Sembilan Bulan Pilot Susi Air Disandera, Ruang Gerak KKB Coba Dibatasi
Moeldoko menyebut pemerintah menggunakan strategi ”menjumput rambut di tepung” dalam pembebasan pilot Philip. Kalkulasi dilakukan sebaik-sebaiknya agar tidak merugikan semua pihak.
Oleh
MAWAR KUSUMA WULAN, CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Upaya aparat keamanan membebaskan pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru, Philip Mark Mehrtens, yang disandera oleh kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egianus Kogoya di Nduga, Papua Pegunungan, belum juga membuahkan hasil. Sudah sejak awal Februari lalu atau selama sekitar sembilan bulan, Philip disandera.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat jumpa pers di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis (9/11/2023), mengatakan, pemerintah bersama aparat keamanan masih terus berupaya membebaskan Philip. Pihak TNI-Polri misalnya, terus membangun komunikasi dengan sejumlah pihak untuk membatasi ruang gerak dari kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang menahan Philip.
Pemerintah juga terus menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh adat ataupun tokoh agama di Papua. Komunikasi intensif ini dilakukan agar semua berjalan baik, tanpa ada perkembangan eskalasi yang merugikan.
”Sehingga kalau istilahnya itu, kita menjumput rambut di tepung. Itu betul-betul bisa dengan baik. Itu sebenarnya filosofinya di situ. Karena, kalau kita tidak melakukan kalkulasi yang sebaik-baiknya, akan banyak merugikan semua pihak,” ucap Moeldoko.
Pendekatan dialog pun diutamakan, alih-alih keamanan, demi keselamatan Philip. Menurut dia, bisa saja aparat keamanan dikerahkan untuk membebaskan Philip, tetapi justru dengan pendekatan itu bisa mengancam keselamatannya.
Kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal Mathius D Fakhiri, Senin (6/11/2023), menyampaikan, upaya negosiasi terus dilakukan agar Philip dibebaskan. Proses negosiasi melibatkan Pemerintah Kabupaten Nduga, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.
Dari informasi yang diterima, Kapolda menjelaskan, Philip masih berada bersama KKB pimpinan Egianus Kogoya dalam keadaan sehat.
Kelaparan
Sementara itu, menyangkut kelaparan yang terjadi di Papua, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menuturkan pada Jumat (10/11/2023) akan mengunjungi Yahukimo, Papua Pegunungan.
”Besok saya akan ke Yahukimo. Nanti malam berangkat dengan Pak Kepala BNPB dengan Pak Menteri Pertanian,” kata Muhadjir kepada wartawan di Kompleks Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis.
Kunjungan ke Yahukimo untuk membawa bantuan bagi masyarakat yang terkena dampak kelaparan. Setelah dari Yahukimo, akan digelar rapat kerja di Wamena untuk memetakan masalah supaya nantinya ada solusi permanen.
Besok saya akan ke Yahukimo. Nanti malam berangkat dengan Pak Kepala BNPB dengan Pak Menteri Pertanian.
”(Oleh) Karena itu, saya juga mengajak Pak Menteri Pertanian karena itu berkaitan dengan masalah kualitas tanaman yang menghasilkan bahan pokok berupa umbi-umbian. Itu nanti saya ingin mendengar langsung dari lapangan, apa sih yang jadi penyebabnya? Dan kemudian apa solusinya? Misalnya, apakah memerlukan varietas unggul di situ yang tahan cuaca, misalnya, atau yang lain,” ujar Muhadjir.
Hal yang jelas, lanjutnya, pemerintah berupaya untuk tidak terjadi perubahan pola makan di Yahukimo. ”Karena kalau nanti kita bantu terus, misalnya beras, nanti ketergantungan terhadap beras sangat tinggi. Padahal, di sana enggak bisa ditanami padi,” katanya.
Pemerintah juga akan memberikan bimbingan dan penanganan dari sisi teknologi pertanian untuk pengembangan umbi-umbian. Hal ini juga termasuk bibit, tata pengolahan lahan, teknologi tepat guna, hingga pascapanen.
”Dan, setelah itu nanti kita akan bangun gudang juga, paling enggak gudang pangan. Dan, membenahi infrastruktur dasar di sana, misalkan kondisi sanitasi lingkungan,” ujarnya.
Saat ditanya mengenai kondisi warga di Yahukimo sekarang setelah dilaporkan ada sejumlah warga yang meninggal, Muhadjir mengatakan, setelah pihaknya melakukan komunikasi, pemerintah daerah langsung bergerak. ”Kemudian dari Kemensos juga sudah turun. Dari sisi kebutuhan makan sehari-hari sudah tidak masalah,” katanya.
Pemerintah akan mencari penyelesaian masalah di Yahukimo secara permanen. Ia mengatakan, pihaknya akan mengecek stok pangan. ”Itu yang belum saya cek. Makanya, saya harus cek langsung ke lapangan untuk memastikan (stok pangan) itu,” ujarnya.