Bertemu Tiga Bakal Capres, Presiden Jokowi Janji Netral di Pemilu 2024
Presiden Jokowi makan siang bersama tiga bakal capres, yakni Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo. Ada pembicaraan soal netralitas di Pemilu 2024.
JAKARTA, KOMPAS — Dalam pertemuan Presiden Joko Widodo bersama tiga bakal calon presiden yang akan berkontestasi di Pemilu 2024, Senin (30/10/2023), isu netralitas Presiden dan aparatur mengemuka. Dalam kesempatan itu, Presiden menegaskan komitmennya untuk menjaga netralitas, sekaligus menegaskan arahannya agar TNI/Polri dan para penjabat kepala daerah bersikap netral di pemilu.
Para bakal capres, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto, berturut-turut memasuki Istana Merdeka melalui pintu Wisma Negara yang jauh dari pantauan wartawan. Sekitar pukul 12.30 WIB, makan siang dimulai sembari berbincang ringan. Presiden menjamu mereka di salah satu ruang di Istana Merdeka, Jakarta.
Dalam jamuan itu, tiga bakal capres disajikan soto lamongan, ayam kodok, sapi lada hitam, bebek panggang, cumi goreng, udang goreng telur asin, dan kailan cah sapi. Selain itu, juga disajikan jus jeruk dan es "laksamana mengamuk" yang berisi mangga kweni dengan saus santan dan gula.
Seusai makan siang, Prabowo, Anies, dan Ganjar bersama-sama meninggalkan Kompleks Istana Kepresidenan melalui pintu yang mengarah ke Jalan Veteran dan memberikan keterangan kepada wartawan. ”Kami juga dalam suasana yang akrab dan tadi kami juga ucapkan terima kasih diundang. Kalau enggak diundang, jarang kami bisa kumpul ya,” kata Prabowo.
Presiden Jokowi, menurut Prabowo, berharap suasana perpolitikan baik dan kontestasi berjalan damai.
Tadi beliau sampaikan bahwa memang (sudah) mengumpulkan penjabat gubernur, bupati, bahkan akan mengumpulkan TNI/Polisi dan semua aparat-aparat untuk netral.
Adapun Anies kepada wartawan menuturkan, bahwa ia menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Presiden. Ia mengaku sering bertemu dengan banyak orang yang menyayangi Presiden Jokowi sehingga mereka menitipkan pesan agar Presiden menjaga netralitas. Selain itu, mereka berharap Presiden menegaskan seluruh aparat agar menjaga netralitas di pemilu dan pilpres.
”Dan tadi beliau sampaikan bahwa memang (sudah) mengumpulkan penjabat gubernur, bupati, bahkan akan mengumpulkan TNI/polisi dan semua aparat untuk netral,” tutur Anies.
Hal ini dinilai sebagai pesan penting dan bisa membuat Pilpres 2024 berjalan aman dan damai. ”Karena seluruh unsur penyelenggara negara menunjukkan sikap yang netral, yang profesional,” kata Anies.
Saat ditegaskan dalam wawancara langsung, Anies mengatakan, masyarakat harus memercayai komitmen Presiden menjaga netralitas. Anies mengatakan memercayai komitmen tersebut.
Ganjar menampik ketika ditanya apakah ada penekanan soal antikorupsi, kolusi, dan nepotisme disampaikan dalam pertemuan. Namun Ganjar mengiyakan saat ditanya apakah perihal netralitas dibahas. ”Iya, bicara soal netralitas tadi,” katanya.
Dalam keterangan kepada wartawan, Ganjar juga menilai netralitas sangat penting. ”Demokrasi kalau tidak ada netralitas, menjadi sangat parsial pasti, menjadi berat sebelah,” tuturnya.
Prabowo juga menyebutkan netralitas yang diharapkan sama seperti harapan semua pihak, yakni menginginkan pemilu berjalan baik dan lancar.
Baca juga: Presiden Jokowi Jamu Makan Siang Tiga Bakal Capres
Koordinator Staf Khusus Presiden AAGN Dwipayana menambahkan, makan siang ini sebagai bentuk komunikasi dan silaturahmi yang terus dijalin Presiden Jokowi dengan tokoh-tokoh politik, termasuk bakal capres. ”Seperti kebiasaan beliau, silaturahmi dilakukan dalam suasana informal, akrab sambil makan siang,” ujarnya.
Sembari makan siang, Presiden Jokowi mendengarkan pandangan dan harapan para bakal capres terkait Pemilu 2024. Presiden Jokowi, kata Dwipayana, juga memiliki pandangan dan harapan yang sama dengan para bakal capres agar pemilu berlangsung sehat, sejuk, dan damai sesuai prinsip-prinsip demokrasi. Presiden juga akan memastikan netralitas aparatur negara, salah satunya disampaikan dalam pengarahan pada penjabat kepala daerah, Senin (30/10/2023) siang di Istana Negara.
Dalam pengarahan tersebut, Presiden Jokowi meminta para penjabat kepala daerah mendukung tugas Komisi Pemilihan Umum di daerah dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Namun Presiden menegaskan agar para penjabat kepala daerah tidak mengintervensi dan jangan memihak.
”Masuk ke tahun politik pemilu, saya minta Gubernur, Bapak/Ibu Bupati, Wali Kota memberikan dukungan pada tugas-tugas KPUD dan Bawaslu. Tapi tidak mengintervensi apa pun. Membantu, anggaran segera, disegerakan. Dan juga saya minta jangan sampai memihak,” ujar Presiden Jokowi.
Kepala Negara mewanti-wanti bahwa memihak atau tidaknya penjabat kepala daerah itu mudah terlihat. ”Itu dilihat, lho, hati-hati. Bapak/Ibu dilihat. Mudah sekali kelihatan Bapak/Ibu memihak atau ndak.... Dan, juga pastikan ASN (aparatur sipil negara) itu netral,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Hal terakhir yang dipesankan Presiden Jokowi kepada para penjabat kepala daerah adalah menjaga kerukunan di tingkat bawah. ”Segera selesaikan kalau ada percikan-percikan yang berkaitan dengan politik. Selesaikan dengan baik,” ujarnya.
Ari Dwipayana menegaskan bahwa pengarahan serupa, akan disampaikan Presiden Jokowi kepada jajaran TNI/Polri dan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya.
Tidak cukup makan siang
Saat dihubungi, Airlangga Pribadi, pengajar Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya, menyebut makan bersama kerap menjadi model penyelesaian konflik ala Jokowi. ”Ketika ada persoalan besar, (pihak-pihak terkait) dipanggil, diajak makan, lalu dipandang persoalan selesai, padahal (itu) sangat tidak cukup,” katanya.
Menurut dia, persoalan yang dihadapi Presiden Jokowi kali ini sangat fundamental. Sebab, semua bermula dari rasa keadilan rakyat yang tersakiti ketika pencalonan Gibran Rakabuming Raka, putra sulungnya, muncul melalui proses hukum yang kontroversial dan tidak adil.
Proses pencalonan yang didahului putusan Mahkamah Konstitusi yang dipimpin adik ipar Jokowi atau paman Gibran tampak kontroversial dalam pengambilan keputusannya, sebab sangat kuat dugaan penyalahgunaan hukum oleh kekuasaan.
”Jadi ini bukan sekadar kontestasi antara kubu A dan kubu B atau persoalan di mana partai, PDI-P, merasa ditinggalkan. Tapi ini terkait komitmen kekuasaan terhadap fondasi republik bahwa kekuasaan ada batasnya, bukan tidak terbatas, dan penyalahgunaan hukum melalui rekayasa politik dan hukum yang berlangsung itu menyalahi substansi bernegara,” kata Airlangga.
Karena itu, dia menilai sekadar makan siang bersama ketiga bakal capres tak cukup menunjukkan netralitas Presiden Jokowi. Untuk menghilangkan catatan kritis ini, lanjut Airlangga, Presiden Jokowi bisa memulai dengan mengganti para menteri yang terlibat pemenangan calon tertentu. Ini diharap mampu mengembalikan sedikit kepercayaan publik bahwa kekuasaan berpihak pada masyarakat.
Selain itu, perlu ada penegasan TNI/Polri, Gubernur, Bupati, Wali Kota agar tidak berpihak kepada salah satu calon. Presiden Jokowi pun harus menjamin pemilu presiden berjalan secara adil.
Kompak mengenakan batik
Acara makan siang bersama para bakal capres itu sendiri menunjukkan keakraban para elite. Kendati tak ada kode busana yang ditentukan, baik Prabowo, Anies, maupun Ganjar mengenakan batik dengan nuansa motif parang.
Ganjar mengatakan secara kebetulan semua menggunakan batik. ”Enggak janjian ya, Pak, kita?” katanya kepada Prabowo.
Dia menyebut penggunaan baju batik penanda semua bakal capres orang Indonesia yang cinta produk Indonesia. Sementara Anies menceritakan baju batiknya bukan baru, melainkan selalu dirawat dengan sabun lerak sehingga awet, bahkan bisa sampai 20 tahunan.
Anies menambahkan, awalnya undangan makan siang disiapkan hari Minggu (29/10/2023), tetapi dia masih menunaikan janji bertemu masyarakat di Jember. Karena itu acara dijadwalkan Senin siang.
Adapun para bakal calon wapres menurut rencana makan bersama dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Namun, saat ini bakal calon wapres pendamping Anies-Muhaimin Iskandar masih di Malang, Jawa Timur. Wapres Ma’ruf Amin pun masih kunjungan kerja ke Jambi sampai Selasa (31/10/2023).
Saat ditanya mengapa ketiganya sampai harus dipertemukan di Istana dan hal ini menyimbolkan apa, Ganjar menjawab bahwa karena yang mengajak makan siang adalah Presiden. ”Karena yang mengajak Presiden, ya, di Istana. Kalau yang mengajak saya, mungkin saya ajak di kaki lima. Ha-ha-ha,” ujar Ganjar.
Ganjar tidak menjawab ketika ditanya apakah soal Gibran juga dibahas dalam makan siang bersama Presiden Jokowi. Namun, dia menyebut komunikasi selama makan berlangsung dengan asyik. Mereka membahas hal-hal yang ringan. ”Asyik, asyik. Kita ketawa-tawa. Ngobrolnyaenteng-enteng, enggak berat-berat kok tadi,” katanya.
Salah satu hal yang mereka bicarakan adalah soal makanan. ”Ngomong makanan, (Presiden) tanya kelihatannya pada seger-seger, ya? Sudah keliling ke mana aja? Kelihatannya kok ada yang tambah gemuk, ada yang tambah kurus,” ujar Ganjar.