Ganjar-Mahfud, Pengalaman di Tiga Cabang Kekuasaan Negara

Pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, memiliki akumulasi pengalaman lengkap di tiga cabang kekuasaan negara; eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menautkan segudang pengalaman keduanya yang terakumulasi, mulai dari legislatif, eksekutif, hingga yudikatif. Pengalaman ini menjadi modal penting dalam menatap kontestasi Pemilihan Presiden 2024.

”Gerak cepat menuju Indonesia Unggul” demikian visi yang ditawarkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai pasangan capres dan cawapres. Gerak cepat yang ingin dipraktikkan Ganjar dan Mahfud ini tampaknya bukan tanpa perhitungan. Jika kembali menengok pengalaman dan rekam jejak Ganjar dan Mahfud dalam percaturan politik nasional, keduanya telah mencapai posisi bergengsi dalam peran masing-masing.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Ganjar Pranowo menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah dua periode, yakni 2013-2023. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini banyak meraih perhatian publik ketika berada di posisi ini. Sebelumnya, ia menjadi anggota parlemen. Sementara itu, Mahfud MD setidaknya pernah menduduki dua jabatan bergengsi, yakni sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2008-2013 dan sejak 2019 menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Riwayat

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), sejak lulus dari Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai sarjana hukum tahun 1995, Ganjar yang merupakan kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah, ini tercatat hanya sekali saja bekerja di luar bidang politik. Tahun 1995 hingga 1999, Ganjar bekerja sebagai konsultan sumber daya manusia di salah satu perusahaan.

Selebihnya, sejak tahun 2004 hingga 2023, pria berusia 55 tahun ini berkecimpung di dunia politik. Pada tahun 2004 hingga 2009, Ganjar Pranowo merupakan anggota Komisi V DPR. Selanjutnya, tahun 2009 sampai 2013, Ganjar menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kiri) dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat mengikuti pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDI-P yang dibuka Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri di Jakarta, Jumat (6/9/2013).

Ganjar kemudian berkiprah di eksekutif setelah terpilih sebagai Gubernur Jawa Tengah pada tahun 2013. Dalam Pemilihan Gubernur Jateng 2013, Ganjar yang diusung PDI-P mengungguli Bibit Waluyo yang merupakan petahana dan kandidat lainnya, mantan Sekretaris Daerah Jateng Hadi Prabowo. Pada Pilgub Jateng 2018, sebagai petahana, Ganjar Pranowo didampingi Taj Yasin Maimoen memenangi pemilihan, mengungguli pasangan calon Sudirman Said dan Ida Fauziyah.

Kiprah politik Ganjar Pranowo tersebut juga dapat ditarik dengan melihat masa mudanya. Sebagai mahasiswa, Ganjar sudah lekat dengan kegiatan di organisasi. Memasuki tahun keempat di UGM, Ganjar aktif sebagai pengurus di dua organisasi kampus, yaitu Mahasiswa Pencinta Alam (Mapala Majestik dan Mapagama UGM) dan Gerakan Demokrat Kampus (Gedek) UGM.

Selepas kuliah, kegiatan berorganisasi dilanjutkan dengan terjun ke partai politik. Pada tahun 2002-2005, Ganjar menjabat Deputi Badan Pendidikan dan Pelatihan Pusat PDI-P. Kiprahnya di PDI-P juga tercatat sebagai Ketua Departemen Pemerintahan Nasional DPP PDI-P tahun 2010 hingga 2015.

Baca juga: Formula Kepemimpinan Baru Prabowo-Gibran

Baca juga: Anies-Muhaimin, Dwitunggal Mantan Aktivis Mahasiswa, Tawarkan Perubahan

Apabila sebagian besar karier Ganjar dicurahkan sebagai politisi, hal yang berbeda ditunjukkan Mahfud MD. Pria kelahiran Sampang, Madura, 66 tahun lalu, ini lebih lekat riwayatnya sebagai akademisi. Jika melihat data profilnya di KPU, Mahfud meraih gelar doktor ilmu hukum dari Program Pascasarjana Ilmu Hukum Tata Negara UGM tahun 1993 saat berusia 36 tahun.

KOMPAS/ARBAIN RAMBEY

Mahfud MD di ruang kerja di rumah dinasnya di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan, saat menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Desember 2010.

Sebelumnya, ia telah meraih gelar magister ilmu politik juga dari UGM, tahun 1989. Karier puncaknya sebagai Ketua MK seperti telah menemukan jalan sejak di jenjang pendidikan menengah, yaitu Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN), Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Yogyakarta yang ia selesaikan tahun 1977. Menjadi linier saat Mahfud mendapat gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta tahun 1989.

Dengan bekal kapasitas akademik itu, Mahfud MD memulai kariernya tak jauh dari lingkungan kampus. Karier Mahfud di dunia akademik naik saat ia jadi Pembantu Rektor I UII pada tahun 1994-2000. Dalam periode lebih kurang lebih sama, tahun 1996-2000, Mahfud menjabat Direktur Program Pascasarjana UII.

Periode awal tahun 2000 tampak menjadi fondasi yang menentukan karier Mahfud MD di bidang politik. Pada tahun 1999 hingga 2000, ia mulai berkiprah di kancah nasional dengan menjadi Pelaksana Tugas Staf Ahli Menteri Negara Urusan HAM.

Pijakan awal tersebut makin berbuah manis setelah tahun 2000. Ia sempat menjabat sebagai Menteri Pertahanan dari tahun 2000 hingga 2001. Namun, kiprahnya di bidang akademik tak lantas ditinggalkan. Mahfud MD sempat menjadi Rektor Universitas Islam Kadiri pada tahun 2003 hingga 2006.

Karier di bidang legislatif juga pernah ia titi. Pada tahun 2004 hingga 2008, Mahfud MD tercatat sebagai anggota Komisi III DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Lebih lagi, setahun terakhir di DPR kala itu, ia sempat menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi DPR. Tak berhenti di sana, Mahfud juga meniti karier di bidang yudikatif. Pencapaian tertingginya adalah menjabat sebagai Ketua MK.

Akumulasi pengalaman

Melihat riwayat pekerjaan dan karier pasangan capres-cawapres nomor urut 3 ini, tampak akumulasi pengalaman dalam tata kelola pemerintahan di tiga bidang secara lengkap, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Berbekal pengalamannya di bidang legislatif dan eksekutif, itu menjadi motivasi pencalonan bagi Ganjar.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berjalan untuk mendaftar di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Kamis (19/10/2023).

Dalam motivasinya, Ganjar menyebutkan secara praktis bahwa bonus demografi sebagai tantangan sekaligus peluang. Dalam menangkap hal tersebut sebagai peluang, Ganjar ingin bergerak cepat untuk mengembangkan ekonomi baru, mempercepat industrialisasi, membangun desa mandiri, serta menegakkan kedaulatan pangan, energi, dan digital.

Sementara Mahfud MD dengan bekal asam garam pengalamannya, baik di ranah eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, merumuskan idealisme yang tecermin dalam motivasinya. Berbekal segala pengalaman tersebut, Mahfud ingin mendedikasikan ilmu, pengalaman, keteguhan, dan ketegasannya untuk menegakkan hukum, memberantas korupsi, menjaga kebinekaan, dan mengembangkan demokrasi.

Menonjolkan pengalaman politik—baik Ganjar maupun Mahfud—di percaturan politik nasional selayaknya menjadi potensi besar yang dapat dikonversi menjadi kepercayaan publik untuk memberikan dukungan terhadap pasangan ini. Dengan segala cerita pengalaman ini pula, menjadi menarik bahwa yang ditawarkan oleh pasangan capres-cawapres ini adalah gerak cepat.

Pada Pemilu 2024, pasangan nomor urut tiga ini diusung partai pemenang Pemilu 2019, yakni PDI-P, yang berkoalisi dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Perindo, dan Partai Hanura. Jika diakumulasi dari hasil Pemilu 2019, total perolehan suara keempat partai ini 39.276.935 atau 28,06 persen dari total suara sah nasional.

Selain kekuatan partai koalisi pengusung, pengalaman dan idealisme pasangan capres dan cawapres tentu berkontribusi secara elektoral. Dalam dialog terbuka ”Muhammadiyah bersama Calon Pemimpin Bangsa”, Ganjar menuturkan, ”Ikhtiar mewujudkan Indonesia unggul itu dengan meningkatkan pembangunan yang sudah berjalan dengan baik agar bisa menjadi nilai tambah” (Kompas, 23/11/2023).

Gerak cepat ini dimaknai tidak sekadar percepatan pertumbuhan kesejahteraan dan ekonomi tanpa mempertimbangkan keberpihakan dengan kenyataan bahwa masyarakat menengah ke bawah yang haknya dirampas secara sewenang-wenang. Dalam kesempatan yang sama, Mahfud menimpali, ”Kita menggariskan ke (golongan) atas, penegakan hukum tanpa pandang bulu untuk di atas, penegakan hukum dan kepastian hukum.”