”Mesin-mesin” Pemenangan Dipanaskan

Tim pemenangan Prabowo-Gibran, Ganjar-Mahfud, dan Anies-Muhaimin terus berkonsolidasi. Gibran bukan lagi anggota PDI-P.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden, Prabowo Subianto (kiri) dan Gibran Rakabuming Raka, bersiap menjalani pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Kamis (26/10/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Tiga pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden yang telah didaftarkan koalisi partai politik ke Komisi Pemilihan Umum terus mematangkan tim dan memanaskan ”mesin” pemenangan. Apalagi, peta perebutan suara makin dinamis setelah putra sulung Presiden Joko Widodo yang juga Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, menjadi bakal calon wapres pendamping bakal capres Prabowo Subianto.

Hingga Kamis (26/10/2023), pembentukan Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan bakal capres dan bakal cawapres Prabowo-Gibran dimatangkan. Tim pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah bergerak setelah Anies-Muhaimin didaftarkan pada 19 Oktober. Di sisi lain, organ-organ sukarelawan pendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD diminta memanaskan ”mesin” pemenangan dengan memperkuat strategi canvassing dan blusukan ke rumah-rumah warga.

Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Andre Rosiade, Kamis, mengatakan, setelah menetapkan mantan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Rosan Roeslani sebagai ketua TKN Prabowo-Gibran, pimpinan parpol anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) membahas susunan lengkap personel TKN.

Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman menegaskan, pembentukan TKN tak melibatkan Presiden Jokowi yang juga ayah Gibran. KIM menghormati Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang memiliki tugas di luar memenangkan salah satu capres dan cawapres.

KOMPAS/YOSEPHA DEBRINA RATIH PUSPARISA

Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman menjawab pertanyaan awak media di Gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Selasa (23/5/2023). Ia menegaskan belum ada pembahasan terkait usulan nama dalam Kabinet Indonesia Maju jika ada perombakan.

Sementara itu, tim pemenangan pasangan calon Anies-Muhaimin mulai bekerja. Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan, kerja pemenangan langsung dilakukan setelah Anies-Muhaimin didaftarkan. Kerja pemenangan dilakukan secara paralel, yakni di satu sisi terus melaksanakan konsolidasi internal, sedangkan sebagian lain terjun ke lapangan meyakinkan pemilih untuk mendukung Anies-Muhaimin.

Dalam acara konsolidasi TPN Ganjar-Mahfud bersama Ketua Organ Relawan Wilayah Kerja Pusat di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis malam, Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) Ahmad Basarah mengatakan, sejak rumah aspirasi sukarelawan diresmikan 1 Juni 2023, seluruh tim bergerak menggalang kerja sama dan dukungan dari sukarelawan dari Indonesia dan luar negeri.

Baca juga: Revisi PKPU Pencalonan Presiden Dibahas Setelah Reses DPR

Menurut dia, sukarelawan juga sampai saat ini melancarkan aksi canvassing dan menyambangi rumah-rumah penduduk di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Basarah berharap, dengan telah terbentuknya TPN yang dipimpin Arsjad Rasjid, TPN dapat membangun kerja sama koordinatif dan efektif. Kolaborasi antara organ sukarelawan dan partai politik pendukung Ganjar-Mahfud diharapkan menjadi pertemuan energi politik yang mampu membawa kemenangan Ganjar-Mahfud.

Anies diuntungkan

Hasil survei Indikator Politik Indonesia 16-20 Oktober 2023 melibatkan 2.567 orang di seluruh Indonesia dengan margin of error +/- 1,97 persen, yang diluncurkan, Kamis, mengindikasikan persepsi publik soal isu politik dinasti cenderung negatif. Survei dilakukan seusai Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan usia capres-cawapres, tetapi sebelum Gibran diumumkan sebagai cawapres dari Prabowo.

Peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menuturkan, pasangan Anies-Muhaimin diuntungkan dengan menguatnya isu politik dinasti. ”Semakin besar gaung dari pihak yang tidak setuju putusan MK, mayoritas mengarahkan dukungan suara ke Anies,” kata Burhanuddin.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Anies Baswedan (tiga dari kanan) dan Muhaimin Iskandar (tengah) berfoto bersama seusai melakukan pendaftaran di Gedung KPU, Jakarta, Kamis (19/10/2023).

Menurut dia, elektabilitas Prabowo turun dari 37 persen jadi 36,1 persen apabila dipasangkan dengan Gibran. Hal senada terjadi pada Ganjar yang turun dari 34,8 persen jadi 33,7 persen saat dipasangkan dengan Mahfud. ”Ini tak terlepas dari isu yang berkembang bahwa putusan MK diduga untuk memuluskan jalan bagi Gibran sebagai cawapres atau isu politik dinasti,” ujarnya.

Penurunan elektabilitas menunjukkan isu politik dinasti yang berkembang setelah putusan MK diduga berdampak negatif bagi dua pasangan. Di kalangan pemilih Prabowo, kata Burhanuddin, ada yang berpindah haluan karena sosok Gibran sebagai cawapres. Sementara pemilih Ganjar bingung dan belum menentukan pilihan karena Gibran, putra Jokowi, bergandengan dengan Prabowo.

Bukan lagi kader PDI-P

Keputusan Gibran Rakabuming Raka, yang juga kader PDI-P, untuk mendampingi Prabowo, dinilai menyimpang dari aturan PDI-P. Karena itu, Gibran otomatis sudah tak lagi di PDI-P. ”Aturan partai tegas. Tidak tegak lurus pada partai, otomatis Gibran tak jadi anggota PDI-P. Benar (Gibran) sudah tidak menjadi kader PDI-P,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Watubun saat dihubungi.

Menurut dia, keanggotaan Gibran sebagai kader PDI-P, lanjut Komarudin, secara de facto berakhir saat didaftarkan sebagai bakal cawapres pendamping Prabowo ke KPU pada Rabu (25/10).

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden, Ganjar Pranowo (kiri) dan Mahfud MD, bersiap menjalani pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Minggu (22/10/2023).

Pengamat politik dari Universitas Paramadina Jakarta, Ahmad Khoirul Umam, berpandangan, keluarnya Gibran dari PDI-P menandakan Presiden Jokowi ingin mengapitalisasi basis loyalnya yang mendukung PDI-P. Loyalis itu merupakan efek ekor jas yang dinikmati PDI-P sejak Pemilu 2014. Hal itu, katanya, harus disikapi PDI-P hati-hati dan bijak. (BOW/WIL/NCA/ESA/NIA/SYA)