Presiden Jokowi Kembali Tekankan Keberlanjutan dan Kepemimpinan Kuat
Keberlanjutan menjadi kata kunci dalam pidato Presiden Jokowi di peluncuran Indonesia Emas 2045. Selain itu, diperlukan kepemimpinan kuat, cerdas, dan berani guna mengeksekusi pembangunan untuk mencapai hal tersebut.
Oleh
NINA SUSILO
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Presiden Jokowi mengingatkan bahwa Indonesia memerlukan stabilitas, keberlanjutan, serta kepemimpinan kuat dan berani. Ini menjadi kunci dalam mencapai Indonesia Emas 2045.
Presiden Joko Widodo menyampaikan hal ini dalam peluncuran Indonesia Emas 2045 dan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 di Jakarta, Kamis (15/6/2023). Hadir pula dalam acara ini Ketua MPR Bambang Soesatyo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono.
Dalam pidatonya, Presiden menegaskan ada tiga hal pokok yang harus ada dalam mencapai Indonesia Emas. Pertama, stabilitas bangsa. Sebab, tak satu pun negara yang berkonflik yang mampu mencapai kemakmuran.
Hal kedua adalah keberlanjutan dan kesinambungan. ”Kalau sudah kepemimpinan kesatu, kedua, ketiga, sudah sampai ke SMA, mestinya kepemimpinan keempat itu masuk universitas, jangan balik lagi ke SD. Setuju?” kata Presiden.
Dia juga mengibaratkan kepemimpinan Indonesia seperti tongkat estafet. ”Bukan meteran pom bensin. Kalau meteran pom bensin, ’Pak dimulai dari nol ya’, sama ditunjukkan. Apa kita mau seperti itu? Ndak, kan,” ujarnya setelah mendengar jawaban ”tidak” dari hadirin.
Presiden mengumpamakan kepemimpinan Indonesia semestinya seperti anak yang sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Apabila pada satu periode sudah di SMA, semestinya periode berikut masuk ke Universitas. ”Kepemimpinan berikut masuk SMA, Universitas. Nanti kepemimpinan berikut masuk S-2, (lalu) S-3. Tidak (malah) maju mundur, poco-poco,” ujarnya berseloroh.
Ditambahkan pula, keberlanjutan dapat dilakukan pada hilirisasi industri. Saat ini, hilirisasi sudah dimulai dengan membangun ekosistem baterai kendaraan listrik ataupun kendaraan listrik dan hilirisasi mineral. Hilirisasi produk terbarukan, seperti hasil perkebunan, juga perlu dilakukan.
Pemerataan harus dilakukan, tidak dalam jangka setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, sampai lima tahun mendatang, tetapi juga melihat visi yang jauh ke depan.
Keberlanjutan juga semestinya terjadi pada pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. Hal ini, kata Presiden, penting untuk pemerataan. Ini karena Jawa sudah terlalu padat dan semua tepusat di Jawa. GDP Jawa 58 persen dari keseluruhan GDP Indonesia, sedangkan wilayah Indonesia lain angkanya sangat kecil.
”Beban Jakarta itu sudah sangat terlalu padat sekali. Sebagai kota pendidikan, sebagai kota pariwisata, sebagai kota bisnis ekonomi, pemerintahan. Macet sekarang di mana-mana. Sebab itu, beban harus dikurangi, pemerataan harus dilakukan, tidak dalam jangka setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, sampai lima tahun mendatang, tetapi juga melihat visi yang jauh ke depan,” tutur Presiden.
Hal ketiga yang perlu disiapkan untuk mencapai Indonesia Emas 2045 adalah sumber daya manusia. Ini disebut Presiden sebagai kekuatan besar Indonesia.
Sebelumnya, dalam laporannya, Suharso menyebutkan perkiraan jumlah penduduk Indonesia di tahun 2045 sebanyak 324 juta. Ini akan menjadi jumlah penduduk terbesar keenam di dunia.
Namun, semestinya bukan hanya kuantitas yang menjadi penting. ”Dari segi kualitas SDM-nya, baik secara fisik, skill, karakter produktif, dan karakter disiplin, ini harus kita benahi total termasuk penguasaan iptek,” ujar Presiden Jokowi menambahkan.
Sumber daya manusia yang fokus pada teknologi dan produktivitas ini disebut menjadi kunci keberhasilan Korea Selatan lepas dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap). GPD Korea Selatan yang tahun 1987 baru di angka 3.500 dollar AS perkapita melompat menjadi 11.800 dollar AS perkapita di tahun 1995 atau delapan tahun kemudian.
Karena itu, kata Presiden Jokowi, Indonesia Emas tidak bisa hadir otomatis. Perlu perencanaan yang baik, fokus, serta panduan. RPJPN 2025-2045 diharapkan bisa menjadi pedoman bersama.
Panduan ini perlu dilengkapi dengan kemampuan eksekusi yang baik. Untuk itu, diperlukan kepemimpinan yang cerdas dan kuat. ”Dibutuhkan smart leadership, strong leadership yang berani dan pandai mencari solusi, dan yang punya nyali,” tutur Presiden.
Kendati menunjukkan harapan kepemimpinan Indonesia ke depan dan seakan mengarah pada Pemilu Presiden 2024, Presiden Jokowi buru-buru membantah hal ini. ”Tapi jangan bicara pemilu presiden di forum ini, nanti di forum lain saja,” ujarnya.
Mengenai pentingnya keberlanjutan pembangunan dan kepemimpinan ini beberapa kali disampaikan Presiden Joko Widodo. Salah satunya saat berbicara dengan para pemimpin redaksi media massa di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/5/2023). Saat itu, Presiden menjelaskan harapannya mengenai pembangunan Indonesia yang berkelanjutan dan mengaku untuk itu, dia merasa perlu untuk ”cawe-cawe” dalam Pemilu 2024.
September
Dalam laporannya, Suharso menambahkan, proses penyusunan RPJP 2025-2045 adalah yang kedua di masa Reformasi. Prosesnya disebut melibatkan para stakeholder, baik di pemerintah pusat maupun daerah, akademisi, dunia usaha, rektor, dan milenial. Semua masukan dipadupadankan untuk memperkaya rancangan awal RPJP 2025-2045.
Suharso menambahkan, usaha mencapai Indonesia Emas sebenarnya tidak dimulai dari nol. Sebab, dalam 10 tahun terakhir telah banyak pencapaian, mulai pembangunan infrastruktur yang massif, perkuatan reformasi birokrasi, perkuatan program kesejahteraan sosial masyarakat, hilirisasi sumber daya mineral, penataan destinasi pariwisata, penerapan kebijakan BBM satu harga, pemindahan IKN, serta percepatan pendaftaran tanah di seluruh Tanah Air.
Adapun visi Indonesia Emas 2045 adalah Nusantara berdaulat maju berkelanjutan. Dengan demikian, pada 2045 Indonesia berharap menjadi negara dengan pendapatan perkapita setara negara maju, yakni diperkirakan 30.300 dollar AS perkapita atau 21.000 dollar AS pada 2037.
Selain memiliki kepemimpinan dan pengaruh yang kuat di dunia internasional, Indonesia menginginkan tingkat kemiskinan di tahun 2045 mendekati nol persen dan ketimpangan berkurang. Saat ini, angka kemiskinan masih di angka 9,57 persen. Selain itu, targetnya Indonesia memiliki manusia unggul serta sehat. Indonesia menjadi ramah lingkungan dengan pembangunan rendah karbon.
Untuk menuju cita-cita tersebut, kata Suharso, RPJPN telah dirumuskan dengan delapan agenda pembangunan dan 17 arah pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Semua ini akan diukur melalui 45 indikator utama pembangunan yang disertai ratusan indikator lain yang melekat pada 45 indikator utama itu. Dengan demikian, tahapan waktu, di mana, jenis-jenis pembangunan sepanjang 20 tahun ke depan diharap lebih detail dan benar-benar bisa mewujudkan Indonesia Emas di 2045.
Pemerintah menargetkan RUU RPJPN 2025-2045 bisa dirampungkan pada September 2023 ini.