Anies Rasyid Baswedan menegaskan politik luar negeri harus dijalankan sebagai bentuk kontribusi dalam urusan dunia, bukan transaksional.
Oleh
IQBAL BASYARI
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Anies Rasyid Baswedan, bakal calon presiden yang diusung Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera, menegaskan, Indonesia harus lebih aktif lagi di kancah internasional. Politik luar negeri harus dijalankan sebagai bentuk kontribusi dalam urusan dunia, bukan transaksional.
Gagasan itu dikemukakan Anies dalam acara Pidato Politik Calon Presiden Republik Indonesia: Arah dan Strategi Politik Luar Negeri yang diselenggarakan Centre for Strategic and International Studies (CSIS), di Jakarta, Rabu (8/11/2023).
Anies membuka pidato dengan menceritakan pengalamannya saat akan bertemu dengan Duta Besar (Dubes) Kanada untuk RI pada 2011. Sebelum bertemu, ia membaca daftar riwayat hidup dan menemukan disertasi berjudul ”The Spirit of Bandung and Independence Movement Across Africa” yang ditulis Dubes Kanada itu.
Anies pun menanyakan alasan pengambilan tema itu saat bertemu dengan Dubes Kanada. Rupanya, saat bertugas di Afrika, ia sering mendengar nama Kota Bandung dari masyarakat setempat. Setelah menyelidiki, akhirnya diplomat itu mengetahui bahwa masyarakat Afrika sangat terinspirasi dengan Deklarasi Bandung yang merupakan hasil Konferensi Asia-Afrika (KAA) pada 1955 di Bandung.
Pada kesempatan lain, Anies pernah mendengar cerita dari masyarakat Afrika saat terlibat dalam peringatan 60 tahun KAA pada 2015 di Bandung, Jawa Barat. Sejumlah delegasi dari negara-negara Afrika menceritakan peran besar Indonesia dalam KAA. Cerita itu bahkan diperoleh para delegasi dari generasi sebelumnya. ”Saya merasa ditunjukkan ketika Indonesia hadir, ketika Indonesia aktif, dan tidak transaksional, kita hadir memikirkan dunia, maka dunia mengingat dan dunia menetapkan kita sebagai referensi,” ujar Anies.
Penyelenggaraan KAA diusulkan oleh Perdana Menteri Indonesia Ali Sastroamidjojo dalam Konferensi Kolombo, Sri Lanka, pada 1954. Usulan itu kemudian diterima dan KAA yang digelar 18 April 1955 dihadiri perwakilan dari 29 negara. Pertemuan yang digelar di tengah perang dingin itu menghasilkan Dasasila Bandung yang juga kerap disebut Deklarasi Bandung. Pada intinya, peserta KAA menyerukan menghilangkan kolonialisme di muka bumi. Negara-negara harus menghormati kedaulatan satu sama lain.
Saya merasa ditunjukkan ketika Indonesia hadir, ketika Indonesia aktif, dan tidak transaksional, kita hadir memikirkan dunia, maka dunia mengingat dan dunia menetapkan kita sebagai referensi.
Melihat pengalaman masa lalu, Anies merasa perlu mendorong agar Indonesia lebih aktif di kancah internasional. Kehadiran Indonesia di badan-badan dunia mesti diperkuat. Dengan demikian, akan muncul kesadaran kolektif bahwa warga Indonesia adalah bagian warga dunia.
Kehadiran Indonesia, lanjut Anies, bukan sekadar transaksional, melainkan juga menunjukkan bagian dari warga dunia yang terlibat dalam urusan-urusan dunia. Sebab, selama ini, sejumlah pihak menilai politik luar negeri Indonesia masih bersifat transaksional. Dengan kata lain, Indonesia bergerak ketika politik luar negeri memberikan keuntungan investasi dan perdagangan, bukan sebagai tanggung jawab sebagai warga dunia.
Menurut Anies, paradigma politik luar negeri transaksional membuat posisi Indonesia di kancah global menurun. Dalam indeks kekuatan di Asia, skor awal di tahun 2018 sebesar 19,9 turun menjadi 19,4 pada 2023.
Direktur Eksekutif CSIS Yose Rizal Damuri mengatakan, kebijakan luar negeri tidak dianggap sebagai isu krusial yang dapat memengaruhi sentimen pemilih. Padahal, dinamika politik global saat ini membuat Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang mempunyai visi dan strategi yang jelas atas kondisi dunia yang cepat berubah.
Selain Anies, CSIS juga mengundang dua bakal capres lain yang telah didaftarkan gabungan partai politik masing-masing sebagai peserta Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 untuk menyampaikan gagasan dengan tema yang sama. Ganjar Pranowo, bakal capres yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hanura, dan Partai Perindo, telah memberikan pidatonya pada Selasa (7/11/2023). Adapun bakal capres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo Subianto, dijadwalkan hadir pada Senin (13/11/2023).