Ragam Strategi Partai Politik Mengelola Persaingan Sengit Caleg Satu Dapil

Parpol mengelola persaingan kader dengan membentuk wadah komunikasi antarcaleg, zonasi kampanye dan kompensasi.

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Seorang pemuda berjalan di samping baliho peserta Pemilu 2024 di Jalan Abdul Muis, Jakarta, Selasa (5/12/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Di tengah masa kampanye Pemilu 2024, sejumlah partai politik menyusun strategi pemenangan untuk memaksimalkan persaingan para calon anggota legislatif dalam satu daerah pemilihan yang berasal dari parpol lain tetapi sekaligus mengelola persaingan caleg intrapartai. Partai antara lain membangun saluran komunikasi antarcaleg sekaligus membagi lokasi kampanye agar tidak berbenturan.

Adapun dengan pemilihan umum legislatif dengan menggunakan sistem proporsional daftar terbuka, persaingan dalam memperebutkan kursi dalam satu dapil tidak hanya berlangsung di antara partai politik, tetapi juga antarcaleg. Sebab, setelah jumlah kursi yang didapat partai politik ditetapkan penyelenggara pemilu berdasarkan perolehan suara akumulatif, pemilik kursi yang sudah diraih partai ditentukan berdasarkan siapa caleg di partai di dapil tersebut yang mendapat suara terbanyak.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Untuk mengantisipasi persaingan tajam caleg intrapartai, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Mabruri, di Jakarta, Rabu (6/12/2023), mengatakan, para caleg PKS terhubung melalui koordinator daerah pemilihan (kordapil) sesuai tingkatan, yakni kabupaten/kota, provinsi, dan pusat. Kordapil berfungsi sebagai sarana penyatu langkah dan gerak caleg PKS di setiap dapil.

”Untuk para caleg dikoordinasi oleh kordapil sesuai tingkatannya. Prinsipnya adalah mereka akan saling membantu dan mengisi. Caleg yang lemah secara finansial harus dibantu agar terus bisa bergerak mendulang suara,” ujarnya.

Di tingkat pusat, PKS memiliki 81 kordapil, sedangkan tingkat provinsi dan kabupaten/kota menyesuaikan jumlah dapil masing-masing. Pembentukan kordapil diharapkan bisa mewujudkan target pileg PKS, yakni 15 persen suara sah nasional atau 86 kursi DPR dari total 580 kursi DPR.

Baca juga: Laga Para Petahana Caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta 1

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Pesan pemilu damai dari Badan Pengawas Pemilu terpasang di bus Transjakarta di Jalan Buncit Raya, Jakarta Selatan, Selasa (5/12/2023).

Dia juga mengatakan, forum kordapil akan dimanfaatkan para caleg untuk berkoordinasi dan bertukar informasi. Sebab, caleg PKS harus bisa mengunjungi seluruh wilayah dalam dapilnya. ”Daerah yang belum dikunjungi harus diisi oleh caleg,” katanya.

Sementara itu, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy mengatakan, sejak Pemilu 2019, PPP telah menyusun strategi untuk mengendurkan nuansa pertarungan antarkader yang menjadi caleg. Terdapat sebuah aturan kompensasi bagi caleg di dapil yang sama.

”Jadi, siapa pun yang terpilih (menjadi anggota legislatif), wajib memberikan kompensasi kepada yang tidak terpilih,” kata Romahurmuziy.

Dari 10 caleg kan tidak bekerja semua, paling empat. Nah, empat itu dibagi zonasinya, berapa kabupaten/kota, kecamatan, dan lainnya. Jangan sampai sumber dayanya, dukungannya, menumpuk di satu tempat, dibagi lewat zonasi.

Adapun kompensasi tersebut berupa sebagian pendapatan caleg saat terpilih sebagai anggota legislatif. Selain caleg, Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Cabang secara struktural tetap berkampanye untuk partai. Dewan Pimpinan Pusat PPP akan mendukung caleg melalui pembagian alat peraga kampanye yang merata. Berkaca pada pemilu sebelumnya, langkah itu bisa mengendurkan pertarungan antarcaleg PPP. Karena itu, langkah yang sama masih akan diterapkan PPP dalam Pileg 2024.

Baca juga: Kampanye, Saat Spanduk dan Baliho Bertebaran

Lokasi kampanye

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menyampaikan, partainya menyelenggarakan konferensi dapil bagi setiap caleg. Konferensi itu akan menjadi wadah musyawarah untuk caleg bernegosiasi berbagi lokasi kampanye.

”Dari 10 caleg (di satu dapil), kan, tidak bekerja semua, paling empat. Nah, empat itu dibagi zonasinya, berapa kabupaten/kota, kecamatan, dan lainnya. Jangan sampai sumber dayanya, dukungannya, menumpuk di satu tempat, dibagi lewat zonasi,” katanya.

Caleg yang tidak mendapat zonasi berkampanye di luar teritorial tersebut. Dengan demikian, partai bisa melihat kinerja dan usaha setiap caleg melalui performanya di setiap teritorial. Tidak seperti PPP, Partai Gerindra tidak mengompensasi caleg yang tidak terpilih dari caleg yang menang. ”Itu agak merepotkan. Mau bagaimana lagi, one man one vote, kan,” tutur Habiburokhman.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Deretan baliho bakal calon anggota legislatif terpasang menyesaki ruangan publik seperti terlihat di kawasan Cinangka, Kabupaten Serang, Banten, Rabu (27/9/2023).

Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief menyebutkan, persaingan antarkader di dapil yang sama perlu dimaknai positif. Wilayah dan ketersediaan daftar pemilih tetap itu sangat banyak.

Mirip seperti Partai Gerindra, Demokrat juga membagi dapil menjadi zona-zona kampanye bagi para caleg. Setiap caleg di dapil akan mendapat zonanya masing-masing. ”Setiap caleg, 10 orang akan mendapat zona masing-masing. Memang ada zonanya yang menumpuk, tetapi itu mereka pilih sendiri,” katanya.

Dalam pemilu legislatif, setiap caleg harus berjuang secara individu demi kemenangannya. Partai, kata Andi, akan membantu untuk memfasilitasi para caleg, baik melalui pendidikan maupun pembekalan. Setiap dapil yang ada di Indonesia juga sudah jauh-jauh hari dipetakan untuk memudahkan para caleg menggalang dukungan.

Saat ini, Demokrat berupaya mendulang suara dari dapil-dapil yang sebelumnya kosong, caleg baru, dan mempertahankan suara caleg petahana. ”Prioritas utama adalah mempertahankan kursi dan suara di lumbung-lumbung petahana yang sebelumnya dimenangi Demokrat. Itu tidak boleh lepas,” terangnya.

Partai Demokrat juga melakukan hal yang mirip dengan PPP. Andi menambahkan, pihaknya tetap memberikan kompensasi bagi caleg yang gagal terpilih atas kontribusinya untuk suara partai. Namun, hal itu bukan berupa uang, melainkan pekerjaan seperti tenaga ahli dari caleg terpilih.

ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA

Petugas KPU menyiapkan peralatan untuk acara Validasi dan Persetujuan Surat Suara Anggota DPR, Presiden dan Wakil Presiden di kantor Pusat KPU, Jakarta, Jumat (4/1/2019).

Sementara itu, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Komarudin Watubun mengakui, potensi pertarungan internal antarcaleg di dapil yang sama menjadi sorotan khusus. Hal itu dibahas dalam sejumlah rapat kerja daerah PDI-P. Terakhir, antisipasi masalah tersebut dibahas dalam rapat DPD PDI-P Kepulauan Bangka Belitung beberapa hari yang lalu.

”Sepanjang rapat daerah yang saya ikuti berkeliling, kami sepakat (mengantisipasi pertarungan internal dengan cara) kerja gotong royong,” ujarnya.

Kerja dimaksud salah satunya dengan memasang baliho besar yang mempromosikan seluruh caleg PDI-P yang sama-sama bertarung di sebuah dapil. Meski setiap caleg diperbolehkan memasang balihonya sendiri, baliho bersama itu harus tetap ada. Tidak hanya yang menampilkan sesama caleg, baliho yang menampilkan foto caleg bersama capres-cawapres juga dibuat.

Adapun pembagian peran caleg di setiap dapil disesuaikan dengan konteks daerah masing-masing. Hal tersebut tidak bisa disamakan di setiap daerah karena tantangan yang dihadapi berbeda-beda.

Mekanisme internal

Selain itu, konflik antarcaleg juga diminimalkan dengan mekanisme internal partai. Seluruh potensi sengketa yang terjadi harus diselesaikan di komite etik dan disiplin mahkamah partai. Dengan penyelesaian internal itu, meski konflik terkait perolehan suara antarcaleg tidak dimungkiri selalu ada, tetapi tidak pernah menonjol di luar.

”Jadi, kami memang secara internal dilarang membawa pertarungan (antarcaleg PDI-P) itu ke Mahkamah Konstitusi. Kami selesaikan di dalam, secara internal, lewat mahkamah partai,” kata Komarudin.

Menurut Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana, strategi partai cenderung kurang relevan untuk caleg. Pada dasarnya, mereka akan mengutamakan kemenangan masing-masing. Kemenangan itu ditentukan oleh kreativitas setiap caleg. Partai berperan sebagai pendukung dan penyokong moral para caleg.

Meskipun demikian, setiap partai tentunya sudah menentukan peta-peta lumbung suara yang bisa dimaksimalkan, khususnya di dapil ”neraka” dengan pertarungan sengit baik antarcaleg separtai maupun beda partai. Dalam kompetisi kali ini, caleg petahana cenderung diuntungkan.

”Survei kami Juli 2023, masyarakat cenderung memilih caleg petahana ketimbang caleg baru. Mereka cenderung diprioritaskan dalam pemilihan. Apalagi, 80 persen anggota DPR saat ini (petahana) maju semua,” katanya.

Meskipun demikian, caleg baru tetap ada kesempatan menang apabila rajin merawat basis massanya sejak lama. Sebab, pemilih itu cenderung ingin ditemui dan diperhatikan. Para caleg bisa terjun langsung ke dapilnya dan berkampanye.