Presiden Jokowi Kembali Soroti Tingginya Biaya Perjalanan Dinas

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun bersalaman dengan Presiden Joko Widodo seusai menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2022 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (26/6/2023). BPK memberikan penilaian opini wajar tanpa pengecualian atas LKPP tahun 2022.

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo kembali menyoroti sejumlah temuan terkait penggunaan keuangan negara yang tidak relevan dan tidak tepat sasaran. Salah satu temuan tersebut adalah tingginya biaya perjalanan dinas. Semua pihak didorong untuk turut mengawal akuntabilitas dan kualitas belanja keuangan negara agar lebih tepat sasaran.

”Di beberapa provinsi maupun di kabupaten/kota, juga di pemerintah pusat, saya berikan contoh penyuluhan pertanian APBD provinsi, enggak usah saya sebut provinsi mana, tujuan untuk meningkatkan kualitas SDM pertanian, total anggaran Rp 1,5 miliar, Rp 1 miliar untuk perjalanan dinas,” ujar Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/6/2023).

Sebelumnya, keprihatinan soal besarnya anggaran perjalanan dinas dan rapat juga disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Internal 2023 di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jakarta, Rabu (14/6/2023).

Kali ini, dalam sambutan pada penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2022 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2022, Presiden mengatakan bahwa anggaran tersebut seharusnya diperuntukkan untuk pengembangan daerah. Namun, justru habis dialokasikan untuk kegiatan birokrasi.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut adalah Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun. Tampak hadir pula sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI Laksmana Yudo Margono, Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan seusai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (26/6/2023). BPK memberikan penilaian opini wajar tanpa pengecualian atas LKPP tahun 2022.

Presiden lantas memberikan contoh terkait pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di salah satu APBD Kabupaten. Total anggaran pengembangan UMKM tersebut mencapai Rp 2,5 miliar, tetapi sebanyak Rp 1,9 miliar digunakan untuk honor dan perjalanan dinas. ”Bayangkan berapa, enggak ada 20 persen yang dipakai untuk betul-betul pengembangan usaha mikro,” ujarnya.

Anggaran pada program pembangunan dan rehabilitasi Balai Penyuluh Pertanian yang diambil dari APBD di sebuah kabupaten yang mencapai Rp 1 miliar, sebanyak Rp 734 juta di antaranya juga digunakan untuk honor perjalanan dinas dan rapat. ”Saya enggak tahu berapa puluh kali rapat ini dilakukan. Ini buaanyak sekali, bukan hanya tiga contoh ini. Buaanyak ribuan yang seperti ini,” kata Presiden.

Presiden meyakini kesejahteraan masyarakat dan stabilitas perekonomian Indonesia akan makin kokoh apabila pengawalan akuntabilitas dan kualitas belanja keuangan negara dapat terwujud. ”Kalau ini bisa kita lakukan, kita bisa lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkokoh stabilitas dan pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia maju yang kita cita-citakan,” kata Presiden.

Menurut Presiden, pengawalan tersebut perlu dilakukan sejak awal perencanaan hingga pelaksanaannya sehingga pengeluaran dari belanja negara betul-betul dirasakan oleh masyarakat dan lebih tepat sasaran. ”Setiap rupiah uang rakyat betul-betul harus kembali ke rakyat untuk membiayai yang dirasakan rakyat dan bukanlah untuk membiayai proses. Ini yang hati-hati, ya,” katanya.

Program unggulan

Presiden mendorong agar penggunaan anggaran belanja negara berfokus pada program unggulan pemerintah, seperti penanganan tengkes atau stunting dan pengentasan warga dari kemiskinan. Selain itu, anggaran belanja negara juga dapat dialokasikan untuk belanja produk dalam negeri. ”Itu pun harus membeli produk-produk dalam negeri yang sudah bolak-balik juga kami sampaikan, membeli produk-produk UMKM, agar UMKM bisa naik kelas,” ujar Presiden.

Baca Juga: Presiden Soroti Pemborosan Anggaran untuk Perjalanan Dinas dan Rapat

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presdien Maruf Amin bersiap mengikuti penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2022 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (26/6/2023). BPK memberikan penilaian opini wajar tanpa pengecualian atas LKPP tahun 2022.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan apresiasi kepada para pemimpin dan anggota BPK yang telah bekerja sama dan mendukung pemerintah dalam mengamati pengelolaan keuangan negara. ”Saya juga ingin menyampaikan terima kasih BPK telah melaksanakan pemeriksaan atas LKPP tahun 2022 dengan tepat waktu dan alhamdulillah opininya wajar tanpa pengecualian,” ujar Presiden.

Presiden mengingatkan bahwa opini wajar tanpa pengecualian (WTP) bukanlah sebuah prestasi. Presiden menyebut WTP sebagai suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh seluruh jajaran pemerintahan dalam mengelola dan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Presiden juga menegaskan bahwa setiap uang rakyat harus dirasakan manfaatnya sepenuhnya oleh masyarakat. ”Tertib administrasi itu penting, tetapi yang jauh lebih penting adalah apa kemanfaatannya untuk rakyat, apa kemanfaatannya untuk masyarakat, apa yang dirasakan oleh rakyat, apa yang dirasakan oleh masyarakat,” kata Presiden.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan seusai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (26/6/2023). BPK memberikan penilaian opini wajar tanpa pengecualian atas LKPP tahun 2022.

Dalam sambutannya, Isma Yatun mengatakan, BPK terus mendorong pemerintah untuk melakukan upaya efektif dalam menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Hal ini dilakukan guna mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia.

Isma Yatun menyebut bahwa LKPP merupakan pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN. LKPP meliputi tujuh komponen, yaitu laporan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Opini WTP pada LKPP 2022 didasarkan pada opini WTP atas 81 laporan kementerian/lembaga dan 1 laporan keuangan bendahara umum negara 2022 yang berpengaruh signifikan. Namun, masih ada satu kementerian, yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika 2022, yang masih memperoleh opini wajar dengan pengecualian.

”Namun, tidak berdampak material terhadap kewajaran LKPP Tahun 2022. Terkait hal ini kami berharap pemerintah dapat terus melakukan upaya efektif agar seluruh kementerian/lembaga dapat memperoleh opini WTP,” kata Isma Yatun.