”Reshuffle” agar Pertimbangkan Perbaikan Kualitas Kinerja

Peneliti senior politik BRIN, Siti Zuhro, mengingatkan agar ”reshuffle” yang disebut akan segera dilakukan Presiden perlu pula disertai penyampaian alasan yang jelas kenapa menteri itu diganti.

ANTARA/WAHYU PUTRO

Presiden Joko Widodo (kedua dari kanan) dan Wapres Ma'ruf Amin (kanan) memperkenalkan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Tampak dalam foto Presiden saat mengumumkan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju.

JAKARTA, KOMPAS — Potensi terjadinya reshuffle atau perombakan kabinet setelah Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali mengundurkan diri dinilai perlu didasarkan pada upaya untuk memperbaiki kualitas kinerja pemerintah. Stabilitas politik juga perlu dipertimbangkan dalam proses perombakan anggota kabinet.

Seperti diberitakan sebelumnya, meskipun pejabat di Istana Kepresidenan belum ada yang menyatakan secara resmi akan dilakukan perombakan kabinet, hasil penelusuran Kompas, Selasa (21/2/2023), mengindikasikan, perombakan kabinet segera dilakukan Presiden setidaknya pada awal Maret mendatang (Kompas, 22/2/2023).

Terkait hal ini, peneliti senior politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional Siti Zuhro, Rabu (22/2/2023), menuturkan, alasan perombakan kabinet kali ini tidak hanya sekadar karena ada yang salah pada menteri, tetapi beririsan dengan alasan politis. Ini dipengaruhi oleh tahapan Pemilu 2024 yang semakin krusial. Meskipun demikian, Presiden harus bisa menyampaikan alasan yang jelas mengapa menteri tersebut harus diganti. Misalnya, karena menteri itu tidak bisa mencapai target kinerja yang diberikan.

”Jangan sampai juga yang menggantikan kontroversial karena pasti tidak menguntungkan bagi kabinet. Perombakan harus bisa meningkatkan kualitas dan membangun Indonesia lebih baik lagi,” ujarnya.

Mengingat masa pemerintahan Jokowi-Ma’ruf tinggal hitungan bulan, mereka harus berfokus untuk memenuhi janjinya kepada masyarakat saat kampanye dulu. Oleh karena itu, kabinet harus ditopang oleh menteri yang mumpuni. Pergantian menteri juga diharapkan tidak menimbulkan ketegangan yang mengancam stabilitas politik. Sebab, setahun menjelang pemilu, kompetisi politik akan makin hangat.

AYU PRATIWI

Pengamat Politik dari LIPI, Siti Zuhro, ketika ditemui di Jakarta, Kamis (19/12/2019).

Untuk pengganti Menpora Zainudin, misalnya, menurut dia, akan lebih baik jabatan menteri diberikan kembali kepada Golkar. Sebab, Golkar selama ini masih menjadi partai koalisi yang selalu mendukung pemerintah. Selanjutnya, tinggal dipilih, siapa kader yang bagus dan cocok untuk menjadi Menpora. ”Ini tidak hanya untuk efektivitas pemerintahan, tetapi juga soliditas pemerintahan. Sekarang, kabinet sedang menapaki tahapan Pemilu 2024, ketegangan bisa muncul jangan ditambah lagi dengan persoalan reshuffle jika menginginkan stabilitas yang baik dan membangun dengan tenang,” ujarnya.

Baca juga: ”Reshuffle” Setelah Menpora Mundur

Selain itu, Zuhro juga mengingatkan kepada Jokowi-Ma’ruf untuk memilih menteri yang kompeten dan berintegritas untuk membenahi aspek-aspek yang masih kurang. Di antaranya adalah kinerja di tujuh indikator yang dari hasil Survei Kompas di Januari 2023 masih di bawah 50 persen tingkat kepuasan masyarakatnya. Menjelang akhir masa jabatannya, Jokowi harus berfokus untuk memberikan warisan baik tidak hanya bagi parpol pendukung, tetapi juga untuk masyarakat luas.

Hak prerogatif Presiden

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali saat dihubungi mengungkapkan, terkait isu perombakan kabinet, hal itu memang sudah menjadi diskusi di internal Nasdem. Nasdem tidak akan pro aktif menanggapi hal itu karena itu adalah kewenangan dari Presiden. Meskipun demikian, Nasdem berharap keputusan kocok ulang posisi menteri itu bukan konsekuensi politik dari deklarasi pencalonan Anies Baswedan sebagai capres yang diusung. Sebab, deklarasi capres adalah kedaulatan parpol.

”Tidak ada hubungannya dengan itu (deklarasi Anies Baswedan capres) kalau terjadi reshuffle. Parpol lain juga ada yang sudah mendeklarasikan capres masing-masing,” katanya.

Menurut Ali, sejak dua tahun lalu isu menteri dari Nasdem akan dirombak sudah berembus. Namun, sampai hari ini belum terjadi. Dia berharap jika perombakan kabinet benar-benar terjadi, itu dilakukan untuk memperbaiki soliditas dan kinerja pemerintahan. Sebab, dari hasil survei sejumlah lembaga, indikator kinerja pemerintahan sedang positif.

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Wakil Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Ahmad Ali dalam acara Konsolidasi Partai Nasdem Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak, Sabtu (18/1/2020).

Salah satunya adalah survei dari Litbang Kompas pada Januari 2023 yang dirilis pada Senin (20/2/2023). Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan meningkat 7,2 persen menjadi 69,3 persen dari survei sebelumnya, Oktober 2022. Dari 20 indikator dalam empat aspek yang disurvei, yakni politik dan keamanan, penegakan hukum, ekonomi, dan kesejahteraan sosial, semua mengalami kenaikan tingkat kepuasan secara bervariasi. Namun, masih ada tujuh indikator yang masih di bawah 50 persen.

Aspek yang masih kurang itu seperti pemberantasan suap dan jual beli kasus, memberantas KKN, dan menjamin perlakuan setara oleh aparat hukum terhadap semua warga. Di bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial, indikator itu meliputi memberdayakan petani dan nelayan, menyediakan lapangan pekerjaan, mengendalikan harga barang dan jasa, serta mengatasi kemiskinan. ”Pertumbuhan ekonomi sedang bagus. Namun, juga ada tantangan global yang membutuhkan soliditas kabinet yang lebih kompak,” kata Ali.

Dia menegaskan, jika benar akan ada tiga sampai empat menteri yang akan diganti, termasuk menteri dari Nasdem, hak untuk mengevaluasi sepenuhnya ada di tangan Presiden. Nasdem akan berpikir positif bahwa pertimbangan pergantian kabinet tidak hanya karena alasan politis, tetapi lebih untuk memperbaiki kinerja. Nasdem juga tetap akan mengawal pemerintahan hingga 2024.

Sementara itu, untuk pengganti Menpora Zainudin Amali yang terpilih menjadi Wakil Ketua Umum PSSI, disebut ada sejumlah kader Golkar yang telah diusulkan, antara lain Ahmad Doli Kurnia, Ilham Permana, Ace Hasan Syadzily, dan Dave Laksono.

LKS

Zainudin Amali

Dikonfirmasi secara terpisah, Dave Laksono hanya mengatakan kader Golkar siap jika diminta Golkar untuk ditempatkan di mana saja, termasuk untuk membantu Presiden di kabinet. Namun, keputusan itu dikembalikan kepada Presiden yang memiliki hak dan kewenangan. Dave saat ini bertugas di Komisi I DPR RI yang membidangi isu pertahanan, luar negeri, komunikasi, dan informatika.

”Itu semua kembali ke Presiden sebagai user utama menteri. Terkait nama-nama yang beredar, silakan ditanyakan langsung kepada Ketua Umum karena beliau yang berkomunikasi langsung dengan Presiden,” katanya.