Nama Bakal Cawapres Anies Masih Bisa Berubah

Tim kecil Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera telah mengerucutkan satu nama bakal cawapres untuk Anies. Namun, nama itu masih bisa berubah.

ADRYAN YOGA PARAMADWYA

Bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan berpamitan kepada wartawan seusai konferensi pers di Jalan Brawijaya X, Jakarta Selatan, Jumat (5/5/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Meski nama bakal calon wakil presiden untuk Anies Baswedan sudah mengerucut pada satu nama, sosok itu disebut masih bisa berubah. Koalisi Perubahan untuk Persatuan sebagai pengusung menyerahkan keputusan akhir pada Anies. Hal itu diklaim penting untuk menunjukkan bahwa calon presiden hendaknya punya otoritas dan tidak dikendalikan partai politik.

Setelah melalui diskusi intens selama beberapa bulan terakhir, tim kecil Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah mengerucutkan satu nama kandidat calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan. Nama kandidat dimaksud juga telah diserahkan kepada bakal calon presiden (capres) yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Sesuai keputusan parpol anggota KPP, keputusan final penentuan bakal cawapres diserahkan kepada Anies.

Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/6/2023), membenarkan tim kecil KPP telah membahas sejumlah nama bakal cawapres dan mengerucutkannya menjadi satu nama. Ia tak menyebutkan sosok yang dimaksud. Namun, ia menegaskan tokoh tersebut dinilai paling layak untuk meningkatkan peluang kemenangan Anies di Pilpres 2024.

Baca juga: Pilihan Sulit Bakal Cawapres Anies Baswedan

Kendati demikian, Aboe melihat satu nama yang diajukan tim kecil itu tidak berarti final. Masih ada kemungkinan perubahan, tergantung pada dinamika politik yang terjadi. Apalagi, belum ada satu pun bakal capres dari parpol dan gabungan parpol lain yang telah mengumumkan pendampingnya.

Tim kecil KPP telah membahas sejumlah nama bakal cawapres dan mengerucutkannya menjadi satu nama.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Alhabsyi

”Apa yang sudah diputuskan pasti akan bisa berubah seiring dengan situasi politik yang berkembang pada akhirnya,” kata Aboe.

Menurut rencana, kata Aboe, bakal cawapres untuk Anies akan diumumkan bersamaan dengan peresmian sekretariat bersama (Sekber) KPP. Namun, ia tak menjelaskan detail waktu yang dimaksud.

Apa yang sudah diputuskan pasti akan bisa berubah seiring dengan situasi politik yang berkembang pada akhirnya.

Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari menambahkan, tim kecil telah menyerahkan nama bakal cawapres kepada Anies. Oleh karena itu, saat ini kewenangan pengambilan keputusan, perubahan nama calon, sekaligus penentuan waktu pengumuman, ada pada Anies. ”Saat ini bolanya ada di Pak Anies, kewenangan ada di Pak Anies untuk menjelaskan,” katanya.

Taufik melanjutkan, KPP telah berkomitmen memberikan kewenangan penentuan bakal cawapres kepada Anies. Oleh karena itu, ketiga parpol anggota koalisi harus menerima apa pun pilihan dari bakal capres yang telah didukung. Selain bagian dari kesepakatan, ini juga merupakan representasi dari konsep perubahan cara berpolitik yang ditawarkan KPP.

”Dengan cara ini, kami ingin menunjukkan kepada publik bahwa capres itu tidak disetir-setir oleh partai. Apa gunanya dia nanti akan jadi presiden kalau kemudian dari awal dia maunya dikendalikan partai. Ini, kan, konsep yang selalu dikritik masyarakat. Kedaulatan ada di tangan rakyat, tetapi kok seolah-olah dikuasai oligarki, dikuasai partai politik, padahal pemegang kedaulatan adalah rakyat,” kata Taufik.

KURNIA YUNITA RAHAYU

Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari.

Mengenai waktu deklarasi bakal cawapres, tambahnya, ada banyak hal yang harus diperhitungkan. Salah satunya efek momentum tersebut terhadap elektabilitas Anies. Tidak bisa dimungkiri, ada tren penurunan tingkat keterpilihan Anies dalam beberapa bulan terakhir.

Mengacu hasil survei Indikator Politik Indonesia periode 26-30 Mei 2023, meski masih berada pada posisi ketiga capres pilihan publik setelah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, elektabilitas Anies turun dalam dua bulan terakhir. Pada Mei, elektabilitas Anies mencapai 12,5 persen, turun dari 15,9 persen pada April, dan 15 persen pada awal Mei.

”Itu (hasil survei) termasuk dinamika yang harus diperhitungkan. Bisa saja dengan (pengumuman) cepat akan membantu peningkatan hasil survei, tetapi bisa juga sebaliknya,” kata Taufik.

Sebelumnya, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra juga mengatakan, KPP semakin solid setelah Anies mengantongi satu nama bakal cawapres. Sosok tersebut dianggap mampu memperkuat soliditas dan komitmen ketiga parpol anggota koalisi untuk terus berjuang bersama mewujudkan perubahan.

DOKUMENTASI PARTAI DEMOKRAT

Anies Rasyid Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berswafoto bersama di depan para kader dan simpatisan Partai Demokrat di halaman DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (2/3/2023).

Lobi untuk Anies

Sementara itu, ditemui seusai menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR, Pelaksana Tugas Menteri Komunikasi dan Informatika yang juga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengakui, dirinya pernah menerima tawaran untuk menjadi bakal cawapres Anies. Tawaran dimaksud disampaikan Presiden PKS Ahmad Syaikhu saat berkunjung ke kediamannya, tetapi Mahfud menolaknya. Diberitakan sebelumnya, Syaikhu mengaku berkunjung ke kediaman Mahfud pada April lalu.

”Saya sampaikan kepada Ketua Umum PKS Pak Syaikhu ketika datang ke rumah saya, menjajaki bagaimana kalau Bapak (Mahfud) menjadi cawapresnya Anies. Saya bilang, jangan saya, nanti malah pecah,” kata Mahfud.

Menurut Mahfud, KPP berpotensi pecah jika dirinya menerima tawaran menjadi bakal cawapres Anies karena ada salah satu parpol yang tidak setuju. Jika ada perpecahan di koalisi tersebut, kemungkinan Anies untuk maju di Pilpres 2024 bisa hilang. Oleh karena itu, ia menolak agar KPP tetap utuh dan peluang Anies menjadi peserta pilpres tidak tertutup.

Baca juga: Jawaban Mahfud MD Ditawari Cawapres Anies Baswedan

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Tak berhenti di situ, Mahfud menyebut, upayanya untuk mempertahankan peluang Anies juga dilakukan dengan meminta bantuan kepada pakar hukum tata negara, Denny Indrayana. Sebelumnya, dalam wawancara dengan kompas.com, Minggu (4/6/2023), Denny mengaku pernah diminta Mahfud untuk membantu Anies agar tetap bisa berkontestasi di Pilpres 2024 agar demokrasi Indonesia lebih sehat. Adapun Denny merupakan tokoh yang dekat dengan Partai Demokrat dan pernah diusung Demokrat dan Partai Gerindra dalam Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan 2020.

Permintaan bantuan dimaksud, kata Mahfud, terkait dengan langkah-langkah yang bisa menjaga keutuhan KPP. Hal itu dinilai penting karena jika Anies gagal maju di pilpres, ada kemungkinan pemerintah bakal menjadi pihak yang dituduh mengupayakan penjegalan.

”Bukan hanya Denny yang saya minta, Ketua Umum PKS juga saya minta. Tolong Anies dijaga agar tetap mendapat tiket (pencalonan presiden). Nanti yang dituduh kalau enggak dapat tiket, pemerintah,” kata Mahfud.