Ditawari Cawapres dari PAN, Prabowo Segera Konsultasi ke Presiden
Gerindra menyatakan konsultasi yang akan dilakukan Prabowo ke Presiden Joko Widodo didasarkan pada hubungan persahabatan. Namun, PKB sebagai kawan sekoalisi mengingatkan, hal itu tidak sejalan dengan kesepakatan politik.
Oleh
KURNIA YUNITA RAHAYU
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Setelah menerima usulan nama bakal calon wakil presiden dari Partai Amanat Nasional, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang juga bakal calon presiden dari partai itu disebut akan mengonsultasikan pilihan pendampingnya di Pemilihan Presiden 2024 ke Presiden Joko Widodo. Hal itu dilihat tidak sejalan dengan kesepakatan kerja sama politik yang dibangun Gerindra dengan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB sejak 10 bulan lalu.
Wakil Ketum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, Prabowo akan berkomunikasi dengan Presiden Jokowi untuk diskusi bakal cawapres yang akan mendampingi dirinya.
Wakil Ketum PKB Jazilul Fawaid mempersilakan Prabowo diskusikan sosok bakal cawapres dengan Presiden.
PKB telah mendapatkan masukan dari sejumlah ulama untuk mempercepat pengambilan keputusan mengenai pasangan capres dan cawapres yang akan diusung.
PKB pun mengeklaim telah diminta mempercepat pengambilan keputusan dan mengevaluasi kerja sama dengan Gerindra.
Sejak dideklarasikan pada pertengahan Agustus 2022, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang terdiri dari Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belum memutuskan pasangan bakal calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) yang akan diusung di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 hingga saat ini.
Prabowo akan berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo untuk mendiskusikan bakal cawapres yang akan mendampingi dirinya.
Kendati demikian, sudah ada kesepahaman di antara kedua partai politik (parpol) bahwa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang akan dimajukan sebagai capres. Sementara untuk posisi cawapres, belum ada kesepakatan walaupun Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar disebut sebagai salah satu kandidat terkuat.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (7/6/2023), mengatakan, Prabowo akan berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo untuk mendiskusikan bakal cawapres yang akan mendampingi dirinya. Diskusi dimaksud dilakukan dalam konteks hubungan persahabatan antara Prabowo dan Jokowi. ”Kami berkomunikasi dengan Pak Jokowi sebagai salah satu sahabat kami, sahabat Pak Prabowo, soal cawapres yang pas untuk Pak Prabowo itu siapa,” katanya.
Meski demikian, Habiburokhman tidak menyebut nama bakal cawapres yang akan didiskusikan oleh Prabowo kepada Jokowi. Sejumlah nama bisa saja masuk dalam pembicaraan tersebut, tidak terkecuali Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.
Erick Thohir sebagai salah satu opsi pendamping Prabowo mengemuka setelah pertemuan jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra dengan DPP Partai Amanat Nasional (PAN) di Kantor DPP PAN, Jakarta, Senin lalu. Dalam pertemuan itu, PAN mengaku menyodorkan Erick sebagai kandidat bakal cawapres untuk Prabowo. Gerindra pun mengakui bahwa Erick merupakan salah satu sosok yang selama ini diperhatikan untuk mendampingi ketua umumnya di Pilpres 2024.
Habiburokhman melanjutkan, mendiskusikan sosok bakal cawapres dengan Jokowi penting karena sebagai bagian dari koalisi pemerintahan, Prabowo dan Jokowi sama-sama berkomitmen memperkuat Indonesia ke depan. Preferensi Jokowi terhadap bakal cawapres juga dinilai penting dari segi elektoral. ”Lebih bagus juga kalau (bakal cawapres itu) di-endorse oleh Pak Jokowi,” ujarnya.
Oleh karena itu, pendapat dari Jokowi perlu dipertimbangkan. Tidak hanya oleh Prabowo, Habiburokhman juga meyakini hal yang sama akan dilakukan oleh Muhaimin Iskandar. Adapun Prabowo dan Muhaimin merupakan pemegang mandat untuk menentukan pasangan capres dan cawapres yang akan diusung Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).
Sementara itu, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mempersilakan jika Prabowo ingin mendiskusikan sosok bakal cawapres dengan Presiden. Akan tetapi, ia mengingatkan bahwa langkah itu tidak sejalan dengan kesepakatan politik yang telah dibangun. Dalam piagam kerja sama KKIR disebutkan bahwa keputusan penentuan bakal capres dan cawapres merupakan kewenangan Prabowo dan Muhaimin.
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mempersilakan jika Prabowo ingin mendiskusikan sosok bakal cawapres dengan Presiden. Akan tetapi, ia mengingatkan bahwa langkah itu tidak sejalan dengan kesepakatan politik.
”Piagam kita, kan, capres-cawapres ditentukan Pak Prabowo dan Pak Muhaimin. Ya, kalau Pak Prabowo mau konsultasi, silakan saja. Tetapi itu, kan, lebih kepada etika, ya,” kata Jazilul.
Ia menambahkan, PKB telah mendapatkan masukan dari sejumlah ulama untuk mempercepat pengambilan keputusan mengenai pasangan bakal capres dan cawapres yang akan diusung. ”(Para ulama) menyarankan ke Pak Muhaimin segera putuskan di bulan Juni. Kalau tidak, ya, dievaluasi saja (kerja sama politik dengan Gerindra) begitu,” ujar Jazilul.
Menurut Jazilul, para ulama merasa sudah terlalu lama menunggu keputusan tersebut. Sebelumnya, Ijtima Ulama Nusantara 2023 yang diselenggarakan PKB merekomendasikan agar Muhaimin diputuskan sebagai bakal capres atau cawapres sebelum Ramadhan 2023 yang jatuh pada Maret-April lalu. Meski rekomendasi itu telah disampaikan kepada Prabowo, belum juga ada keputusan yang diambil.
”Ya, jadi wajar saja kalau para tokoh menyampaikan kepada saya, Pak Jazil sampaikan ke Pak Muhaimin agar di bulan yang baik ini, (jelang) Idul Adha, karena kemarin Idul Fitri (tidak ada keputusan). Kalau tidak jadi, ya, dievaluasi saja,” kata Jazilul.