Dalam Kompas Collaboration Forum-Afternoon Tea#15 bertajuk ”Peta Politik 2024” yang digelar harian ”Kompas”, sejumlah pengusaha menyampaikan harapannya terkait perhelatan Pemilu 2024.
Oleh
NIKOLAUS HARBOWO, AGNES THEODORA
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS Di tengah persaingan antarcalon peserta Pemilu 2024 yang sangat kompetitif, para pengusaha berharap penyelenggaraan pemilu berjalan aman dan damai. Siapa pun yang terpilih nanti diharapkan bisa membawa perbaikan bagi Indonesia.
Para penyelenggara pemilu juga harus memastikan persiapan hingga penyelenggaraan pemilu berjalan sesuai dengan rencana. Di sisi lain, pemilih juga harus diedukasi agar memilih pemimpin yang kuat gagasan sekaligus mampu memunculkan langkah-langkah konkret, serta memiliki rekam jejak yang baik.
Harapan itu antara lain mengemuka dari sejumlah peserta diskusi Kompas Collaboration Forum-Afternoon Tea#15 bertajuk ”Peta Politik 2024” yang digelar harian Kompas di Jakarta, Jumat (29/9/2023). Hadir sebagai pemateri peneliti senior harian Kompas, Bestian Nainggolan; serta Kepala Desk Politik dan Hukum Kompas Antony Lee. Diskusi dipandu oleh Pemimpin Redaksi Kompas Sutta Dharmasaputra.
Sekitar 20 pengusaha menghadiri acara ini, di antaranya CEO Sintesa Group Shinta Widjaja Kamdani, CEO Citibank Indonesia Batara Sianturi, Komisaris Utama PT Sreeya Sewu Indonesia Tbk Antonius J Supit, Presiden Direktur PT AKR Corporindo Tbk Haryanto Adikoesoemo, Komisaris Independen Bank OCBC NISP Betti S Alisjahbana, dan Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk Franciscus Welirang.
Dalam diskusi, Shinta Widjaja Kamdani menyampaikan sejumlah harapan pengusaha terkait Pemilu 2024. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia itu mengungkapkan, salah satunya pemilu bisa berlangsung tenang dan tak ada gejolak dari sisi keamanan. Para peserta pemilu juga diharapkan bisa berkompetisi jujur, adil, serta saling menghargai hasil pemilu. Artinya, yang kalah harus menghargai siapa pun yang keluar menjadi pemenang.
”Yang penting, dari hasilnya, jangan ribut-ributlah. Silakan bertanding kalian, tetapi don’t make the winner takes it all, silakan berbagi sehingga ini jadi pemilu yang siapa pun pemenangnya, yang penting semua bisa baik untuk negeri,” ujar Shinta.
Franciscus Welirang sependapat dengan Shinta. Menurut dia, semua pengusaha tentu berharap proses demokratisasi ini berjalan baik, aman, tanpa ada kerusuhan. ”Siapa pun yang terpilih adalah pilihan rakyat. Kalau saya sebagai pengusaha, siapa pun yang terpilih pilihan rakyat dan harus kami hormati dan support,” ujarnya.
Distribusi logistik
Ia juga mengingatkan, Pemilu 2024 merupakan hajatan besar. Dalam pemilu itu tak hanya digelar pemilihan presiden, tetapi juga pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD di seluruh Indonesia. Setelah itu, berselang bulan, ada pula pemilihan kepala daerah. Menurut dia, hal ini bukan persoalan yang mudah, terutama bagi para penyelenggara pemilu. Sebab, selain menyiapkan berbagai dokumen administratif, para penyelenggara juga harus memastikan pemenuhan logistik di sekitar 820.000 tempat pemungutan suara (TPS).
”Ini enggak gampang. Kalau tidak sampai atau ada beberapa tempat yang tertinggal, apa yang terjadi? Kami saja sebagai pengusaha, mengirim logistik sebanyak itu, mungkin tak mudah mengikutinya,” katanya.
Kemudian, hal lain yang perlu diantisipasi ialah risiko keamanan di daerah-daerah rawan. Sejauh mana aparat keamanan yang ada sudah memenuhi kebutuhan pengamanan daerah-daerah rawan tersebut. ”Jangan sampai, jika ada 20-30 daerah ramai atau ribut di TPS, yang saya khawatirkan karena tipis aparat keamanannya, akhirnya terpaksa dengan kekerasan. Salah prosedur standar operasi pula. Ini potensi masalah yang perlu dipetakan,” katanya.
Menurut Antonius J Supit, hal lain yang tak boleh dilupakan adalah mengedukasi pemilih di tengah tingkat kompetisi yang tajam antarcalon. Jangan sampai pemilih asal memilih pemimpin dan mengesampingkan rekam jejak. Masalah rekam jejak, katanya, menjadi penting karena pemilu soal memilih pemimpin. Apalagi, pemimpin ini salah satunya merupakan presiden dan wakil presiden yang akan mengurus masalah kebangsaan dan keadilan seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, perlu juga dilihat sejauh mana gagasan mereka dapat dikonkretkan.
”Kalau kita lihat, tema calon yang ada, kan, semuanya masih kualitatif. Bahwa kita akan begini, kita akan begitu, tetapi bagaimana caranya? Ini, kan, tidak ada. Saya harap, di sisa-sisa bulan ini, semua itu harus bisa tergali, program-program konkretnya seperti apa,” ujarnya.
Secara terpisah, saat dihubungi Minggu, anggota Komisi Pemilihan Umum, Betty Epsilon Idroos, menyampaikan, KPU akan terus bekerja secara profesional dalam mengawal Pemilu 2024, serta bekerja sesuai dengan ketentuan, termasuk memastikan penyelenggaraan dapat berjalan sebaik mungkin.
Ia menegaskan, KPU sebagai penyelenggara tidak dapat bekerja dan berdiri sendiri dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilu. Ini merupakan kerja bersama dan membutuhkan gotong royong semua elemen bangsa untuk menyukseskan demokratisasi bangsa melalui penyelenggaraan pemilu.
”Pemilu itu inklusif, dari, untuk, dan oleh semua komponen bangsa,” ujar Betty.
Anggota Badan Pengawas Pemilu, Totok Hariyono, pun menyampaikan bahwa Bawaslu berkomitmen akan berusaha semaksimal mungkin mengawal pemilu sebagaimana diamanatkan undang-undang. Bawaslu akan melaksanakan pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap setiap tahapan pemilu dengan mengedepankan metode pengawasan gotong royong.
”Bahwa pemilu bukan tanggung jawab penyelenggara pemilu saja, melainkan tanggung jawab seluruh elemen bangsa,” tutur Totok.
Dengan konsep gotong royong, peserta pemilu bukanlah dianggap sebagai musuh yang dicari-cari kesalahannya, melainkan para calon negarawan yang sedang berkompetisi menjadi negarawan terbaik. Karena itu, mereka perlu didampingi Bawaslu agar tidak melanggar aturan yang akan merusak citranya sebagai negarawan.
”Dengan keberadaan Bawaslu, pemilu akan berjalan lebih demokratis dan bagi peserta pemilu akan merasa aman dan nyaman dalam berkompetisi atau mengikuti setiap tahapan pemilu,” kata Totok.