ini dipilih masyarakat menjadi Gubernur DKI. Saat itu, partai saya, Gerindra, oposisi pemerintah, yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi tidak berjalan, tidak mungkin Mas Anies menjadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tak mungkin menjadi gubernur. Saya waktu itu masih oposisi Mas Anies, tetapi Anda tetap bisa terpilih,” ujarnya.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Gerbang pintu masuk halaman Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, ditutup rapat menjelang pelaksanaan Debat Calon Presiden Pilpres 2024, Selasa (12/12/2023).

Anies kembali membalas tanggapan Prabowo dengan menyinggung bahwa tidak semua pihak tahan untuk menjadi oposisi meski menjadi oposisi sama terhormatnya dengan pihak yang berkuasa.

Adapun Ganjar memilih menjawab pertanyaan terkait penguatan parpol. Menurut dia, tidak mungkin demokrasi tanpa parpol. Oleh karena itu, saat masih menjabat anggota DPR dan membahas RUU Parpol, ia yang mengusulkan agar anggaran parpol dari negara diperkuat.