PKB Sebut Telah Sepakat Usung Prabowo sebagai Capres

Elite PKB mengungkapkan kesepakatan untuk mengusung Prabowo Subianto sebagai capres dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya sebenarnya sudah ada sejak penandatanganan piagam kerja sama PKB dengan Partai Gerindra.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mendeklarasikan koalisi antara Partai Gerindra dan PKB dalam Pemilu 2024 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (13/8/2022).

• Elite PKB menyebut kesepakatan untuk mengusung Prabowo sebagai capres sudah ada sejak penandatanganan koalisi dengan Partai Gerindra.
• Pengusungan Prabowo sebagai capres dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya juga sudah intens dibicarakan oleh Prabowo dan Muhaimin.
• Setelah sepakat bekerja sama, langkah politik PKB, termasuk membangun komunikasi dengan partai lain, dilaporkan ke Gerindra.

JAKARTA, KOMPAS — Sejak dibentuk pada pertengahan Agustus 2022, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang terdiri dari Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa belum mengumumkan secara resmi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung pada Pemilihan Presiden 2024. Kendati demikian, elite PKB menyebut bahwa sudah ada kesepakatan di antara kedua ketua umum partai politik koalisi tersebut untuk mengusung Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, sebagai calon presiden.

Merujuk piagam kerja sama pembentukan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang disepakati Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan diusung koalisi akan ditentukan bersama-sama oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Setelah piagam itu ditandatangani di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 13 Agustus 2022, keduanya bertemu secara intens untuk membahas dinamika politik yang terus berkembang, tetapi belum pernah ada pengumuman mengenai sosok capres dan cawapres yang akan diusung. Baik Prabowo maupun Muhaimin pun sama-sama memegang mandat dari partai politik asalnya untuk menjadi peserta Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ketua DPP PKB Faisol Riza seusai pertemuan tim pemenangan PKB dan Partai Golkar di Jakarta, Rabu (10/5/2023), mengungkapkan, kesepakatan untuk mengusung Prabowo sebagai capres dari KKIR sebenarnya sudah ada sejak penandatanganan piagam koalisi. Hal itu juga kembali dibicarakan dalam pertemuan empat mata di antara kedua ketua umum parpol tersebut dalam sejumlah momentum yang terjadi setelah deklarasi KKIR.

KURNIA YUNITA RAHAYU

(Dari kiri ke kanan) Politikus PKB Tommy Kurniawan, Ketua DPP PKB Fathan Subchi, Ketua DPP PKB Faisol Riza, Ketua DPP Partai Golkar Nusron Wahid, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily, Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Barat Maman Abdurrahman, dan Ketua DPD Partai Golkar Nusa Tenggara Timur Melki Laka Lena seusai pertemuan antartim pemenangan Partai Golkar dan PKB di Jakarta, Rabu (10/5/2023).

”(Kesepakatan untuk mengusung Prabowo) itu dibahas berdua (oleh) Pak Prabowo dengan Pak Muhaimin,” katanya.

Faisol menambahkan, kesepakatan itu membuat PKB dan Gerindra sudah terikat. Oleh karena itu, seluruh langkah politik yang dilakukan PKB akan dilaporkan kepada Gerindra. Tidak terkecuali upaya PKB bekerja sama dengan Partai Golkar membentuk tim yang bertugas mempercepat pembentukan koalisi besar. Koalisi besar yang dimaksud berniat menggabungkan KKIR dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang beranggotakan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Baca juga: Koalisi Besar Terus Bergulir, Gerindra Juga Tetap Usung Prabowo

Kerja sama antara PKB dan Partai Golkar secara resmi diumumkan pada 3 Mei lalu dalam acara halalbihalal setelah Lebaran 2023 di Jakarta. Halalbihalal dihadiri Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Muhaimin, dan para pengurus DPP kedua parpol. Dalam pertemuan tersebut, Partai Golkar dan PKB sepakat untuk membentuk tim pemenangan yang diketuai oleh perwakilan parpol masing-masing, yakni Faisol dan Ketua DPP Partai Golkar Nusron Wahid.

Kesepakatan untuk mengusung Prabowo sebagai capres dari KKIR sebenarnya sudah ada sejak penandatanganan piagam koalisi. Hal itu juga kembali dibicarakan dalam pertemuan empat mata di antara kedua ketua umum parpol.

Menurut Faisol, keputusan untuk mengusung Prabowo sebagai capres merupakan salah satu hal yang dibicarakan dalam pertemuan antara tim pemenangan PKB dan Partai Golkar. Kendati demikian, tim pemenangan tidak berhak mengambil keputusan mengenai figur yang akan diusung oleh koalisi. Keputusan tetap akan diambil oleh para ketua umum.

”Kami dari awal sudah berbicara dari hati ke hati usung Prabowo sebagai capres. Ini sedang dibahas, (tetapi) yang itu biar diputuskan oleh para petinggi partai. Kami ini hanya pelayan yang menyiapkan hidangan makanan supaya bisa dinikmati bersama,” kata Faisol.

Tawarkan cawapres

Nusron Wahid menambahkan, upaya pembentukan koalisi besar yang ingin dipercepat oleh Partai Golkar dan PKB merupakan pekerjaan besar karena harus mengintegrasikan dua koalisi yang sudah terbentuk sebelumnya. Baik parpol-parpol yang ada di KKIR maupun KIB juga sudah memiliki tokoh yang akan diusung sebagai capres. Jika KKIR sudah sepakat mengusung Prabowo, Partai Golkar pun berdasarkan hasil Musyawarah Nasional (Munas) 2019 diberi mandat untuk mengusung Airlangga.

ADRYAN YOGA PARAMADWYA

Jajaran pengurus Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berfoto bersama di Plataran, Senayan, Jakarta, Rabu (3/5/2023).

Oleh karena itu, Partai Golkar dan PKB berupaya mencari titik temu yang bisa menyatukan koalisi besar. Jika KKIR mengusulkan capres, maka KIB berharap bisa mengusulkan cawapres. ”Salah satu proposalnya adalah Prabowo presiden dan wakil presidennya dari KIB, yaitu Airlangga Hartarto. Tetapi, itu harus diterima (semua parpol) yang ikut bergabung di sini,” kata Nusron.

Ia mengakui, usulan agar Airlangga bisa menjadi cawapres merupakan tawaran dari Partai Golkar untuk memberikan dukungannya kepada Prabowo. Hingga saat ini, Partai Golkar memang belum menyatakan kesediaan untuk mendukung Prabowo sebagai capres. Namun, indikasi dukungan diklaim semakin kuat. “Ini sinyal-lah, sinyal yang kuat menuju ke sana,” ujar Nusron.

Meski demikian, Nusron menegaskan, penentuan figur capres dan cawapres merupakan kewenangan ketua umum parpol masing-masing. Tim pemenangan yang dibentuk Partai Golkar dan PKB bertugas untuk merumuskan cara untuk memenangi pilpres serta membangun semangat untuk menang. ”Jadi, nanti akan dilihat dengan si ini apakah bisa menang atau tidak, dengan ini bisa menang atau tidak. Kalau kita ngotot dengan ini tapi tidak bisa menang, ya, kita tidak bisa bersatu,” ucapnya.

ADRYAN YOGA PARAMADWYA

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kiri) berjalan bersama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar di Plataran, Senayan, Jakarta, Rabu (3/5/2023).

Sementara itu, PKB juga masih berupaya untuk menjadikan Muhaimin sebagai cawapres Prabowo. Faisol mengungkapkan, PKB berharap Partai Golkar bergabung dengan PKB dan Gerindra, lalu Airlangga bersedia menjadi ketua tim pemenangan pasangan Prabowo dan Muhaimin pada Pilpres 2024. ”Kami senang kalau Pak Airlangga menjadi ketua tim pemenangan,” ujarnya.

Baca juga: Serius Maju Pilpres, Muhaimin Iskandar Tinggalkan Gelanggang Pileg

Sementara pertemuan di antara Partai Golkar dan PKB semakin intens dan pembicaraan mereka tidak terlepas dari sosok Prabowo, tidak ada satu pun pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan dari Gerindra. Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Andre Rosiade, mengungkapkan, Gerindra dan PKB sudah bergabung dalam KKIR sehingga keduanya bisa dianggap sebagai satu kesatuan. Komunikasi antarparpol yang dilakukan PKB pun selalu disampaikan kepada Gerindra.

Mengenai wacana koalisi besar serta upaya PKB dan Partai Golkar mengusulkan cawapres untuk Prabowo, Andre mengatakan, partainya merupakan bagian dari KKIR. Dalam piagam kerja sama yang ditandatangani Prabowo dan Muhaimin disebutkan bahwa penentuan capres dan cawapres akan diputuskan oleh kedua tokoh tersebut. Begitu juga keputusan untuk menerima parpol lain sebagai anggota baru koalisi.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Andre Rosiade

”Beliau berdua (Prabowo dan Muhaimin) memang menginginkan agar koalisi ini bertambah kekuatannya, karena keduanya punya konsep membangun Indonesia secara bersama-sama. Tentu jika ada parpol yang ingin bergabung, harus ada komunikasi yang intensif,” kata Andre.