Soal Bakal Capres, Partai Buruh Masih Mempertimbangkan

Partai Buruh belum menentukan bakal capres yang akan diusung. Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyatakan, pihaknya masih perlu merampungkan sejumlah tahapan untuk menentukan bakal capres yang akan didukung.

ADRYAN YOGA PARAMADWYA

Para buruh membawa bendera Partai Buruh dan bendera sejumlah serikat buruh saat aksi di depan Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (10/3/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah partai nonparlemen telah resmi mengusung nama-nama bakal calon presiden untuk maju dalam Pilpres 2024, tetapi tidak dengan Partai Buruh. Hingga kini, Partai Buruh belum memutuskan bakal calon presiden yang akan diusung sebab masih dalam pertimbangan melalui sejumlah tahapan.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyatakan, belum ada nama bakal calon presiden yang diusung saat ini meskipun sejumlah partai nonparlemen telah memutuskan. Hal ini karena Partai Buruh masih perlu melewati tahapan untuk menentukan bakal capres yang layak diusung.

Baca Juga: Dinamika Politik Meningkat, Partai Saling Membujuk untuk Capres 2024

”Utamanya, Partai Buruh tidak mau berkoalisi dengan partai-partai yang mendukung pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja,” ujar Said saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (27/4/2023).

Lebih lanjut, kata Said, Partai Buruh akan berkoalisi dengan individu bakal capres saja, bukan partainya, jika memang bakal capres yang diusung berasal dari partai pendukung UU Cipta Kerja. Oleh karena itu, hingga saat ini partainya masih belum dapat menentukan bakal capres.

Said menjelaskan, ada sejumlah tahapan yang saat ini tengah dilakukan untuk menentukan bakal capres yang akan diusung Partai Buruh. Tahapan itu melibatkan anggota serikat buruh dari sejumlah organisasi buruh, petani, dan guru.

Baca Juga: Jokowi Silaturahmi Lebaran ke Megawati, Topik Capres Ikut Disinggung

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Kader dan simpatisan Partai Buruh melakukan aksi unjuk rasa di sekitar Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, Sabtu (14/1/2022). Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam orasi politiknya mengusung 10 tuntutan, antara lain penolakan terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Sejumlah organisasi tersebut terdiri atas Partai Buruh, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Serikat Petani Indonesia (SPI), Organisasi Rakyat Indonesia, Konfederasi Perjuangan Buruh Indonesia, dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Baca Juga: PPP Resmi Usung Ganjar Pranowo, Apa Parpol Berikutnya?

Kemudian, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan (FSP-KEP), Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi (FSP-Farkes R), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Forum Pendidik dan Tenaga Honorer Swasta Indonesia, serta Gerakan Perempuan Indonesia.

”Tahapannya dibagi menjadi tiga. Salah satunya melalui rapat kerja nasional (rakernas) yang sudah dilakukan pada Januari 2023. Terdapat 38 provinsi dan 457 kabupaten/kota yang hadir untuk mendiskusikan capresnya masing-masing,” tutur Said.

Ada sejumlah tahapan yang saat ini tengah dilakukan untuk menentukan capres yang akan diusung Partai Buruh. Tahapan itu melibatkan anggota serikat buruh dari sejumlah organisasi buruh, petani, dan guru.

Melalui konvensi

Tahapan selanjutnya adalah konvensi atau kesepakatan terkait bakal capres dan bakal calon wakil presiden (cawapres) yang akan diusung. Kesepakatan itu direncanakan diambil pada Juni-Juli 2023. Kuisioner akan disebar ke seluruh anggota dari organisasi serikat buruh.

Selain itu, Partai Buruh akan mengadakan panel yang terdiri dari 10 guru besar dari 10 kampus serta hasil lembaga survei resmi. Partai Buruh juga akan mengadakan rapat hasil konvensi pada Juli-Agustus mendatang, sekaligus menentukan capres yang akan diusung.

Baca Juga: Pengamat: Elektabilitas Ganjar Sudah Sangat Baik

Said menyebutkan, ada sejumlah nama capres yang dipertimbangkan akan diusung Partai Buruh, yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi pertama. Kemudian, disusul Presiden Partai Buruh Said Iqbal, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Najwa Shihab.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Bakal calon presiden Anies Baswedan di sela-sela menjalankan shalat Idul Fitri 1444 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Sabtu (22/4/2023). Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS yang telah memutuskan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden resmi membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri, Jumat (21/4/2023), resmi mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden dalam Pilpres 2024. Pengusungan diumumkan langsung oleh Megawati di Istana Batutulis, Bogor, Jawa Barat, dalam rangka rapat ke-140 DPP PDI-P.

Pengusungan itu dihadiri langsung Presiden Joko Widodo, Ketua DPP Prananda Prabowo, dan Puan Maharani, serta Bendahara Umum Olly Dondokambey.

Salah satu partai politik nonparlemen, Hati Nurani Rakyat (Hanura), telah menyatakan dukungan terhadap Ganjar Pranowo. Hanura bahkan telah menyampaikan kepada Presiden Jokowi terkait sikap Hanura dalam memutuskan bakal capres yang diusung.

Baca Juga: Hanura Dukung Ganjar, Jokowi Mania Tetap dengan Prabowo

”Setelah Ibu Mega mengumumkan di depan Presiden RI, saya yakin itulah pilihan Pak Jokowi yang saya tunggu-tunggu dan saya ikut serta mendukung Ganjar Pranowo menjadi presiden Republik Indonesia yang akan datang,” kata Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang, di Jakarta, Sabtu (22/4/2023)(Kompas.id, 22/4/2023).

Selain itu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga menyatakan mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres. Dukungan kepada Ganjar bahkan telah diumumkan PSI sejak Oktober 2022 berdasarkan suara tertinggi dalam Rembuk Rakyat yang dilakukan lewat jajak pendapat secara daring.