Presiden Jokowi: Berita yang Baik Tidak Asal Viral
Presiden Joko Widodo meminta pemberitaan media massa tak sekadar mencari viral atau sensasi. Kode etik jurnalistik juga perlu dipegang teguh untuk membedakan wartawan dengan jurnalisme warga.
Oleh
NINA SUSILO
·3 menit baca
JAKARTA,KOMPAS — Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI diharapkan mampu menjaga profesionalitas wartawan dalam mempersiapkan berita yang benar, baik, dan berimbang. Pemberitaan pun diharapkan tidak sekadar mencari viral atau sensasi.
Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat membuka Kongres XXV PWI di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/9/2023). Hadir dalam acara ini Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Ketua Umum PWI Atal Sembiring Depari, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, dan mantan Ketua DPD Oesman Sapta Odang.
Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah terbiasa menerima masukan dan kritik media, baik yang disampaikan secara samar, halus, maupun keras dan pedas. Tak hanya itu, ada juga kritik yang disebut Presiden sebagai offside alias tidak jelas tujuannya.
”Saya ngomong apa adanya, ya. Ya, tidak apa-apa, menurut saya, semua tidak apa-apa dan semua tetap menjadi jamu sehat dan energi tambahan bagi pemerintah. Apalagi, ini makin dekat dengan tahun politik, pasti makin banyak yang tadi saya sampaikan (masukan dan kritik), akan keluar,” tuturnya.
Menjelang Pemilu 2024, PWI sebagai organisasi wartawan tertua dan terbesar diharapkan menjaga profesionalisme pers. PWI juga perlu mengawal rakyat agar mendapat pemberitaan yang benar, otentik, berkualitas, dan berimbang tanpa ada tarik-menarik kepentingan apa pun.
Presiden menambahkan, semestinya berita yang baik saat ini bukan berita yang asal viral, juga bukan berita yang asal sensasional. Berita yang sekadar mencari sensasi ini justru memicu hoaks bertebaran. Sampai saat ini, menurut Presiden, dalam laporan Menkominfo, masih ada sekitar 11.000 hoaks yang bertebaran di dunia digital.
Diingatkan pula bahwa kode etik jurnalistik perlu terus dipegang teguh. Sebab, ini yang menjadi nilai lebih media dan pers ketimbang jurnalisme warga (citizen journalism).
”Sekali lagi, jangan terpancing bersaing karena viral atau bersaing karena hoaks dan jangan terpancing karena yang penting viral, heboh, dibaca. Saya kira hal-hal seperti itu yang harus kita hindari,” tambah Presiden.
Diakui pula bahwa dunia jurnalistik, khususnya industri media, saat ini sedang tidak baik-baik saja. Tantangan akibat kemajuan dunia digital dialami Indonesia dan negara-negara lain. ”Dunia digital ini tidak bisa kita hentikan, tidak bisa kita suruh stop, kayak AI sekarang ini,” ujarnya.
Dicontohkan, saat KTT G20 di India, 9-10 September lalu, enam pemimpin negara besar berbicara khusus mengenai kecerdasan buatan (AI). Presiden Jokowi menangkap ketakutan yang amat sangat dalam pertemuan ini. Masalahnya, regulasi selalu terlambat.
Di Indonesia, saat ini payung regulasi terkait transformasi digital diharapkan bisa lebih holistik. Aturan ini pun harus mampu memayungi industri kreatif Indonesia, UMKM, termasuk pengaturan penjualan daring (e-commerce) melalui media sosial. Presiden Jokowi menyebut pengaturan perdagangan daring via media sosial akan terbit pada Selasa (26/9/2023). ”Karena dampaknya memang sangat dahsyat sekali. Kita terlambat hanya berapa bulan saja sudah efeknya ke mana-mana,” tambahnya.
Dengan pengaturan ini, diharapkan perkembangan teknologi bisa menciptakan potensi ekonomi baru, bukan menggerus atau membunuh ekonomi yang sudah ada.
”Publisher rights”
Presiden Jokowi juga menyampaikan pembahasan mengenai hak penerbit (publisher rights)sudah hampir selesai. ”Titik temu antarpemangku kepentingan saya lihat sudah mulai terlihat, mulai menguat, dan ini akan cepat selesai,” ujarnya.
Budi Ari mengamini pembahasan rancangan peraturan presiden terkait publisher rights hampir rampung. ”Tadi menurut arahan Pak Presiden, dikit lagi, sedikit lagi bisa dituntaskan,” katanya.
Saat ditanya mengenai apa saja poin yang diperdebatkan, Budi Arie mengelak. ”Ada beberapalah, nanti dikit lagi mudah-mudahan bisa tuntas. Ya, beberapalah soal diskusi dengan platformnya, algoritma. Kalau detail, kan, memang perdebatannya di situ-situ saja,” tambahnya.
Sementara Atal S Depari dalam laporannya menyebut PWI hadir untuk menjunjung kebebasan pers serta mendorong pers yang semakin profesional dan demokrasi di Indonesia. Namun, diakui saat ini perkembangan teknologi informasi mengubah tantangan pers nasional. ”PWI akan selalu hadir mengikuti dan menjawab persoalan-persoalan yang ada,” katanya.
Adapun Kongres XXV PWI kali ini dilangsungkan di Bandung, Jawa Barat. Peserta kongres berasal dari sejumlah daerah di Indonesia.
Jaga kondisi
Dalam pertemuan dengan Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin pagi, Presiden juga mengajak mereka untuk ikut menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif dalam menyambut tahun politik 2024. Dengan demikian, pemilu terselenggara secara aman, damai, jujur, dan adil pada 14 Februari 2024 mendatang.
Dalam kesempatan itu, Ketua Umum PP Parmusi Usamah Hisyam menyampaikan rencana kegiatan Jambore Nasional Dai Desa Madani Parmusi 2023 yang akan digelar pada 26-30 September 2023 di Gunung Gede Pangrango, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.