Di era digital dan media sosial, pemimpin sulit bersembunyi dari penilaian publik. Hal ini harus memotivasi pemimpin agar senantiasa menjaga profesionalisme, bukannya menjadi gentar dan semakin berjarak dengan rakyat.
Oleh
MAWAR KUSUMA WULAN
·3 menit baca
JAKARTA. KOMPAS — Indonesia membutuhkan pemimpin yang inklusif, memiliki wawasan kebangsaan serta kemampuan untuk menjaga harmoni dalam kemajemukan. Keberagaman harus dijadikan sebagai kekuatan bangsa Indonesia. Pemimpin perlu menjunjung moderasi dan mengutamakan narasi-narasi damai, termasuk di media sosial.
Hal ini diungkapkan Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada Kuliah Umum yang diberikan kepada Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXV dan Program Pendidikan Singkat (PPSA) XXIV Tahun 2023 di Auditorium Gadjah Mada, Gedung Dwi Warna, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, pada Selasa (25/7/2023).
”Di era digital dan media sosial, pemimpin sulit bersembunyi dari penilaian publik. Saya minta hal ini memotivasi para pemimpin agar senantiasa menjaga profesionalisme, bukannya menjadi gentar dan semakin berjarak dengan rakyat,” ujar Wapres Amin.
Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto melaporkan bahwa jumlah peserta PPRA LXV sebanyak 100 orang. Peserta terdiri atas 71 pejabat terpilih setingkat eselon II dan III dari TNI dan Polri. Sebanyak 20 peserta lainnya berasal dari lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK), kepemerintahan, partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan badan usaha.
“Di era digital dan media sosial, pemimpin sulit bersembunyi dari penilaian publik. Saya minta hal ini memotivasi para pemimpin agar senantiasa menjaga profesionalisme, bukannya menjadi gentar dan semakin berjarak dengan rakyat.”
Sebanyak 9 peserta berasal dari negara sahabat, yaitu dari Arab Saudi, India, Laos, Malaysia, Pakistan, Singapura, Sri Lanka, Thailand, dan Zimbabwe. Sementara, jumlah peserta PPSA XXIV sebanyak 79 orang, terdiri atas para pejabat senior terpilih setingkat eselon I dan II.
Peserta PPSA XXIV lainnya berasal dari TNI dan Polri sebanyak 57 orang (72,15 persen), sedangkan 22 orang (27,85 persen) berasal dari Kementerian/LPNK, Kopertis, Kadin Indonesia, organisasi masyarakat dan tokoh masyarakat. Andi berharap program pendidikan yang digelar Lemhannas ini bisa mencetak pemimpin- pemimpin masa depan.
Lemhannas ingin membekali pemimpin dengan pemahaman tentang apa yang terjadi di dunia, termasuk kajian geopolitik, untuk membentuk sense of crisis dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada. ”Agar mereka bisa mengawal dan menguatkan paham-paham kebangsaan sehingga Indonesia bisa menjadi Indonesia Maju,” ungkap Andi.
Melalui platform digital, Wapres Amin menegaskan bahwa pemimpin dapat menjangkau publik yang luas dan pemangku kepentingan yang beragam. Pemimpin menjadi teladan dalam membangun kepercayaan sosial, merekatkan simpul-simpul ukhuwah atau persaudaraan, dan memberantas ancaman perpecahan, termasuk akibat sebaran hoaks atau berita bohong.
Menurut Wapres, pemimpin hendaknya mampu mengoptimalkan talenta dan kemampuan orang-orang yang dipimpinnya. Setiap individu dianugerahi kekuatan, pikiran, dan bakat yang unik. Oleh sebab itu, setiap orang dapat menyumbang bagi kemajuan bangsa.
”Bangsa kita akan melesat tinggi apabila seluruh rakyat, baik laki-laki maupun perempuan, menjadi berdaya. Saya minta perkuat komitmen dan kerja sama dalam membangun kapasitas sumber daya manusia Indonesia yang unggul, secara inklusif. ”
”Bangsa kita akan melesat tinggi apabila seluruh rakyat, baik laki-laki maupun perempuan, menjadi berdaya. Saya minta perkuat komitmen dan kerja sama dalam membangun kapasitas sumber daya manusia Indonesia yang unggul, secara inklusif,” kata Wapres Amin.
Kemajuan digital
Wapres menambahkan bahwa kehidupan demokrasi turut terkena imbas kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Akses internet yang masif telah memasuki ruang-ruang individu di akar rumput. Setiap individu dapat menjadi pembuat berita ataupun influencer di ruang publik.
Kemajuan digital juga telah memengaruhi artikulasi politik, partisipasi publik, ataupun proses pengambilan keputusan dalam arena politik. Jelang pemilu dan pilkada serentak pada tahun 2024, Wapres berharap para pemimpin di pusat dan daerah, ataupun TNI dan Polri terus sigap dalam menjaga sinergi, keamanan, dan perdamaian, termasuk mewaspadai ancaman di media sosial yang berpotensi memecah belah masyarakat.
Di era kemajuan teknologi digital yang memicu disrupsi di banyak lini kehidupan, pemimpin juga harus memiliki kemampuan berpikir kritis, cepat, dan cermat dalam menyikapi isu-isu global yang kian kompleks dan sulit diprediksi. Pemimpin perlu merumuskan kebijakan yang mendatangkan maslahat ataupun solusi bagi aneka permasalahan nasional, regional, dan juga internasional. (WKM)