Partai Kebangkitan Bangsa menerima tawaran Partai Nasdem untuk memasangkan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar. Di sisi lain, Partai Demokrat mencabut dukungan untuk Anies.
Oleh
IQBAL BASYARI, AMBROSIUS HARTO MANUMOYOSO, WILLY MEDI CHRISTIAN NABABAN, PRAYOGI DWI SULISTYO, HIDAYAT SALAM
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS– Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB memutuskan bekerja sama dengan Partai Nasdem di Pemilu Presiden 2024 karena tawaran yang diberikan adalah menjadikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden. Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin akan dideklarasikan di Surabaya pada Sabtu (2/9/2023) ini.
Sementara itu, rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat pada Jumat (1/9), antara lain, memutuskan mencabut dukungan untuk Anies di Pemilu Presiden 2024 dan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).
”Partai Demokrat tidak lagi berada dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan karena telah terjadi pengingkaran terhadap kesepakatan yang dibangun selama ini,” kata Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Alfian Mallarangeng seusai rapat yang dipimpin Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.
KPP yang awalnya terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah sepakat mengusung Anies sebagai bakal capres. Meski sudah relatif lama terbentuk, bakal cawapres Anies tak kunjung ditetapkan. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebelumnya pernah disebut sebagai kandidat cawapres untuk Anies.
Secara terpisah, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad juga menegaskan, kerja sama politik Gerindra dan PKB juga bubar dengan sendirinya. Pasalnya, PKB sudah menjalin kerja sama politik dengan Nasdem yang mengusung Anies-Muhaimin.
Meski tidak diberi tahu lebih dulu, kata Dasco, Gerindra menghormati keputusan PKB. Ia juga mengucapkan selamat berjuang dan mengajak untuk tetap menjaga pemilu berlangsung aman dan lancar.
Kini, Gerindra akan fokus berlayar bersama Koalisi Indonesia Maju yang beranggotakan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Bulan Bintang (PBB).
Pragmatis
Pengajar Komunikasi Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Gun Gun Heryanto, mengatakan, situasi saat ini semakin menegaskan bahwa koalisi yang dibangun hanya bertumpu pada kepentingan pragmatis. Tiap-tiap parpol berupaya memaksimalkan peluang mereka untuk meraup banyak suara pada Pemilu 2024.
Menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Anies-Muhaimin merupakan solusi dari kebuntuan kedua parpol, yaitu PKB dan Nasdem. Selama ini, lanjut Adi, Nasdem kesulitan mencari tokoh Nahdliyin untuk menutupi kekurangan Anies.
Di sisi lain, Muhaimin tidak kunjung mendapat kepastian untuk ditetapkan sebagai bakal cawapres dari Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra. ”Meskipun keduanya (Anies dan Muhaimin) tidak terlalu ideal karena secara elektabilitas Muhaimin tidak terlalu tinggi dan sulit meningkatkan suara Anies,” kata Adi.
Rapat pleno
PKB memutuskan menerima tawaran Partai Nasdem untuk bekerja sama dalam Pilpres 2024 setelah menggelar rapat pleno gabungan DPP PKB di Grha Gus Dur, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (1/9) petang.
PKB memutuskan bekerja sama dengan Nasdem karena tawaran yang diberikan adalah menjadikan Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres. Tawaran itu selaras dengan hasil Muktamar PKB Bali 2019 yang memutuskan Muhaimin harus maju sebagai capres ataupun cawapres pada Pilpres 2024
Rapat pleno gabungan tak hanya diikuti pimpinan PKB, tetapi juga jajaran Dewan Syura PKB, seperti Wakil Ketua KH Manarul Hidayat, Sekretaris KH Syaifullah Ma’shum, Wakil Sekretaris KH Maman Imanul Haq, dan KH Syihabuddin Ahmad selaku anggota. Selain itu, hadir pula Ketua Dewan Pengurus Wilayah PKB Jatim Abdul Halim Iskandar.
Sekretaris Jenderal PKB Hasanuddin Wahid dalam jumpa pers seusai rapat pleno gabungan mengungkapkan, pasangan Anies-Muhaimin akan dideklarasikan di Surabaya pada Sabtu (2/9) ini. Menurut dia, keputusan PKB menerima tawaran Nasdem sudah didukung para kiai. ”Mereka memberikan mandat kepada kami, bismillahi tawakkaltu Alallah, budhal, Gus! Itu dalam bahasa Jawa artinya berangkat, Gus!” ujarnya.
Wakil Ketua Umum PKB Hanif Dhakiri menjelaskan, PKB memutuskan bekerja sama dengan Nasdem karena tawaran yang diberikan adalah menjadikan Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres. Tawaran itu selaras dengan hasil Muktamar PKB Bali 2019 yang memutuskan Muhaimin harus maju sebagai capres ataupun cawapres pada Pilpres 2024.
”Lalu proses berjalan, dinamika terjadi, dan komunikasi politik dilakukan. Pada akhirnya kemudian yang nyambung dengan tawarannya PKB, ya, Nasdem,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Hanif, PKB juga meyakini akan mendapatkan efek ekor jas apabila menempatkan orang tertinggi di partai sebagai cawapres. Munculnya gambar Muhaimin di surat suara pilpres diyakini akan memberikan efek positif terhadap kenaikan suara PKB.
Cabut dukungan
Pada hari yang sama, Majelis Tinggi Partai Demokrat juga menggelar rapat darurat untuk membahas keputusan Nasdem dan Anies untuk berpasangan dengan Muhaimin. Salah satu keputusan yang diambil dalam rapat itu adalah mencabut dukungan terhadap Anies pada Pilpres 2024 dan tak lagi berada di KPP.
Menurut Andi Alfian Mallarangeng, Demokrat keluar dari koalisi karena pengkhianatan atau pengingkaran kesepakatan yang telah dibangun.
Dalam sambutannya, Yudhoyono menegaskan, pengkhianatan yang diterima Demokrat merupakan manuver politik yang tidak beretika dan bermoral. Hal itu juga turut memantik amarah dan emosi kader Demokrat di daerah. ”Politik itu memang penuh siasat taktik. Tapi saya tidak menyangka, setelah setahun berjuang bersama, strateginya melewati batas moral dan etika dalam berpolitik,” katanya.
Adapun manuver yang dimaksud merupakan pencoretan Agus sebagai bakal cawapres untuk Anies. Padahal, menurut Demokrat, pasangan Anies- Agus tinggal menunggu waktu deklarasi. Namun, duet yang diputuskan malah antara Anies dan Muhaimin Iskandar.
Yudhoyono menegaskan, dalam waktu dekat Partai Demokrat akan berkonsolidasi dengan pengurus tingkat pusat hingga daerah. Selain untuk menentukan langkah selanjutnya, Partai Demokrat juga memastikan mitra koalisi ke depan tidak akan mengkhianati komitmen.