Hasto Ungkap Ada Permintaan Perpanjangan Masa Jabatan Tiga Periode dari ”Pak Lurah”

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menyatakan berani mempertanggungjawabkan secara politik, hukum, dan di hadapan Tuhan bahwa partainya sempat diminta mendukung isu perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Hasto Kristiyanto

JAKARTA, KOMPAS — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan disebut pernah diminta oleh salah satu menteri untuk mendukung isu perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode. Bahkan, menteri tersebut mengklaim isu perpanjangan masa jabatan tiga periode itu sudah seizin ”Pak Lurah”.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (27/10/2023), mengatakan, ia berani mempertanggungjawabkan secara politik, hukum, dan di hadapan Tuhan bahwa partainya sempat diminta mendukung isu perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode. Menurut Hasto, permintaan itu disampaikan oleh salah satu menteri yang pernah mengklaim memiliki big data isu tersebut.

”Sebelumnya, saya bertemu dengan menteri tersebut, dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu. Saat itu dikatakan sebagai permintaan ’Pak Lurah’,” ujar Hasto.

Hasto tak mengungkap siapa sosok menteri itu dan sosok yang dimaksud sebagai ”Pak Lurah”. Namun, jika ditarik mundur ke belakang, tepatnya pada April 2022, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pernah menyinggung soal big data terkait isu penundaan Pemilu 2024. Saat itu, Luhut mengklaim 110 juta percakapan di media sosial yang masuk big data yang dipegang pihaknya mendukung penundaan Pemilu 2024.

BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo menolak usulan tiga periode yang mulai disuarakan. Menurut Presiden, semua harus taat konstitusi yang membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden dua periode. Hal ini disampaikan seusai meninjau Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Rabu (30/3/2022).

Hasto melanjutkan, di tengah dorongan untuk menyuarakan perpanjangan masa jabatan tersebut, partainya secara tegas menolaknya. PDI-P juga menilai wacana tersebut bertentangan dengan konstitusi. ”Maka, PDI-P bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PDI-P,” katanya.

Belakangan, isu perpanjangan masa jabatan presiden kembali menguat setelah disebut menjadi penyebab keretakan hubungan antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Hal itu disampaikan politikus PDI-P, Adian Naiputupulu. Menurut Adian, atas sikap partainya yang menolak isu itu, ada sejumlah pihak yang tak senang.

Bantah tuduhan

Melalui keterangan tertulis, sukarelawan pendukung Jokowi, Pro Jokowi (Projo), membantah tuduhan tersebut. Kepala Badan Pemenangan Pemilihan Presiden (Bappilpres) DPP Projo Panel Barus menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak pernah menginginkan masa jabatannya diperpanjang.

Bahkan, menurut Panel, berkali-kali Jokowi menyatakan dirinya taat kepada konstitusi, dan masa jabatan presiden maksimal dua kali berturut-turut. Pernyataan serupa ditegaskan lagi oleh Jokowi dalam pidato pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V Projo pada Mei 2022 di Borobudur, Jawa Tengah. ”Tuduhan itu drama, publik harus disuguhi informasi yang benar,” kata Panel.

Projo, lanjut Panel, lantas mengumumkan sikap resminya yang menolak wacana perpanjangan masa jabatan dan penundaan Pemilu 2024 pada 28 Desember 2022. Ketua Umum PDI-P Megawati kemudian mengumumkan penolakan serupa pada 10 Januari 2023.

”Pengumuman sikap Projo tersebut justru karena arahan Pak Jokowi untuk mengakhiri polemik di masyarakat. Jadi, tidak benar Jokowi baper soal itu, kemudian marah kepada PDI-P,” ujar Panel.

KOMPAS/ADRYAN YOGA PARAMADWYA

Ketua Panitia Musyawarah Rakyat (Musra) Panel Barus (kiri) menyerahkan hasil Musra kepada Presiden Joko Widodo (kanan), didampingi Penanggung Jawab Musra Budi Arie Setiadi (kedua dari kiri) dan Ketua Dewan Pengarah Musra Andi Gani Nena Wea (kedua dari kanan) di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (14/5/2023).

Panel justru berpandangan, mengemukanya tudingan ini tak terlepas dari kontestasi Pilpres 2024 yang akan diikuti oleh Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, serta Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Ia pun meminta semua pihak mengikhlaskan Gibran menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi calon presiden (capres) Prabowo Subianto.

”Pasangan-pasangan calon sudah didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum secara resmi. Kini waktunya bertempur gagasan untuk Indonesia, tidak perlu mendiskreditkan Presiden Jokowi dengan cara seperti itu,” ucap Panel.