Soal Perbatasan RI - Malaysia dan TKI Ilegal Bisa Segera Dituntaskan

Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan PM Malaysia Anwar Ibrahim sepakat mempercepat penyelesaian soal TKI dan perbatasan.

SUHARTONO/KOMPAS

Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kanan), Selasa (27/11/2023), bersama PM Malaysia Anwar Ibrahim sebelum menghadiri Global Muslim Business Forum 2023 di Borneo Convention Centre, Kuching, Sarawak, Malaysia.

KUCHING, KOMPAS – Dengan penuh keakraban, Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim bertemu di Hotel Hilton, Kuching, Sarawak, Malaysia, Selasa (28/11/2023) sore. Keakraban kedua pemimpin ini diyakini dapat mempercepat setiap masalah yang ada di kedua negara bertetangga tersebut.

Dalam pertemuan selama 45 menit, sejumlah masalah dibahas seperti peningkatan kerja sama kedua negara di bidang investasi, soal perdamaian di Gaza, perlindungan tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan percepatan penyelesaian masalah perbatasan.

“Perlindungan tenaga kerja Indonesia dan percepatan penyelesaian masalah perbatasan juga kita bahas agar dapat diselesaikan dengan baik,” ujar Wapres Amin, yang dalam pertemuan itu didampingi antara lain oleh Duta Besar RI di Malaysia Indera Hermono, Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika dan Juru Bicara Wapres/Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi.

Baca Juga: RI-Malaysia Ingin Hubungan Lebih Erat, Perlindungan TKI Dijanjikan Lebih Baik

Di era pemerintahan di bawah PM Anwar Ibrahim, sebut Wapres Amin, tidak ada lagi pencambukan terhadap TKI yang ditangkap. “Cambuk hanya dikenakan terhadap pelaku kriminal saja,” tandas Wapres.

SUHARTONO/KOMPAS

Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Selasa (27/11/2023), bersama PM Malaysia Anwar Ibrahim sebelum berpidato di Global Muslim Business Forum 2023 di Borneo Convention Centre, Kuching, Sarawak, Malaysia.

Adapun terkait investasi di IKN, khususnya dari Sarawak, Malaysia, Wapres mengakui ikut juga dibahas bersama. Selain energi terbarukan, juga soal transportasi dan konstruksi.

“Perlindungan tenaga kerja Indonesia dan percepatan penyelesaian masalah perbatasan juga kita bahas agar dapat diselesaikan dengan baik”

Sengketa Perbatasan

Menurut Duta Besar RI di Malaysia Indera Hermono, yang mendampingi Wapres dalam pertemuan, PM Malaysia berjanji akan memberikan solusi atas masalah perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di Malaysia. Selain itu, PM Malaysia juga menyatakan akan menyelesaikan secara cepat masalah perbatasan wilayah kedua negara yang sudah lama belum diselesaikan.

SUHARTONO/KOMPAS

Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Selasa (27/11/2023), bersama PM Malaysia Anwar Ibrahim sebelum menghadiri Global Muslim Business Forum 2023 di Borneo Convention Centre, Kuching, Sarawak, Malaysia.

“Saat ini masih ada lima masalah sengketa perbatasan di antara Indonesia dan Malaysia. Tiga di laut, dan dua di daratan,” kata Hermono.

KOMPAS/DANU KUSWORO (DNU)

Desa Long Bawan adalah salah satu perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Utara. Selain padi, garam dan BBM, semua kebutuhan sehari-hari masyarakat di Krayan, didapatkan dari Malaysia.

Dalam catatan Kompas, komitmen percepatan penyelesaian masalah perbatasan itu juga pernah disampaikan Presiden Joko Widodo dan Malaysia Anwar Ibrahim saat keduanya bertemu bertemu di Putrajaya, Malaysia, pada 8 Juni lalu.

Waktu itu, Presiden Jokowi dan PM . Anwar mengumumkan bahwa Indonesia dan Malaysia telah berunding soal batas-batas negara di Selat Malaka bagian selatan dan Laut Sulawesi. Sementara untuk perbatasan darat di Sebatik dan Sinapad, keduanya berharap dapat segera tuntas. Namun, pembahasan belum mencakup percepatan penyelesaian masalah batas laut di Blok Ambalat.

Baca Juga: Indonesia-Malaysia Berkomitmen Terus Perkokoh Stabilitas di Perbatasan

SUCIPTO

Setiap pertengahan tahun, ombak besar membawa berbagai sampah plastik ke pantai Ambalat, Kelurahan Amborawang Laut, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Sabtu (24/8/2019).

Sejauh ini, Blok Ambalat merupakan perairan seluas 15.235 kilometer persegi yang terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar dan berbatasan dengan perairan Malaysia.

Saat ditanya kemungkinan masalah sengketa perbatasan akan diselesaikan, Masduki membenarkan. "Keakraban Indonesia dan Malaysia, juga pemimpinnya menjadi modal percepatan penyelesaian setiap masalah termasuk soal perlindungan TKI dan sengketa perbatasan," tutur Masduki.