Bakal capres Anies Rasyid Baswedan menegaskan, nama bakal cawapres akan diumumkan pada waktu yang tepat. Saat ini, ia fokus sosialisasi gagasan untuk menciptakan Indonesia yang lebih adil.
Oleh
KURNIA YUNITA RAHAYU
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Sekalipun ada klaim bahwa nama calon pendamping Anies Baswedan untuk maju pada Pemilihan Presiden 2024 sudah dikantongi, penentuan sosok bakal calon wakil presiden di Koalisi Perubahan untuk Persatuan masih alot. Sejumlah partai anggota koalisi masih berbeda suara dalam mempertimbangkan sosok yang akan dipilih.
Partai Nasdem, misalnya, kembali mengingatkan agar Anies Baswedan, bakal calon presiden (capres) yang diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), tidak memilih calon pendampingnya hanya berdasarkan pertimbangan latar belakang sebagai tokoh partai politik (parpol). Anies diminta untuk tetap merujuk pada tiga kriteria bakal calon wakil presiden (cawapres) yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu membantu pemenangan, menjaga stabilitas koalisi, dan membuat proses pemerintahan berjalan efektif. Hal itu penting karena koalisi telah menyerahkan kewenangan penentuan bakal cawapres kepada Anies.
Terkait dengan tiga kriteria itu, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan, figur yang dipilih Anies harus bisa mengisi kekurangan elektoral Anies di sejumlah wilayah. Sosok bakal cawapres juga harus bisa menciptakan stabilitas koalisi yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu sehingga tak boleh ada standar ganda atau keberpihakan pada salah satu partai. Sebab, tujuan memilih pendamping Anies bukan sekadar untuk memenuhi syarat pencalonan, melainkan juga untuk memenangi Pilpres 2024.
”Kalau sekadar memilih cawapres karena berasal dari partai tertentu, jika dipilih nanti ditakutkan partai tersebut bakal menarik diri, maka itu pengingkaran terhadap komitmen koalisi. Sebab, sejak awal koalisi ini sudah disepakati setara,” ujar Ali melalui keterangan tertulis, Selasa (2/8/2023).
Meski piagam kerja sama KPP memberikan wewenang kepada Anies untuk menentukan sendiri bakal cawapresnya, kata Ali, itu tidak berarti bahwa bakal capres bisa semaunya dalam menentukan calon pendamping. Anies harus bisa menjelaskan kepada ketiga parpol anggota koalisi alasan pemilihan seorang tokoh untuk bisa memenangi kontestasi, bukan hanya karena tanpa sosok itu syarat pencalonan presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak bisa dipenuhi.
Selain itu, Ali juga berharap Anies segera membentuk tim pemenangan dan memulai sosialisasi ke masyarakat. Sebab, selama ini ia melihat, sosialisasi Anies sebagai bakal capres belum terkonsolidasi dengan baik. Sosialisasi masih dilakukan atas nama parpol, bukan KPP.
Kalau sekadar memilih cawapres karena berasal dari partai tertentu, jika dipilih nanti ditakutkan partai tersebut bakal menarik diri, maka itu pengingkaran terhadap komitmen koalisi. Sebab, sejak awal koalisi ini sudah disepakati setara.
”Yang kami mau, Anies dalam setiap perjalanannya didampingi tim koalisi dan diterima di daerah oleh tiga kader partai politik,” ujar Ali.
Secara terpisah, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, tokoh parpol dan nonparpol berhak untuk menjadi calon pendamping Anies. Semua tokoh yang pernah diusulkan, misalnya Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Ahmad Heryawan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, berpeluang untuk dipilih. Pihaknya pun tidak mempermasalahkan jika Anies akhirnya memilih salah satu tokoh yang merupakan kader parpol anggota KPP selama keputusan itu dikomunikasikan dengan baik.
Mardani mengatakan, dalam pertemuan terakhir dengan Anies, persoalan penentuan bakal cawapres hanya tinggal menunggu momentum yang tepat. Sudah ada beberapa alternatif momen yang tengah diperhitungkan untuk mengumumkan calon pendamping Anies. Meski demikian, PKS tetap mendorong agar deklarasi dilakukan secepatnya. ”Kami maunya (deklarasi bakal cawapres) lebih awal, lebih baik,” kata Mardani.
Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukriyanto mengatakan, KPP telah membuat kesepakatan yang dituangkan dalam piagam koalisi. Isi kesepakatan tersebut jelas, yaitu berkontribusi dalam pemenangan, memperkuat dan menjaga stabilitas koalisi, pengelolaan pemerintahan yang efektif, memiliki visi yang sama dengan bakal capres, serta berkomitmen membangun kebersamaan sebagai dwi tunggal.
”Jelas jika cawapres Mas Anies adalah kader utama, kader terbaik atau ketua umum parpol, apalagi dari anggota koalisi dipastikan akan mampu memperkuat dan menjaga stabilitas koalisi. Keterpilihan berikutnya tentu akan ditentukan oleh kriteria yang lainnya. Jika pada faktanya Mas AHY adalah sosok terbaik yang memenuhi lima kriteria itu, saya rasa tidak ada alasan untuk menghalanginya karena tujuan kita untuk memenangi kompetisi,” kata Didik.Ia menambahkan, tidak merisaukan pendapat Ali, karena keputusan penetapan bakal cawapres ada di tangan Anies. Ia pun memaklumi karena narasi yang sama pernah dikemukakan sebelumnya.
Gencarkan sosialisasi
Sementara itu, Anies menerima kunjungan sejumlah pegiat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kediamannya, Pendopo Anies Baswedan, Lebak Bulus, Jakarta, Selasa sore. Seusai berdiskusi secara tertutup, ia mengatakan tak mau banyak berbicara tentang bakal cawapres. Sebab, ia ingin lebih banyak menyampaikan gagasan untuk menciptakan Indonesia yang lebih adil, kesempatan kerja lebih banyak, dan harga bahan pokok yang lebih murah.
”Itu menjadi lebih penting buat saya karena ini soal waktu saja kok. Dan itulah yang sesungguhnya dibutuhkan oleh keluarga-keluarga. Keluarga ingin agar hasil pemilihan, siapa pun namanya, apa pun partainya, ingin hidupnya lebih baik, pekerjaan lebih banyak, harga-harga lebih murah, kesehatan lebih terjamin, dan itu yang menjadi fokus kami,” kata Anies.
Ia menambahkan, nama bakal cawapres akan diumumkan pada waktu yang tepat. Berkaca dari pengalaman memimpin Jakarta pada 2017-2022, Anies mengatakan, selalu mengumumkan kebijakan setelah selesai dikerjakan. Hal itu penting agar masyarakat tidak terombang-ambing terhadap perubahan-perubahan yang masih bisa terjadi dalam proses penggodokan kebijakan.
”Yang penting sekarang kita sosialisasi terus, sampaikan yang menjadi gagasan. Kita mengalir saja, termasuk urusan penentuan wakil, nanti pada waktu yang tepat akan diumumkan,” ujar Anies.