Kepuasan Kinerja Bidang Polkam Tertinggi, Mahfud: Ini Dampak Konsistensi Jaga Pemilu

”Ini yang menyebabkan adalah konsistensi kita menjaga bahwa pemilu sebagai agenda politik, tahapan-tahapannya kita jaga,” kata Menko Polhukam Mahfud MD terkait kenaikan kepuasan atas kinerja pemerintah di sektor polkam.

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD melakukan sesi wawancara di gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (20/7/2023).

Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah naik hingga mencapai posisi tertinggi di periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dari empat bidang yang diukur dalam survei Kompas, bidang politik dan keamanan menjadi yang tertinggi. Dalam perbincangan bersama Kompas, Jumat (18/8/2023), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, apresiasi yang tinggi ini antara lain dampak dari konsistensi pemerintah menjaga tahapan pemilu. Berikut petikan wawancaranya.

Apa yang memengaruhi kenaikan apresiasi masyarakat di bidang politik dan keamanan?

Pertama, saya merasa sangat gembira dari data yang saya peroleh ini karena kepuasan publik terhadap pemerintah itu mencapai 74,3 persen, tertinggi selama saya ikut di kabinet. Namun, yang lebih menggembirakan bagi kami capaian di Polkam. Sebab, kontribusi polkam terhadap ini ternyata tinggi.

Kalau kepuasan publik terhadap pemerintah itu rata-rata 74,3 persen, maka sumbangan Polkam ternyata 79,3 di atas kepuasan publik terhadap pemerintah. Ini lebih tinggi daripada bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat sehingga saya cukup bersyukur Polkam cukup tertinggi.

Ini yang menyebabkan adalah konsistensi kita menjaga bahwa pemilu sebagai agenda politik, tahapan-tahapannya kita jaga. Hak-hak masyarakat untuk berbicara tentang pemilu baik yang setuju maupun yang tidak setuju kita buka selebar-lebarnya. Kami tetap ikut konstitusi sehingga masyarakat menjadi yakin. Karena apa yang kita umumkan dan kita lakukan di sini untuk menyongsong pemilu damai, tertib, dan tepat waktu dapat dipahami oleh publik bukan sesuatu yang pura-pura.

Terhadap DPR, kami juga berani berargumentasi meskipun tidak harus putus hubungan ketatanegaraan. Kami tunjukkan bahwa pemerintah punya sikap politik seperti ini dan pemilu akan berjalan menurut cara-cara yang diyakini oleh pemerintah benar. Ini membuat kepercayaan publik bahwa hak-hak politik diberikan. Parpol yang lama dan yang baru juga dipersilakan berkontestasi secara fair.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Perwakilan pimpinan partai politik dan KPU dalam acara Pengundian dan Penetapan Nomor Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2024 di halaman Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Rabu (14/12/2022).

Kami juga menjaga aspek keamanan dan penegakan hukumnya. Dari sudut pandang keamanan, kami lihat negara ini aman. Memang kalau melihat di media sosial, di berita resmi seakan-akan ada kasus pembunuhan, pencurian yang viral, padahal jumlahnya kecil. Indonesia sangat luas, jumlah penduduknya sudah lebih dari 271 juta sehingga kasus-kasus yang sering muncul jika dibandingkan dengan cakupan atau luasan itu relatif kecil. Kalau publik mengapresiasi dengan angka 79,3 persen itu, menurut saya, wajar. Itu adalah gambar mengenai politik dan keamanan di Indonesia yang sangat luas.

Sementara itu, di bidang hukum, pemerintah juga menegakkan hukum tanpa pandang bulu terhadap pejabat sendiri. Jika periode survei itu Juli-Agustus, pada bulan-bulan sebelumnya itu ramai kasus dugaan korupsi pembangunan menara BTS 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kami juga menindak pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang, yang katanya dilindungi oleh jenderal berbintang. Kalau dia di-back up oleh jenderal, saya di-back up oleh konstitusi.

Dulu, kami pesimis hukum itu susah naik kepuasannya. Karena, ketika saya dipanggil oleh Pak Jokowi pada 22 Oktober 2019, tingkat kepuasan publik masih rendah. Salah satunya karena kasus pelanggaran HAM berat yang tidak selesai-selesai. Sekarang, alhamdulillah sudah di angka 61,9 persen. Naiknya cukup tinggi.

Salah satunya karena kami menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat secara nonyudisial. Banyak orang mengatakan itu bola politik sehingga tidak selesai-selesai. Kami memilih penyelesaian nonyudisial sebagai penyelesaian yang paling tepat untuk saat ini. Itu adalah upaya terobosan supaya negara memberikan hak konstitusional kepada korban. Jangan sampai korban hilang telantar, meninggal merana tanpa diperhatikan negara. Oleh karena itu, kami berikan haknya, dan ini juga diapresiasi oleh Dewan HAM PBB.

Untuk bidang hukum itu dari catatan survei sebelumnya memang paling susah untuk naik angkanya. Kuncinya apa?

Pemerintah sungguh-sungguh saja. Kami juga terbuka bahwa masalah penegakan hukum harus diselesaikan. Kalau ada yang tidak bisa karena ada kolusi, kami buka saja ke publik. Pasti ada isu bekingan ini-itu, seperti dalam kasus tindak pidana perdagangan orang. Kami selesaikan saja, bentuk satuan tugas. Artinya, pemerintah tegas dan terbuka saja. Saya tidak menyembunyikan sesuatu. Saya berbicara dengan siapa saja tetapi tidak di bawah meja. Yang penjahat pun ayo datang ke saya, tetapi berbicara terbuka, jangan di bawah meja.

Biasanya ada yang takut bicara dengan orang jahat, lalu keder karena di bawah meja, lalu kasusnya hilang. Saya enggak, wong di belakang saya konstitusi. Dan, terus terang kalau secara struktural saya juga di-back up Pak Jokowi untuk menindak. Pak Jokowi itu kalau soal urusan ekonomi itu dia tahu detail, angkanya berapa, tempatnya di mana, luasannya berapa dia hafal. Namun, kalau di bidang hukum itu sangat umum arahannya. Hukum harus ditegakkan saja, makanya saya yang aktif memberikan usul. Kalau saya perlu inpres dibuatkan inpres. Kalau butuh arahan khusus dibuatkan.

Di setahun terakhir masa jabatan, biasanya kepuasan publik turun, tetapi ini malah membaik. Maknanya apa bagi pemerintah terutama menjelang sirkulasi elite politik 2024?

DIAN DEWI PURNAMASARI

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memberikan penjelasan tentang Tim Percepatan Reformasi Hukum dan target yang ditetapkan untuk mereka di Jakarta, Jumat (9/6/2023).

Bagi saya itu satu hikmah. Pertama, ada satu model, cara, dan arah yang harus dilanjutkan dari pemerintahan ini. Pola-polanya, pilihan substansinya harus dilanjutkan. Karena ternyata di saat orang berpikir orang sudah malas karena tinggal setahun lagi, ini malah naik. Mungkin ada sesuatu yang harus diteruskan tentang pola, gaya komunikasi publik, penyadaran dengan sentuhan langsung ke masyarakat, itu memang perlu keberlanjutan. Sebab, periodisasi pemerintahan berganti adalah sebuah keharusan.

Namun, pada dasarnya program-program yang bagus butuh keberlanjutan. Tentu setiap pemerintah punya masalah. tidak ada pemerintah yang tidak pernah dikritik mulai dari zaman Bung Karno sampai Pak Habibie yang paling demokratis saja dikritik. Artinya, kritik selalu ada, tetapi dari kritik itu harus ada kebaikan yang harus dilanjutkan.