Dilantik Jadi Panglima TNI 22 November 2023, Jenderal Agus Komitmen Jaga Netralitas

Setelah disetujui DPR, KSAD Jenderal Agus Subiyanto akan dilantik Presiden Jokowi menjadi Panglima TNI. Menjaga netralitas TNI dalam pemilu menjadi komitmennya.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Agus Subiyanto mengikuti Rapat Paripurna DPR Ke-9 Masa Persidangan II Tahun Persidangan 2023-2024, di Gedung Parlemen, Jakarta, dengan salah satu agendanya adalah laporan Komisi I DPR terhadap hasil uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima TNI, Selasa (21/11/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Setelah berhasil melalui serangkaian uji kelayakan dan kepatutan di Dewan Perwakilan Rakyat, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Agus Subiyanto akan dilantik menjadi Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono pada Rabu (22/11/2023). Selain menyelesaikan sejumlah persoalan yang menjadi pekerjaan rumah TNI, seperti situasi di Papua serta polemik Laut China Selatan, Agus berkomitmen untuk menjaga netralitas prajurit pada Pemilu 2024.

Persetujuan pengangkatan Agus sebagai Panglima TNI disahkan dalam Rapat Paripurna Ke-9 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (21/11/2023). Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani dan diikuti para anggota DPR secara luring dan daring.

Proses persetujuan Agus sebagai Panglima TNI relatif mulus. Belum genap satu pekan dilantik sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), lulusan Akademi Militer tahun 1991 itu diusulkan sebagai calon tunggal Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo kepada DPR. Sehari kemudian, tepatnya pada Selasa (31/10/2023), surat Presiden Jokowi berisi usulan pengangkatan Agus sebagai Panglima TNI dan pemberhentian Laksamana Yudo Margono dibacakan oleh Puan Maharani di depan rapat paripurna DPR.

Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) tahun 2020-2021 itu kemudian mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau (fit and proper test) di Komisi I DPR pada Senin (13/11/2023). Setelah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan selama lebih kurang dua jam, usulan pengangkatan Agus sebagai Panglima TNI disepakati oleh fraksi-fraksi di Komisi I DPR.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Agus Subiyanto foto bersama dengan Ketua dan Wakil Ketua DPR seusai Rapat Paripurna DPR Ke-9 Masa Persidangan II Tahun Persidangan 2023-2024 di Gedung Parlemen, Jakarta, dengan salah satu agendanya adalah laporan Komisi I DPR terhadap hasil uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima TNI, Selasa (21/11/2023).

”Seluruh fraksi di Komisi I menyetujui pemberhentian dengan hormat Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan pengangkatan Jenderal Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI,” kata Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid saat membacakan laporan dalam rapat paripurna, Selasa siang ini.

Koordinator Staf Khusus Presiden AAGN Dwipayana mengungkapkan, Presiden Joko Widodo akan melantik Jenderal Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI di Istana Negara pada Rabu (22/11/2023). Pelantikan direncanakan digelar pukul 08.30 WIB.

Tegaskan netralitas

Seusai rapat paripurna, Agus menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan program yang telah dijalankan oleh Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan melaksanakan visi-misi yang tertuang saat uji kelayakan dan kepatutan. Hal itu berupa TNI yang terorganisir dengan baik, dilengkapi peralatan memadai, diberi pelatihan secara penuh, dan diupah dengan layak.

Netralitas sudah jelas, prajurit yang berpolitik praktis atau tidak netral akan menerima sanksi pidana atau teguran dari komandan satuannya. Pidana penjara itu maksimal satu tahun dan denda Rp 12 juta.

Agus juga menyoroti isu-isu terkini, seperti netralitas TNI dalam pemilu, situasi di Papua, dan polemik Laut China Selatan. ”Netralitas sudah jelas, prajurit yang berpolitik praktis atau tidak netral akan menerima sanksi pidana atau teguran dari komandan satuannya. Pidana penjara itu maksimal 1 tahun dan denda Rp 12 juta,” ujarnya.

Posko-posko aduan yang telah dibangun bisa dimanfaatkan masyarakat untuk melaporkan apabila terdapat prajurit yang melanggar asas netralitas. Prajurit yang bertugas sudah menerima buku saku netralitas yang berisi pedoman berperilaku dan bersikap. Selain itu, komandan satuan masing-masing akan menyosialisasikan perihal netralitas kepada jajarannya.

Dalam Pemilu 2024, lanjut Agus, TNI akan membantu distribusi logistik pemilu ke tempat-tempat terpencil yang sulit diakses penyelenggara. Sebab, TNI memiliki kapal, baik berukuran besar maupun kecil, yang bisa dimanfaatkan. ”Semaksimal mungkin kami akan bantu, dari pendistribusian logistik pemilu sampai pencoblosan nanti kami akan bekerja sama,” katanya.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Suasana deklarasi pemilu damai saat apel gelar pasukan pengamanan Pemilu 2024 yang dipimpin Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Agus Subiyanto di kawasan Monas, Jakarta, Rabu (8/11/2023). Sebanyak 11.000 personel pasukan TNI AD diterjunkan untuk pengamanan Pemilu 2024. TNI AD berkomitmen menjaga netralitas dalam Pemilu 2024.

Sementara itu, satuan yang beroperasi di Laut China Selatan (LCS) akan dievaluasi guna menjawab tantangan potensi konflik. Meskipun demikian, hubungan diplomasi militer antara China dan RI tergolong baik sehingga publik tidak perlu khawatir akan kondisi di LCS.

Di sekitar LCS, terdapat satuan infanteri, satuan bantuan tempur seperti artileri pertahanan udara (arhanud), artileri medan (armed), dan zeni. Pasukan yang berada di LCS akan dievaluasi apakah butuh pengembangan, tambahan, atau malah pengurangan.

Baca Juga: Usung Visi ”Prima”, Jenderal Agus Subiyanto Disetujui Jadi Panglima TNI

Sementara itu, di Papua, kata Agus, memiliki corak dan keunikan tersendiri. Mereka terdiri dari berbagai lapisan suku dan budaya. Dengan demikian, TNI akan mengedepankan soft power atau mengoptimalkan pembinaan teritorial guna peningkatan kesejahteraan dan pembangunan.

”Harus berkoordinasi dengan seluruh pihak kalau di Papua. Misalnya, kementerian atau pemerintah daerah setempat ingin membangun jalan, silakan berkoordinasi dengan TNI agar bisa diamankan. Membangun jalan di Papua berbeda dengan membangun jalan di Bandung, Jawa Barat,” tuturnya.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang baru tiba dari Papua memberikan keterangan pers di Base Ops Pangkalan Udara TNI AL Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (18/4/2023).

Agus memandang kondisi Papua saat ini jauh dari ideal, korban-korban sipil masih berjatuhan akibat minimnya keamanan. Koordinasi menjadi krusial untuk memastikan keamanan warga sipil. Selain soft power, kekuatan hard power berupa kontak senjata tetap dilakukan. ”Kalau kombatan harus dilawan dengan senjata,” tuturnya.

Perkembangan teknologi juga mengubah kondisi medan perang yang beralih ke dunia siber. TNI saat ini sudah memiliki satuan siber, tetapi perlu dievaluasi apakah pihak sipil juga harus terlibat di dalamnya.

Baca Juga: Presiden Jelaskan Alasan Pemilihan Jenderal Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI

Sebelum Agus dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid memaparkan hasil dan pandangan fraksi-fraksi. Seluruh Komisi I menyetujui pemberhentian dengan hormat Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan pengangkatan Agus sebagai Panglima TNI.

Ketua DPR Puan Maharani kemudian bertanya kepada seluruh anggota DPR yang hadir mengenai pernyataan masing-masing. Semua anggota DPR yang hadir pun sepakat untuk memberhentikan Yudo dan mengangkat Agus sebagai Panglima TNI.