Muhammadiyah Tegaskan Netralitas pada Pemilu 2024

Muhammadiyah tidak akan terlibat dalam dukung-mendukung parpol dan kandidat tertentu dalam Pemilu 2024.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Bendera Muhamamdiyah dijual pedagang di sekitar Stadion Manahan, Surakarta, tempat Pembukaan Muktamar 48 Muhammadiyah dan Aisyiyah di Stadion Manahan, Surakarta, Sabtu (19/11/2022).

JAKARTA, KOMPAS – JAKARTA, KOMPAS Persyarikatan Muhammadiyah kembali menegaskan komitmennya untuk menjaga netralitas dalam Pemilihan Umum 2024. Tidak hanya berupaya membangun komunikasi yang setara dengan tiga pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) serta partai-partai politik peserta pemilu, ormas Islam terbesar kedua di Indonesia itu juga menonaktifkan pengurus yang terlibat dalam politik praktis.

Penegasan untuk netral dalam pesta demokrasi lima tahunan itu menjadi salah satu poin yang disepakati dalam konsolidasi nasional Muhammadiyah menjelang Pemilu 2024 di Universitas Aisyiyah, Yogyakarta. ”Secara kelembagaan, Muhammadiyah senantiasa menjaga netralitasnya. Muhammadiyah berusaha membangun komunikasi sebaik mungkin dengan semua capres dan cawapres serta parpol kontestan Pemilu 2024,” kata Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu’ti dalam keterangan pers, Jumat (17/11/2023).

Konsolidasi yang digelar sejak Kamis (16/11) itu diikuti perwakilan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan Aisyiyah dari seluruh provinsi di Indonesia serta pimpinan amal usaha. Konsolidasi salah satunya membahas sikap Muhammadiyah terkait pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan anggota legislatif (pileg). Selain itu, dibahas pula penguatan keorganisasian dan penggalangan dana infak untuk pendidikan.

Secara kelembagaan, Muhammadiyah senantiasa menjaga netralitasnya. Muhammadiyah berusaha membangun komunikasi sebaik mungkin dengan semua capres dan cawapres serta parpol kontestan Pemilu 2024

Pada prinsipnya, Muhammadiyah siap menyukseskan Pemilu 2024. Namun, persyarikatan yang genap berusia 111 tahun itu tidak mendukung salah satu pasangan capres-cawapres, parpol, dan caleg.

Mu’ti menegaskan, Muhammadiyah membangun komunikasi yang setara, baik dengan parpol peserta pemilu maupun tiga pasangan capres-cawapres yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Muhammadiyah memberi kebebasan kepada pimpinan dan anggotanya masuk dalam tim sukses capres-cawapres, juga yang maju sebagai caleg.

Namun, menurut Mu’ti, Muhammadiyah menempatkan garis tegas untuk menjaga lembaga tidak ditarik ke politik praktis. Salah satunya adalah menonaktifkan sementara pengurus di seluruh tingkatan dan amal usaha Muhammadiyah yang maju dalam pileg atau masuk dalam tim pemenangan capres-cawapres.

Baca juga: Muktamar Muhammadiyah dan Nasionalisme Indonesia

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Abdul Mu'ti, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2022-2027 saat dikenalkan kepada muktamarin, peserta Muktamar 48 Muhammadiyah di Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Minggu (20/11/2022).

”Kalau ada rektor menjadi tim sukses, mereka nonaktif dari jabatannya. Begitu juga jika ada pimpinan persyarikatan menjadi tim sukses mereka juga harus nonaktif dari jabatannya. Ketika pemilu selesai, mereka bisa kembali menduduki jabatannya,” kata Mu’ti.

Hormati perbedaan

Poin lain yang dihasilkan dalam konsolidasi adalah Muhammadiyah mengajak semua elemen bangsa menjaga toleransi, kerukunan, dan saling menghormati perbedaan pilihan. Dengan demikian, diharapkan pemilu menjadi pesta demokrasi yang menyenangkan, bukan pesta yang mengerikan.

Lebih jauh, Muhammadiyah juga mengajak mencermati dan mengkritisi visi, misi, serta program kerja para capres-cawapres. Menurut Mu’ti, hal ini penting karena pemilu semestinya menjadi ajang adu gagasan dan program untuk menyelesaikan beragam persoalan bangsa.

Untuk itu, Muhammadiyah berencana menggelar uji publik tiga pasangan capres-cawapres. Menurut rencana, uji publik terhadap pasangan Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar akan digelar di Universitas Muhammadiyah Surakarta pada 22 November. Adapun uji publik bagi pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD akan dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Jakarta pada 23 November. Sementara itu, uji publik terhadap pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan digelar di Universitas Muhammadiyah Surabaya pada 24 November.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir (kedua dari kiri) memberi penjelasan seusai penetapan hasil hisab Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah 1444 Hijriah di Kantor PP Muhamadiyah, Yogyakarta, Senin (6/2/2023).

Uji publik itu diharapkan menjadi ruang untuk memberi masukan kepada para capres-cawapres. Sebab, Muhammadiyah meyakini, demokrasi yang sehat akan terwujud jika ada partisipasi publik yang aktif dalam pengambilan kebijakan, termasuk dalam penyelenggaraan pemilu.

Jaga suasana harmonis

Bukan hanya Muhammadiyah, komitmen menjaga netralitas dalam pemilu juga ditegaskan kembali oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengingatkan MUI untuk menjaga suasana harmonis agar bangsa Indonesia tidak terbelah karena pemilu.

”MUI, pertama, memosisikan dirinya bersikap netral secara kelembagaan. Jadi, netralitas MUI itu yang saya sampaikan. Dan sejak dulu, MUI dalam menghadapi pemilu itu secara kelembagaan netral. Bahkan, waktu saya menjadi calon wapres dulu, saya minta MUI secara kelembagaan netral,” ujar Wapres seusai memimpin Rapat Paripurna Dewan Pimpinan MUI Tahun 2023 di Jakarta.

BPMI SETWAPRES

Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) saat memimpin Rapat Paripurna Dewan Pimpinan MUI Tahun 2023, di Ballroom Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/11/2023).

Dalam rapat beragendakan pengesahan KH Anwar Iskandar sebagai Ketua Umum MUI itu, Wapres menegaskan bahwa menjaga harmoni umat dan bangsa merupakan tugas MUI. Oleh karena itu, MUI hendaknya membuat imbauan untuk mencegah permusuhan, kebencian, serta penyebaran hoaks dan disinformasi.

Laporan pelanggaran

Tiga hari setelah penetapan nomor urut pasangan capres-cawapres, laporan pelanggaran mulai bermunculan. Salah satunya laporan pelanggaran netralitas Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Benny Rhamdani ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Benny dilaporkan telah melanggar netralitas karena menghadirkan capres Ganjar Pranowo dalam acara internal lembaga yang dipimpinnya. Namun, dugaan itu dibantah Benny.

Baca juga: Muktamar Muhammadiyah dan Nasionalisme Indonesia

Cawapres dari koalisi berbeda, Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD, juga dilaporkan ke Bawaslu. Keduanya dituding telah melanggar aturan kampanye karena melontarkan ajakan memilih saat penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 di kantor KPU, Jakarta.