Pastikan Materi Debat Berkualitas

Materi debat diharapkan didasari data dan kasus faktual. Debat akan menjadi momentum bagi pemilih mengenali pasangan capres-cawapres. Komisi Pemilihan Umum pun memastikan panelis netral dan tidak partisan.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Pasangan capres-cawapres mengambil nomor urut saat rapat pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut capres-cawapres dalam Pemilu 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (14/11/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Debat pasangan calon presiden dan calon wakil presiden diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam kepada pemilih atas setiap masalah yang diangkat. Oleh karena itu, materi debat harus dipastikan didasari data dan kasus faktual. Dengan begitu, para pemilih akan mendapat bekal cukup untuk menjatuhkan pilihannya pada Pemilihan Presiden 2024.

Adapun debat capres-cawapres akan berlangsung lima kali yang terdiri dari tiga kali debat capres dan dua kali debat cawapres. Debat perdana akan berlangsung pada Selasa (12/12/2023) antarcalon presiden dengan mengangkat tema pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), August Mellaz, Jumat (8/12/2023), mengungkapkan, nama-nama panelis debat akan segera diumumkan. Saat ini pihaknya masih meminta kesediaan dari para panelis.

Jika mereka telah bersedia menjadi panelis, mereka akan diminta komitmennya menjaga integritas selama masa debat. Tujuannya agar proses menyusun daftar tanya tidak diketahui peserta debat.

Menurut Mellaz, selain panelis, pihaknya juga tengah memfinalisasi nama moderator untuk mengatur kelancaran acara dalam setiap debat. KPU juga telah menetapkan kriteria moderator yang bakal dipilih, di antaranya memiliki kemampuan public speaking yang baik, memiliki artikulasi yang baik, dan berpengalaman dalam memandu diskusi dalam durasi yang panjang.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

August Mellaz

Anggota KPU, Yulianto Sudrajat, menambahkan, nama-nama panelis diambil dari sejumlah akademisi atau pakar yang sangat berkompeten di bidangnya sesuai dengan kebutuhan tema debat. Ia menyebut, mereka berasal dari perguruan tinggi ternama di Indonesia.

”Kami pastikan mereka sudah teruji kapasitasnya dan sudah diakui keahliannya. Termasuk soal netralitas, kami pastikan mereka netral dan tidak partisan,” kata Yulianto.

Terkait dengan substansi debat, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, KPU harus mampu memastikan panelis yang akan dipilih untuk menyusun daftar pertanyaan bagi pasangan calon (paslon) serta menguasai tema, data, dan kasus faktual. Dengan begitu, hal-hal yang akan dibahas dalam debat Pemilihan Presiden 2024 fokus pada substansi.

”Harus dipastikan substansinya masuk dan berkualitas, bukan siapa yang menjadi panelisnya. Panelis harus mampu membandingkannya dengan data dan kasus-kasus faktual,” ujar Usman.

Iklan

Usman berharap debat tidak hanya berjalan sekadar formalitas, tetapi juga memberikan pemahaman yang mendalam kepada pemilih. Menurut dia, kehadiran panelis yang dapat menyajikan data yang lengkap menjadi kunci utama dalam merinci suatu kasus.

KOMPAS/KURNIA YUNITA RAHAYU

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid

Selain itu, ia juga mendorong panelis memasukkan materi debat yang bisa memperlihatkan kepada publik seberapa besar komitmen para capres dan cawapres atas setiap kasus yang ada. Dengan begitu, jika pasangan itu terpilih, publik bisa meminta pertanggungjawaban atas penyelesaian kasus tersebut, salah satunya kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran HAM.

Usman mengungkapkan, pada Rabu (6/12/2023), Amnesty International Indonesia telah diundang audiensi dengan KPU. Dalam pertemuan itu, pihaknya mengusulkan tiga isu yang perlu dibahas dalam debat nanti.

Baca juga: Akhir Perdebatan Panggung Debat Capres-Cawapres

Pertama, kebebasan berekspresi. Ia menganggap, kebebasan berekspresi di Indonesia sudah sangat genting. Usulan kedua ialah akuntabilitas aparat keamanan. Menurut dia, aparat keamanan tidak boleh menggunakan kekuatan secara berlebihan dalam bertugas. Usulan ketiga adalah penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM berat.

Momentum kenali calon

Guru Besar Ilmu Perundang-undangan Universitas Jember Bayu Dwi Anggono sependapat dengan Usman. Menurut dia, yang diperdebatkan pada masa debat nanti ialah isu-isu yang konkret. Misalnya, sejauh mana kondisi penegakan hukum di Indonesia saat ini dan bagaimana upaya paslon menaikkan indeks persepsi korupsi (IPK) yang kian merosot.

”Jawaban mereka akan menjadi pertanggungjawaban mereka ke depan. Komitmen mereka itu semacam kontrak politik dengan pemilih. Bukan sesuatu yang main-main karena bisa jadi publik memilih mereka dari jawaban itu,” ucap Bayu.

Ia berharap forum debat ini menjadi momentum bagi pemilih untuk lebih mengenali dengan mudah visi misi dari setiap paslon. Hal ini juga menjadi kesempatan terbaik bagi semua paslon untuk menarik hati pemilih bahwa mereka memiliki program dan gagasan yang mampu menjawab tantangan saat ini dan ke depan.

”Sebenarnya visi misi paslon bisa dilihat di website KPU. Cuma budaya membaca, literasi, kita belum terlalu baik sehingga publik tidak memberi perhatian ke sana. Ditambah lagi kalau kampanye outdoor, spanduk dan baliho, hampir jarang bicara gagasan, tetapi ajakan memilih dan sesuatu yang menarik perhatian publik. Nah, debat ini momentum yang tepat sesungguhnya,” kata Bayu.

KOMPAS/RINI KUSTIASIH

Bayu Dwi Anggono

Menurut Bayu, dalam forum debat nanti, biarkanlah satu sama lain saling berkompetisi untuk saling berdebat dan saling menyanggah. Cara itu menyehatkan dan sangat dinanti publik. Makin banyak perdebatan yang ditampilkan ke publik, calon pemilih akan semakin ditunjukkan berbagai alternatif dalam menjawab tantangan Indonesia.

”Dalam menjawab tantangan di Indonesia, kan, bukan hanya satu gagasan. Namun, semakin banyak gagasan yang disajikan, publik punya kesempatan memilih. Kalau seragam, justru publik tidak punya alternatif solusi,” kata Bayu.